Bukan 16, Ini 9 Pegawai Kemenkeu yang Terlibat Transaksi Janggal Rp349 Triliun
Minggu, 11 Juni 2023 - 11:40 WIB
loading...
A
A
A
Dia pun menyebut tujuh nama yang bukan berasal dari Kemenkeu. Nama-nama tersebut antara lain tersangka Sukiman (mantan anggota DPR), Natan Pasomba dan Suherlan (mantan pegawai Dinas PU Kabupaten Pegunungan Arfak), Agus Susetyo, Aulia Imran Maghribi, Ryan Ahmad Ronas (konsultan pajak), dan Veronica Lindawati (swasta).
Sementara sembilan tersangka lainnya merupakan pegawai atau mantan pegawai Kemenkeu. Mereka adalah Andhi Pramono, Eddi Setiadi, Istadi Prahastanto, Heru Sumarwanto, Yul Dirga, Hadi Sutrisno, Yulmanizar, Wawan Ridwan, dan Alfred Simanjuntak.
"Kecuali Andhi Pramono, kasus yang melibatkan delapan pegawai/mantan pegawai Kemenkeu tersebut terjadi dalam kurun waktu 2004-2019," tutur Prastowo.
Untuk itu Prastowo, menyampaikan bahwa Kemenkeu telah menyatakan sikap tegas mendukung sepenuhnya proses hukum terhadap para oknum pegawainya itu berlangsung dengan profesional dan diberi ganjaran hukum.
Dia menegaskan bahwa bagi Kemenkeu, tidak ada kompromi untuk mereka. Tak hanya itu, Kemenkeu juga aktif berkoordinasi dengan instansi penegak hukum, termasuk PPATK, KPK, kepolisian, dan kejaksaan demi memastikan tuntasnya tindak lanjut penegakan hukum karena Kemenkeu berkomiten untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap penyimpangan.
Sementara sembilan tersangka lainnya merupakan pegawai atau mantan pegawai Kemenkeu. Mereka adalah Andhi Pramono, Eddi Setiadi, Istadi Prahastanto, Heru Sumarwanto, Yul Dirga, Hadi Sutrisno, Yulmanizar, Wawan Ridwan, dan Alfred Simanjuntak.
"Kecuali Andhi Pramono, kasus yang melibatkan delapan pegawai/mantan pegawai Kemenkeu tersebut terjadi dalam kurun waktu 2004-2019," tutur Prastowo.
Untuk itu Prastowo, menyampaikan bahwa Kemenkeu telah menyatakan sikap tegas mendukung sepenuhnya proses hukum terhadap para oknum pegawainya itu berlangsung dengan profesional dan diberi ganjaran hukum.
Dia menegaskan bahwa bagi Kemenkeu, tidak ada kompromi untuk mereka. Tak hanya itu, Kemenkeu juga aktif berkoordinasi dengan instansi penegak hukum, termasuk PPATK, KPK, kepolisian, dan kejaksaan demi memastikan tuntasnya tindak lanjut penegakan hukum karena Kemenkeu berkomiten untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap penyimpangan.
Lihat Juga :
