Komitmen BKI Dukung Predikat Whitelist Kapal Berbendera Indonesia
loading...
A
A
A
JAKARTA - PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI sebagai induk Holding BUMN Jasa Survei atau IDSurvey bersama seluruh stakeholders maritim mendukung predikat whitelist kapal berbendera Indonesia dalam pertemuan rutin Majelis BKI. Pertemuan yang diadakan pada Kamis, 8 Juni 2023 itu diawali dengan pemaparan perkembangan terbaru BKI oleh Direktur Utama IDSurvey Arisudono Soerono.
“BKI berupaya menjaga agar bendera Indonesia tetap bertahan dalam jajaran predikat whitelist, pengakuan Port State Control (PSC) dan upaya BKI untuk masuk kedalam IACS akan meningkatkan kepercayaan dan kualitas internasional terhadap aspek keselamatan serta keamanan pelayaran di Indonesia dan Internasional,” kata Arisudono, dikutip Minggu (11/6/2023).
Dia mengajak pelaku industri maritim untuk terus menguatkan peran BKI di ekosistem kemaritiman Indonesia, sehingga BKI dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri mengingat BKI telah memperoleh statement of compliance terkait produk IACS yang berarti kualitas klasifikasi dan survei statutoria BKI sudah setara dengan biro klasifikasi internasional.
IDSurvey sebagai Holding BUMN Jasa Survei saat ini memiliki aktivitas bisnis jasa survey yang meliputi Testing, Inspection, Certification (TIC).
Pada kesempatan ini, BKI menampilkan target yang telah ditetapkan oleh Kementerian BUMN untuk menjadi perusahaan TIC Top 5 di Asia Pacific dan terus menjadi badan klasifikasi terbaik sehingga bisa menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran di Indonesia. Sebagai upaya menjadi badan klasifikasi terbaik, BKI juga menyampaikan progresnya setelah menjadi anggota International Association of Classification Societies (IACS).
Selain pemaparan perkembangan perusahaan, fokus jajaran Dewan Majelis BKI juga mempertahankan kategori whitelist yang menjadi prioritas seluruh stakeholders.
Ketua Majelis BKI Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio mengungkapkan, perlu dukungan dari semua pihak untuk mempertahankannya.
“Saya memiliki tanggung jawab dalam membesarkan BKI, saya pernah terpikir apakah jalanan seperti jembatan Semanggi atau bangunan seperti Monas sudah diverifikasi? Untuk itu, perluasan bisnis dapat diwujudkan melalui kerja sama dengan berbagai pihak serta sektor bisnis,” ujar Marsetio.
Turut hadir dalam pertemuan Majelis BKI, Okto Irianto selaku Staf Ahli Bidang Hukum Laut Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. Ia mengapresiasi pencapaian BKI sebagai perusahaan high performance karena dalam Annual Report Tokyo MoU sepanjang 2020 hingga 2022 mendapatkan pencapaian luar biasa di kategori whitelist.
“Presiden RI, Joko Widodo beberapa waktu lalu meminta kapal berbendera Indonesia untuk berubah menjadi whitelist. Saat ini, harapan tersebut sudah tercapai. Ada dua tujuan lain yang harus dicapai oleh BKI yaitu, high performance dan menjadi pilihan utama di Indonesia dan luar negeri,” ujar Okto.
Pada 2023 ini, BKI akan melakukan submission keanggotaan IACS dengan memenuhi beberapa kriteria yang disyaratkan. Ada beragam manfaat yang bisa didapatkan di antaranya mempertahankan dan meningkatkan kredibilitas status whitelist flag-state Indonesia serta memastikan kapal yang dibangun di Indonesia memenuhi standar internasional.
Selain itu juga bisa mengakses pasar internasional dengan lebih mudah dan memberikan kontribusi kepada negara dengan mendukung peningkatan kinerja logistik nasional dan ekspor/impor sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional khususnya ekonomi maritim.
“BKI berupaya menjaga agar bendera Indonesia tetap bertahan dalam jajaran predikat whitelist, pengakuan Port State Control (PSC) dan upaya BKI untuk masuk kedalam IACS akan meningkatkan kepercayaan dan kualitas internasional terhadap aspek keselamatan serta keamanan pelayaran di Indonesia dan Internasional,” kata Arisudono, dikutip Minggu (11/6/2023).
Dia mengajak pelaku industri maritim untuk terus menguatkan peran BKI di ekosistem kemaritiman Indonesia, sehingga BKI dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri mengingat BKI telah memperoleh statement of compliance terkait produk IACS yang berarti kualitas klasifikasi dan survei statutoria BKI sudah setara dengan biro klasifikasi internasional.
IDSurvey sebagai Holding BUMN Jasa Survei saat ini memiliki aktivitas bisnis jasa survey yang meliputi Testing, Inspection, Certification (TIC).
Pada kesempatan ini, BKI menampilkan target yang telah ditetapkan oleh Kementerian BUMN untuk menjadi perusahaan TIC Top 5 di Asia Pacific dan terus menjadi badan klasifikasi terbaik sehingga bisa menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran di Indonesia. Sebagai upaya menjadi badan klasifikasi terbaik, BKI juga menyampaikan progresnya setelah menjadi anggota International Association of Classification Societies (IACS).
Selain pemaparan perkembangan perusahaan, fokus jajaran Dewan Majelis BKI juga mempertahankan kategori whitelist yang menjadi prioritas seluruh stakeholders.
Ketua Majelis BKI Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio mengungkapkan, perlu dukungan dari semua pihak untuk mempertahankannya.
“Saya memiliki tanggung jawab dalam membesarkan BKI, saya pernah terpikir apakah jalanan seperti jembatan Semanggi atau bangunan seperti Monas sudah diverifikasi? Untuk itu, perluasan bisnis dapat diwujudkan melalui kerja sama dengan berbagai pihak serta sektor bisnis,” ujar Marsetio.
Turut hadir dalam pertemuan Majelis BKI, Okto Irianto selaku Staf Ahli Bidang Hukum Laut Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. Ia mengapresiasi pencapaian BKI sebagai perusahaan high performance karena dalam Annual Report Tokyo MoU sepanjang 2020 hingga 2022 mendapatkan pencapaian luar biasa di kategori whitelist.
“Presiden RI, Joko Widodo beberapa waktu lalu meminta kapal berbendera Indonesia untuk berubah menjadi whitelist. Saat ini, harapan tersebut sudah tercapai. Ada dua tujuan lain yang harus dicapai oleh BKI yaitu, high performance dan menjadi pilihan utama di Indonesia dan luar negeri,” ujar Okto.
Pada 2023 ini, BKI akan melakukan submission keanggotaan IACS dengan memenuhi beberapa kriteria yang disyaratkan. Ada beragam manfaat yang bisa didapatkan di antaranya mempertahankan dan meningkatkan kredibilitas status whitelist flag-state Indonesia serta memastikan kapal yang dibangun di Indonesia memenuhi standar internasional.
Selain itu juga bisa mengakses pasar internasional dengan lebih mudah dan memberikan kontribusi kepada negara dengan mendukung peningkatan kinerja logistik nasional dan ekspor/impor sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional khususnya ekonomi maritim.
(uka)