Dicolek Soal Program Kalaju yang Sempat Tak Jalan 2 Tahun, Menteri KKP Jawab Begini
loading...
Program Kampung Nelayan Maju menghadapi berbagai kendala. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono memberikan penjelasan terkait implementasi program Kampung Nelayan Maju (Kalaju) yang disebut oleh salah satu anggota Komisi IV DPR sempat tidak berjalan selama dua tahun. Menurutnya, pembangunan Kalaju harus dilakukan secara menyeluruh, meliputi pembangunan sarana dan prasarana yang terdiri dari dermaga, pabrik es, cold storage, stasiun pengisian bahan bakar (SBN), hingga jumlah nelayan.
“Idealnya kampung nelayan di seluruh Indonesia harus kita datangi semua, tidak boleh sporadis (terpisah) satu per satu, yakni dari hulu ke hilir,” ujar Trenggono dalam rapat kerja dengan Komisi IV yang disiarkan secara virtual, Senin (12/6/2023).
Pembangunan sarana dan prasarana yang terpisah dinilai tidak akan memberikan manfaat. Trenggono mencontohkan, bantuan berupa alat tangkap tidak akan efektif bila tidak diikuti dengan pembangunan sarana prasarana lainnya. Untuk membangun sarana dan prasarana yang terintegrasi membutuhkan dana setidaknya Rp22 miliar untuk satu Kalaju.
Dengan demikian, pihaknya berencana untuk membangun Kalaju berdasarkan model yang telah disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas. Model ini dimaksudkan untuk memprioritaskan pembangunan Kalaju di daerah tertentu.
“Kalau bisa, di tahun 2023 ada 10 Kalaju yang bisa dijalankan, ini terdiri dari anggaran berbagai eselon I yang digabungkan jadi satu dan masuk ke situ,” bebernya.
Selanjutnya, KKP juga akan bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM untuk memberdayakan nelayan dalam menjalankan koperasi. Nantinya, koperasi bertugas sebagai pihak yang melakukan pemeliharaan terhadap infrastruktur yang sudah dibangun sehingga terjadi keberlanjutan.
“Kami juga merancang dengan direktorat jenderal (ditjen) terkait. Ditjen Perikanan Tangkap (DJPT) sebagai inisiator, Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DJPDS) yang bertanggung jawab untuk cold storage, pabrik es dan Ditjen Perikanan Budidaya (DJPB) yang terlibat untuk membina nelayan dalam mengembangkan budidaya ikan ketika bukan musim laut,” pungkasnya.
“Idealnya kampung nelayan di seluruh Indonesia harus kita datangi semua, tidak boleh sporadis (terpisah) satu per satu, yakni dari hulu ke hilir,” ujar Trenggono dalam rapat kerja dengan Komisi IV yang disiarkan secara virtual, Senin (12/6/2023).
Pembangunan sarana dan prasarana yang terpisah dinilai tidak akan memberikan manfaat. Trenggono mencontohkan, bantuan berupa alat tangkap tidak akan efektif bila tidak diikuti dengan pembangunan sarana prasarana lainnya. Untuk membangun sarana dan prasarana yang terintegrasi membutuhkan dana setidaknya Rp22 miliar untuk satu Kalaju.
Dengan demikian, pihaknya berencana untuk membangun Kalaju berdasarkan model yang telah disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas. Model ini dimaksudkan untuk memprioritaskan pembangunan Kalaju di daerah tertentu.
“Kalau bisa, di tahun 2023 ada 10 Kalaju yang bisa dijalankan, ini terdiri dari anggaran berbagai eselon I yang digabungkan jadi satu dan masuk ke situ,” bebernya.
Selanjutnya, KKP juga akan bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM untuk memberdayakan nelayan dalam menjalankan koperasi. Nantinya, koperasi bertugas sebagai pihak yang melakukan pemeliharaan terhadap infrastruktur yang sudah dibangun sehingga terjadi keberlanjutan.
“Kami juga merancang dengan direktorat jenderal (ditjen) terkait. Ditjen Perikanan Tangkap (DJPT) sebagai inisiator, Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DJPDS) yang bertanggung jawab untuk cold storage, pabrik es dan Ditjen Perikanan Budidaya (DJPB) yang terlibat untuk membina nelayan dalam mengembangkan budidaya ikan ketika bukan musim laut,” pungkasnya.
(uka)
Explore More