Podcast Aksi Nyata Perindo: Buka Pintu Bagi Pelaku UKM yang Butuh Bimbingan Berusaha

JAKARTA - Ketua Bidang UKM dan Koperasi DPP Partai Perindo , Djoni Rolindrawan mengatakan, pihaknya membuka pintu bagi masyarakat yang membutuhkan bimbingan dalam berusaha. Sebab tanpa dipungkiri, masih ada masyarakat yang belum paham menjalani usaha.

"Hambatan UKM untuk maju tuh biasanya itu dari segi kredit modal usaha ke bank serta perizinan usaha, nah kita buka pintu bagi mereka yang ingin bertanya lebih lanjut soal itu supaya bisa menjalankan usaha dengan baik," ujar Djoni dalam Podcast Aksi Nyata Partai Perindo, Senin (12/6/2023).



"Partai Perindo itu kan ada di pusat, wilayah kemudian ada juga di masing-masing kabupaten/kota. Dengan datang ke tempat kita mereka bisa mendapatkan edukasi," tambahnya.

Selain itu, tutur Djoni, pihaknya juga memiliki satuan tugas (Satgas) untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam berusaha. Nantinya, para Satgas itu akan memandu pelaku UKM untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang mana hingga saat ini masih ada pelaku bisnis kesulitan dalam memperolehnya karena keterbatasan kemampuan.

"Kalau usahanya sudah berjalan, kita urus juga izin edarnya. Kemudian akses ke pemasarannya juga kita bantu," ucap dia.



Di samping itu, Djoni juga menyoroti soal koperasi Indonesia yang saat ini masih kecil pemanfaatannya. Adapun, kontribusi korperasi terhadap PDB baru 5%.

"Kontribusi (koperasi) terhadap PDB kita baru 5%, kecil. Peran koperasi itu malah banyak terbukti di negara maju yang di mana persaingan mereka itu sudah persaingan bebas. Tapi justru koperasi tumbuh di sana. Dan omzet tahunan di sana bisa sampai mendekati besarnya APBN kita," katanya.

Mengingat hal itu Perindo berupaya mendorong penggunaan koperasi dengan cara mentransformasikan koperasi konvensional ke koperasi modern (digital). Menurutnya, koperasi digital akan lebih disukai masyarakat dibandingkan konvensional.

"Ke depannya memang harus koperasi digital. Apalagi anggota partai Perindo katakan lah sekitar 20 juta yang tersebar di seluruh Indonesia kalau membentuk koperasi tentu harus menggunakan digital supaya bisa mencangkup luas transaksinya," tukas dia.