Pengembangan Infrastruktur Gas Perlu Digenjot di Era Transisi Energi
Selasa, 13 Juni 2023 - 21:09 WIB
loading...
Chairman Indonesia Gas Society (IGS) Aris Mulya Azof (kanan) di acara 10th Indogas and Power 2023: Indonesia Gas Conference and Exhibition di Jakarta, Selasa (13/6/2023). Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Era transisi energi diyakini menjadi momentum untuk mengoptimalkan penggunaan gas sebelum sepenuhnya beralih ke energi terbarukan. Namun, momentum tersebut terancam lewat begitu saja lantaran belum siapnya infrastruktur gas di dalam negeri.
Hal itu terungkap dalam diskusi di acara "10th Indogas and Power 2023: Indonesia Gas Conference and Exhibition" di Jakarta, Selasa (13/6/2023). Chairman Indonesia Gas Society (IGS) Aris Mulya Azof mengatakan, infrastruktur menjadi kunci untuk meningkatkan konektivitas penyaluran gas di Indonesia.
"Ada dua masalah di kita. Pertama soal suplai, produksi gas dalam skala besar tidak kontinyu, artinya terputus dengan pengembangan baru. Kedua, kurangnya infrastruktur," kata Aris saat berbicara pada konferensi tersebut.
Baca Juga: Optimalisasi Pemanfaatan Gas Penting di Masa Transisi Energi
Aris mengungkapkan, selain masalah suplai dan infrastruktur, harga gas, dalam artian kemampuan konsumen untuk menyerap dengan harga yang sesuai keekonomian dari hulu, juga masih menjadi tantangan cukup besar. Hal ini menurutnya juga masih berhubungan dengan ketersediaan infrastruktur gas.
Terkait dengan itu, Direktur Pembinaan Program Migas Ditjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Mustafid Gunawan mengatakan, pemerintah melalui berbagai kebijakan yang sudah dikeluarkan maupun yang tengah disiapkan, berupaya mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Di antaranya, mengarahkan pengembangan kawasan industri yang berbasis gas. "Lokasinya nanti akan berdekatan dengan sumber gas alam, kita harap industrinya bisa makin efisien," jelasnya.
Kebijakan-kebijakan yang dibuat menurutnya bertujuan untuk memanfaatkan potensi gas bumi Indonesia yang cukup besar. Beberapa blok migas yang ditawarkan pemerintah dalam lelang sebagian besar memiliki potensi gas alam.
Baca Juga: Mengenal Pasukan Khusus Akhmat, Pengganti Tentara Bayaran Wagner untuk Perang di Ukraina
Mustafid menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan empat prioritas utama untuk pengembangan bisnis gas di dalam negeri. Pertama, percepatan pemanfaatan gas domestik. Pemanfaatan gas domestik pada 2022 tercatat mencapai 68% dari total gas yang dimonetisasi dengan mendongkrak penciptaan permintaan gas bumi.
Kedua, mengamankan pasokan gas dan LNG untuk menambah cadangan gas Indonesia dengan mengintensifkan kegiatan hulu migas. Ketiga, mengintegrasikan infrastruktur gas dan menciptakan solusi yang inovatif.
"Keempat, menyediakan gas yang andal dan terjangkau bagi pelanggan akhir dengan menciptakan konstruksi pipa distribusi yang hemat biaya dan marjin perdagangan yang adil serta mengatur harga gas untuk sektor strategis, seperti listrik, rumah tangga, transportasi, dan industri terpilih," tutupnya.
Hal itu terungkap dalam diskusi di acara "10th Indogas and Power 2023: Indonesia Gas Conference and Exhibition" di Jakarta, Selasa (13/6/2023). Chairman Indonesia Gas Society (IGS) Aris Mulya Azof mengatakan, infrastruktur menjadi kunci untuk meningkatkan konektivitas penyaluran gas di Indonesia.
"Ada dua masalah di kita. Pertama soal suplai, produksi gas dalam skala besar tidak kontinyu, artinya terputus dengan pengembangan baru. Kedua, kurangnya infrastruktur," kata Aris saat berbicara pada konferensi tersebut.
Baca Juga: Optimalisasi Pemanfaatan Gas Penting di Masa Transisi Energi
Aris mengungkapkan, selain masalah suplai dan infrastruktur, harga gas, dalam artian kemampuan konsumen untuk menyerap dengan harga yang sesuai keekonomian dari hulu, juga masih menjadi tantangan cukup besar. Hal ini menurutnya juga masih berhubungan dengan ketersediaan infrastruktur gas.
Terkait dengan itu, Direktur Pembinaan Program Migas Ditjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Mustafid Gunawan mengatakan, pemerintah melalui berbagai kebijakan yang sudah dikeluarkan maupun yang tengah disiapkan, berupaya mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Di antaranya, mengarahkan pengembangan kawasan industri yang berbasis gas. "Lokasinya nanti akan berdekatan dengan sumber gas alam, kita harap industrinya bisa makin efisien," jelasnya.
Kebijakan-kebijakan yang dibuat menurutnya bertujuan untuk memanfaatkan potensi gas bumi Indonesia yang cukup besar. Beberapa blok migas yang ditawarkan pemerintah dalam lelang sebagian besar memiliki potensi gas alam.
Baca Juga: Mengenal Pasukan Khusus Akhmat, Pengganti Tentara Bayaran Wagner untuk Perang di Ukraina
Mustafid menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan empat prioritas utama untuk pengembangan bisnis gas di dalam negeri. Pertama, percepatan pemanfaatan gas domestik. Pemanfaatan gas domestik pada 2022 tercatat mencapai 68% dari total gas yang dimonetisasi dengan mendongkrak penciptaan permintaan gas bumi.
Kedua, mengamankan pasokan gas dan LNG untuk menambah cadangan gas Indonesia dengan mengintensifkan kegiatan hulu migas. Ketiga, mengintegrasikan infrastruktur gas dan menciptakan solusi yang inovatif.
"Keempat, menyediakan gas yang andal dan terjangkau bagi pelanggan akhir dengan menciptakan konstruksi pipa distribusi yang hemat biaya dan marjin perdagangan yang adil serta mengatur harga gas untuk sektor strategis, seperti listrik, rumah tangga, transportasi, dan industri terpilih," tutupnya.
(fjo)
Lihat Juga :
