Bahlil Pastikan Tak Ada Pemangkasan Kuota Ekspor Gas KKKS
Kamis, 21 Mei 2026 - 11:34 WIB
loading...
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan tidak ada pemotongan kuota ekspor gas pada tahun 2026. Kepastian ini disampaikan untuk memberikan keyakinan kepada pelaku industri hulu migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Dalam pembukaan ajang IPA Convex 2026 di Tangerang, Banten, Rabu (20/5), Bahlil menegaskan seluruh usulan ekspor gas yang telah dikontrakkan ke pasar luar negeri sudah mendapat persetujuan pemerintah.
"2026 tidak akan ada lagi pemotongan kuota ekspor untuk market ataupun yang sudah dikontrakkan ke luar negeri. Jadi nggak perlu ada kekhawatiran lagi. Semuanya sudah saya setuju untuk ekspornya semua," ujar Bahlil dalam keterangan resmi, Kamis (21/5/2026).
Baca Juga: SKK Migas Sesuaikan Pelaporan NGL, Lifting Minyak Berpotensi Tambah 11.693 BPH
Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kepastian usaha dan meningkatkan daya tarik investasi sektor hulu migas. Pemerintah ingin memastikan kontrak yang telah disepakati dengan pembeli luar negeri tetap berjalan tanpa gangguan.
Selain memberi kepastian terkait ekspor gas, Bahlil juga meminta SKK Migas mempercepat proses perizinan di sektor hulu migas agar proyek-proyek strategis dapat segera berjalan.
Dalam pembukaan ajang IPA Convex 2026 di Tangerang, Banten, Rabu (20/5), Bahlil menegaskan seluruh usulan ekspor gas yang telah dikontrakkan ke pasar luar negeri sudah mendapat persetujuan pemerintah.
"2026 tidak akan ada lagi pemotongan kuota ekspor untuk market ataupun yang sudah dikontrakkan ke luar negeri. Jadi nggak perlu ada kekhawatiran lagi. Semuanya sudah saya setuju untuk ekspornya semua," ujar Bahlil dalam keterangan resmi, Kamis (21/5/2026).
Baca Juga: SKK Migas Sesuaikan Pelaporan NGL, Lifting Minyak Berpotensi Tambah 11.693 BPH
Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kepastian usaha dan meningkatkan daya tarik investasi sektor hulu migas. Pemerintah ingin memastikan kontrak yang telah disepakati dengan pembeli luar negeri tetap berjalan tanpa gangguan.
Selain memberi kepastian terkait ekspor gas, Bahlil juga meminta SKK Migas mempercepat proses perizinan di sektor hulu migas agar proyek-proyek strategis dapat segera berjalan.
Lihat Juga :
