Cari Duit Makin Sulit, Jokowi Minta Belanja APBN dan APBD Lebih Produktif

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kementerian, lembaga maupun BUMN dan BUMD membelanjakan APBN dan APBD dengan lebih produktif. Jokowi juga menekankan pentingnya pengawasan.

Presiden mengingatkan bahwa kondisi ekonomi global saat ini masih bergejolak. Selain perlambatan ekonomi China , baru-baru ini resesi juga dikabarkan sudah terjadi di Eropa .

"Mungkin dalam satu dua minggu kemarin juga kita baca di Eropa secara teknikal sudah masuk ke resesi. Informasinya yang jelek-jelek seperti itu,” kata Jokowi dalam sambutannya pada pembukaan Rakornas Pengawasan Intern (Wasin) Pemerintah Tahun 2023, di Kantor BPKP, Jakarta, Rabu (14/6/2023). “Oleh sebab itu, setiap rupiah yang kita belanjakan dari APBN dari APBD yang ada di BUMN semuanya harus produktif," tegas Kepala Negara.

Belanja secara produktif tersebut, menurut Jokowi, harus dilakukan karena mencari uang saat ini tidak mudah meskipun sudah ada pajak hingga deviden.

"Karena memang cari uangnya sangat sulit, baik itu lewat pajak, PNBP, royalty, deviden, tidak mudah. Sekarang ini tidak mudah. Sekali lagi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 itu tidak mudah," tandas mantan gubernur DKI itu.

Untuk itu, Jokowi menekankan pentingnya pengawasan dalam proses pembelajaan APBN maupun APBD. Jokowi menyontohkan pengawasan yang dilakukannya saat turun ke lapangan.



"Di sinilah pentingnya peran pengawasan. Peran pengawasan sangat sangat sangat penting. Kenapa saya juga sering cek ke lapangan, turun ke bawah, saya ingin pastikan bahwa apa yang kita programkan itu sampai betul ke rakyat, sampai ke masyarakat. karena memang kita lemah di sisi itu,” ujarnya.

“Jika tidak diawasi, hati hati, jika tidak cek langsung, jika tidak dilihat dipelototi satu-satu, hati-hati kita lemah di situ. Dipelototi kita turun ke bawah, itu saja masih ada yang bablas. Apalagi tidak," sambung Jokowi.



Selain itu, presiden juga meminta pengawasan tersebut berorientasi bukan prosedural saja tetapi harus menghasilkan sesuatu. Berdasarkan informasi yang diterimanya, banyak APBN dan APBD berpotensi digunakan tidak optimal.

"Ini perlu saya ingatkan kepada semuanya, baik pusat maupun daerah dalam penggunaan anggaran, karena 43% itu bukan angka yang sedikit. Ini cara penganggarannya saja sudah banyak yang nggak bener," pungkasnya.