BNI Dukung KKP Sinergikan Nelayan dan Pelaku Usaha dengan Platform Digital

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng BNI untuk mengelola usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), terutama dalam mendukung penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), peningkatan skema pembiayaan, serta digitalisasi usaha perikanan. Direktur Utama BNI Herry Sidharta mengatakan, potensi besar di sektor ini menjadi salah satu alasan pihaknya fokus pada penyaluran pembiayaan.

BNI juga sebelumnya sudah menggarap subsektor Kelautan Perikanan bidang pengolahan, penangkapan, budidaya, dan garam rakyat. Menurut Herry, hingga 30 Juni 2020 portofolio BNI di Sektor Kelautan Perikanan telah mencapai Rp16,73 triliun dengan memberdayakan 16.613 UMKM di Bidang Kelautan dan Perikanan. Digitalisasi dan pola klustering menjadikan pembiayaan yang disalurkan BNI terjaga kualitasnya.

"Untuk lebih memudahkan para pelaku UMKM untuk mendapatkan permodalan, BNI menghadirkan aplikasi BNI MOVE atau Mobile Innovation for SME Ecosystem. Aplikasi ini menjadi harapan baru bagi para pelaku UMKM termasuk yang di pelosok, agar tetap survive dan semakin berhasil di tengah pandemi ini," jelasnya dalam keterangan pers, Minggu (26/7/2020).

(Baca Juga: BNI MOVE Hadirkan Harapan Baru Bagi UMKM)

Selain memberikan solusi pembiayaan, Herry menambahkan, BNI turut aktif dalam mendukung program KKP melalui kerjasama dengan start up yang bergerak pada Sektor KP seperti Aruna, FishON, dan FisTx. Kerja sama yang dilakukan dimaksudkan agar nelayan, petambak, dan pelaku UMKM di sektor Kelautan Perikanan lainnya dapat mengakses pasar dengan hasil yang terstandarisasi serta dapat memenuhi segala kebutuhan usahanya dari ekosistem nelayan yang dibentuk.

"Kerja sama ini mempermudah pencatatan aktivitas usaha nelayan yang dapat menjadi nilai tambah dalam proses pengajuan pembiayaan. Sekaligus mempermudah nelayan dalam mengakses layanan perbankan secara digital dengan pembentukan ekosistem ini," ujarnya.

Nelayan, kata Herry, tidak perlu lagi khawatir kesulitan mencari ikan, membeli kebutuhan melaut, dan menjual hasil tangkapan. Sebab, seluruh kegiatan dapat dilakukan melalui ekosistem digital dan lebih dari 6.200 pelaku UMKM di sektor kelautan dan perikanan akan bergabung dalam ekosistem ini.

Tak hanya itu, BNI juga berkomitmen mendukung program #PasarLautIndonesia yang bertujuan meningkatkan perhatian publik terhadap jenis produk perikanan dan olahan. Mereka nantinya diharapkan bisa memperkenalkan produknya serta memperluas akses pasar melalui kerjasama dengan e-commerce, hingga akhirnya mewujudkan mimpinya menggapai pasar ekspor.

Herry berharap sinergi yang dilakukan pemerintah, BNI, e-commerce, dan stakeholder kelautan dan perikanan bisa menjadi penopang program-pogram yang digulirkan Menteri Keluatan dan Perikanan Edhy Prabowo untuk meningkatkan produktivitas nelayan yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

"Kami akan tetap terus menyukseskan pembangunan perekonomian Indonesia dan menyalurkan pembiayaan bagi segenap nelayan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera," tutupnya.

(Baca Juga: Survei Memuaskan, DPR Sebut Menteri Edhy Berpihak ke Nelayan)

Berbicara tentang KUR , Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menilai fasilitas ini sangat efektif untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Meskipun selama ini KUR belum termanfaatkan secara maksimal untuk membangun sektor kelautan dan perikanan. Melihat serapan KUR yang baru mencapai Rp76,21 triliun dari pagu yang disiapkan sebesar Rp190 triliun di tahun 2020.

Menteri Edhy mengaku tidak mau berdebat dan mencari kambing hitam. Sebaliknya, dia memilih untuk menyiapkan langkah-langkah agar para pelaku usaha bisa dan berani memanfaatkan KUR yang memiliki bunga sebesar 6%. Langkah-langkah yang dimaksud ialah kemudahan dalam perizinan. "KKP akan melakukan langkah terobosan, kita memberikan penguatan kepada pelaku usaha," tegas Edhy.