Ekonomi Tumbuh 5,03% di Triwulan I-2023, Airlangga: Bukti Performa Indonesia Lebih Baik dan Menarik
Rabu, 28 Juni 2023 - 14:43 WIB
loading...
Menko Airlangga mengatakan bahwa ekonomi Indonesia masih tumbuh positif di triwulan I-2023. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Perekonomian Indonesia tetap mampu tumbuh positif sebesar 5,03% pada triwulan I-2023, meski ketidakpastian global masih melanda saat ini. Capaian itu sekaligus menandakan performa ekonomi Indonesia masih lebih baik dan menarik dibandingkan negara peers maupun negara dengan rating lebih tinggi.
Baca juga: IMF Sanjung Kinerja Pemulihan Ekonomi Indonesia
Pertumbuhan tersebut terutama sekali didukung oleh surplus konsumsi rumah tangga, aktivitas ekspor barang dan jasa, serta investasi.
Pada tahun 2022, produk domestik bruto (PDB) per kapita mampu tumbuh sebesar USD4.783 dan tingkat inflasi per Mei 2023 masih terjaga di angka 4%. Sementara itu, rasio utang luar negeri terhadap PDB juga masih tetap stabil di kisaran 30,1% pada triwulan I 2023.
Indonesia memiliki target untuk menjadi negara dengan pendapatan tinggi pada tahun 2045, sekitar 20 tahun dari sekarang.
"Saya pikir ini adalah visi Indonesia akan memiliki pendapatan per kapita sekitar USD30.000 pada tahun 2045. Dan kemudian kita juga memiliki indeks lain termasuk rasio gini, PDB, serta target Indonesia menjadi negara terbesar kelima di dunia pada tahun 2045. Kita juga memiliki target ekonomi hijau, yakni penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 93,5% di tahun 2045 dan net zero emission di tahun 2060,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan keynote speech dalam acara Penn-Wharton Alumni Club University of Pennsylvania Gathering, Selasa malam (27/6/2023).
Airlangga juga menjelaskan bahwa era bonus demografi yang dimiliki Indonesia menjadi peluang untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah memberikan lima arahan untuk mencapai visi tersebut yakni Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.
“Bonus demografi kita hanya 13 tahun dari sekarang. Jadi ini kesempatan emas kalau kita bisa membuat rakyat kita produktif yang mana kuncinya adalah pendidikan dan kesehatan serta tentu saja kesempatan kerja,” ujar Airlangga.
Salah satu program pemerintah untuk meningkatkan kapasitas SDM, produktivitas daya saing angkatan kerja, serta mengembangkan kewirausahaan yakni Program Kartu Prakerja. Sejak dibuka pada masa pandemi tahun 2020 hingga tahun 2022, telah diberikan kepada 16,8 juta penerima yang bersifat inklusif serta tersebar di 514 kabupaten/kota.
Sedangkan upaya reformasi regulasi dilakukan melalui pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya yang akan memudahkan dunia usaha, salah satunya Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA). Selain itu, pemerintah juga mendigitalkan lisensi bagi sebagian besar untuk UMKM.
"Saat ini, pemerintah sedang merevisi PP No. 1 Tahun 2019 tentang Dana Hasil Ekspor sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi dari sisi eksternal serta membuka ruang permodalan bagi sektor perbankan nasional untuk mengelolanya di sektor riil serta pemberian insentif bagi pelaku ekspor," sambungnya.
Selanjutnya, Airlangga juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah membidik peluang investasi baru melalui Indo-Pacific Economic Framework (IPEF). Indonesia berinisiatif untuk terlibat dalam Indo-Pacific Economic Framework karena sebenarnya Indonesia terbuka untuk standar yang mau diinvestasikan oleh perusahaan Amerika Serikat.
Baca juga: Astronot UEA Sultan Al Neyadi Abadikan Pelaksanaan Ibadah Haji dari ISS
"Amerika Serikat juga memandang Indonesia sebagai salah satu lokasi strategis untuk mineral kritisnya sekaligus untuk semi konduktor,” pungkas Airlangga.
Baca juga: IMF Sanjung Kinerja Pemulihan Ekonomi Indonesia
Pertumbuhan tersebut terutama sekali didukung oleh surplus konsumsi rumah tangga, aktivitas ekspor barang dan jasa, serta investasi.
Pada tahun 2022, produk domestik bruto (PDB) per kapita mampu tumbuh sebesar USD4.783 dan tingkat inflasi per Mei 2023 masih terjaga di angka 4%. Sementara itu, rasio utang luar negeri terhadap PDB juga masih tetap stabil di kisaran 30,1% pada triwulan I 2023.
Indonesia memiliki target untuk menjadi negara dengan pendapatan tinggi pada tahun 2045, sekitar 20 tahun dari sekarang.
"Saya pikir ini adalah visi Indonesia akan memiliki pendapatan per kapita sekitar USD30.000 pada tahun 2045. Dan kemudian kita juga memiliki indeks lain termasuk rasio gini, PDB, serta target Indonesia menjadi negara terbesar kelima di dunia pada tahun 2045. Kita juga memiliki target ekonomi hijau, yakni penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 93,5% di tahun 2045 dan net zero emission di tahun 2060,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan keynote speech dalam acara Penn-Wharton Alumni Club University of Pennsylvania Gathering, Selasa malam (27/6/2023).
Airlangga juga menjelaskan bahwa era bonus demografi yang dimiliki Indonesia menjadi peluang untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah memberikan lima arahan untuk mencapai visi tersebut yakni Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.
“Bonus demografi kita hanya 13 tahun dari sekarang. Jadi ini kesempatan emas kalau kita bisa membuat rakyat kita produktif yang mana kuncinya adalah pendidikan dan kesehatan serta tentu saja kesempatan kerja,” ujar Airlangga.
Salah satu program pemerintah untuk meningkatkan kapasitas SDM, produktivitas daya saing angkatan kerja, serta mengembangkan kewirausahaan yakni Program Kartu Prakerja. Sejak dibuka pada masa pandemi tahun 2020 hingga tahun 2022, telah diberikan kepada 16,8 juta penerima yang bersifat inklusif serta tersebar di 514 kabupaten/kota.
Sedangkan upaya reformasi regulasi dilakukan melalui pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya yang akan memudahkan dunia usaha, salah satunya Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA). Selain itu, pemerintah juga mendigitalkan lisensi bagi sebagian besar untuk UMKM.
"Saat ini, pemerintah sedang merevisi PP No. 1 Tahun 2019 tentang Dana Hasil Ekspor sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi dari sisi eksternal serta membuka ruang permodalan bagi sektor perbankan nasional untuk mengelolanya di sektor riil serta pemberian insentif bagi pelaku ekspor," sambungnya.
Selanjutnya, Airlangga juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah membidik peluang investasi baru melalui Indo-Pacific Economic Framework (IPEF). Indonesia berinisiatif untuk terlibat dalam Indo-Pacific Economic Framework karena sebenarnya Indonesia terbuka untuk standar yang mau diinvestasikan oleh perusahaan Amerika Serikat.
Baca juga: Astronot UEA Sultan Al Neyadi Abadikan Pelaksanaan Ibadah Haji dari ISS
"Amerika Serikat juga memandang Indonesia sebagai salah satu lokasi strategis untuk mineral kritisnya sekaligus untuk semi konduktor,” pungkas Airlangga.
(uka)
Lihat Juga :
