Anggota DPR Sebut Bank yang Fokus Garap Perumahan Rakyat Harus Didukung
Senin, 03 Juli 2023 - 22:11 WIB
loading...
Penyediaan kebutuhan rumah rakyat harus didukung. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR, Eko Hendro Purnomo, mengakui peran aktif PT Bank Tabungan Negara ( BTN ) sangat penting dalam menjalankan fungsinya sebagai bank yang fokus pada pembiayaan rumah rakyat. Menurut sosok yang akrab disapa Eko Patrio itu, peran tersebut perlu didukung berbagai stakeholder termasuk Komisi VI, agar BTN bisa lebih besar lagi dalam membiayai rumah rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Baca juga: Catatkan Keuangan Positif, Komisi VI DPR RI Apresiasi Kinerja Keuangan PLN Tahun 2022
"Backlog perumahan yang saat ini mencapai 12,7 juta unit, bukanlah tugas dari Bank BTN semata untuk bisa mengurangi angka yang sangat tinggi tersebut," kata Eko Patrio, di Graha Komando Jakarta Timur, dalam keterangannya, Senin (3/7/2023).
Eko menambahkan, DPR akan mendukung dengan menerbitkan berbagai regulasi agar sektor pembiayaan perumahan bisa tumbuh. "Sektor properti khususnya perumahan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar," ujar Eko yang juga Sekretaris FPAN DPR RI ini.
Pasalnya, lanjut dia, dampak langsung dari sektor perumahan akan dirasakan oleh sekitar 174 sektor turunannya, seperti industri semen, pasir, cat, batu dan lain sebagainya. Selain itu, DPR juga mengapresiasi BTN yang berkontribusi sangat besar terhadap suksesnya program sejuta rumah yang menjadi andalan Pemerintahan Jokowi.
![Anggota DPR Sebut Bank yang Fokus Garap Perumahan Rakyat Harus Didukung]()
"Selain mewujudkan rumah impian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sektor perumahan juga menyerap sekitar 500.000 tenaga kerja untuk setiap pembangunan 100.000 unit rumah," papar Eko.
Sehubungan dengan hal tersebut, Eko Patrio memastikan bahwa DPR mendukung Relaksasi POJK 48/POJK.03/2020 untuk Sektor Perumahan diperpanjang. Menurutnya, hal ini penting dilakukan mengingat masih berjalannya pemulihan usaha di sektor perumahan.
Tak hanya itu, kata dia, DPR juga meminta kepada pemerintah daerah setempat dan stakeholder terkait pembangunan perumahan untuk mendukung gerakan masyarakat mudah punya rumah seperti memberikan kemudahan perizinan.
Pasalnya, kata dia lagi, peluang bisnis pembangunan perumahan terbuka sangat lebar, karena masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah, termasuk para milenial yang jumlahnya sekitar 31% dari total penduduk Indonesia.
Baca juga: Begini Pengakuan Korban Dugaan Penganiayaan Aktor Pierre Gruno
"Kemudian perbankan seperti BTN perlu terus dilibatkan dalam penyaluran program bantuan sosial pemerintah. Dan terakhir, DPR akan mengawal percepatan impelementasi bank tanah untuk memastikan ketersediaan lahan agar memudahkan suplai rumah terjamin dengan harga yangterjangkau," tutup Eko Patrio.
Baca juga: Catatkan Keuangan Positif, Komisi VI DPR RI Apresiasi Kinerja Keuangan PLN Tahun 2022
"Backlog perumahan yang saat ini mencapai 12,7 juta unit, bukanlah tugas dari Bank BTN semata untuk bisa mengurangi angka yang sangat tinggi tersebut," kata Eko Patrio, di Graha Komando Jakarta Timur, dalam keterangannya, Senin (3/7/2023).
Eko menambahkan, DPR akan mendukung dengan menerbitkan berbagai regulasi agar sektor pembiayaan perumahan bisa tumbuh. "Sektor properti khususnya perumahan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar," ujar Eko yang juga Sekretaris FPAN DPR RI ini.
Pasalnya, lanjut dia, dampak langsung dari sektor perumahan akan dirasakan oleh sekitar 174 sektor turunannya, seperti industri semen, pasir, cat, batu dan lain sebagainya. Selain itu, DPR juga mengapresiasi BTN yang berkontribusi sangat besar terhadap suksesnya program sejuta rumah yang menjadi andalan Pemerintahan Jokowi.
"Selain mewujudkan rumah impian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sektor perumahan juga menyerap sekitar 500.000 tenaga kerja untuk setiap pembangunan 100.000 unit rumah," papar Eko.
Sehubungan dengan hal tersebut, Eko Patrio memastikan bahwa DPR mendukung Relaksasi POJK 48/POJK.03/2020 untuk Sektor Perumahan diperpanjang. Menurutnya, hal ini penting dilakukan mengingat masih berjalannya pemulihan usaha di sektor perumahan.
Tak hanya itu, kata dia, DPR juga meminta kepada pemerintah daerah setempat dan stakeholder terkait pembangunan perumahan untuk mendukung gerakan masyarakat mudah punya rumah seperti memberikan kemudahan perizinan.
Pasalnya, kata dia lagi, peluang bisnis pembangunan perumahan terbuka sangat lebar, karena masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah, termasuk para milenial yang jumlahnya sekitar 31% dari total penduduk Indonesia.
Baca juga: Begini Pengakuan Korban Dugaan Penganiayaan Aktor Pierre Gruno
"Kemudian perbankan seperti BTN perlu terus dilibatkan dalam penyaluran program bantuan sosial pemerintah. Dan terakhir, DPR akan mengawal percepatan impelementasi bank tanah untuk memastikan ketersediaan lahan agar memudahkan suplai rumah terjamin dengan harga yangterjangkau," tutup Eko Patrio.
(uka)
Lihat Juga :
