Wapres Tegaskan Komitmen Indonesia Wujudkan Dekarbonisasi Tak Berubah

JAKARTA - Perlambatan ekonomi yang terjadinya beberapa tahun ke belakang akibat pandemi mengancam upaya dekarbonisasi atau menekan emisi karbon yang dilakukan oleh sejumlah negara. PricewaterhouseCoopers (PwC) memprediksi, dengan perlambatan ekonomi global, sulit bagi negara anggota G20 untuk mampu mencapai tingkat dekarbonisasi 12,9% yang diperlukan dalam membatasi pemanasan global hingga 1,5°C.



Meski ada perlambatan untuk mewujudkan dekarbonisasi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan, saat ini pemerintah tetap berkomitmen untuk menurunkan emisi gas buang, baik oleh kendaraan maupun industri.

“Komitmen Indonesia masih tetap sesuai dengan yang sudah kita rencanakan. Tetapi seperti apa kita coba penurunan itu, nanti akan kita evaluasi. Tapi, komitmennya itu tidak berubah,” ujar Wapres dalam konferensi pers di Sumatra Selatan, mengutip Kanal YouTube Wakil Presiden, Jumat (7/7/2023).

Lebih lanjut, Wapres mengemukakan, Indonesia telah memiliki cetak biru yang mendukung kebijakan penurunan emisi karbon. Menurutnya emisi karbon akan memengaruhi terjadinya krisis iklim, dan ujungnya akan berdampak pada sektor pertanian dan ketahanan pangan manusia.

"Ada capaian-capaian sendiri tanpa bantuan asing dan ada (capaian) dengan bantuan asing ya, karena itu ada komitmen dari negara-negara maju untuk memberikan semacam imbalan terhadap masalah penurunan karbon,” tambahnya.

Berdasarkan laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) yang dibentuk PBB, kenaikan temperatur global bisa dicegah antara 1,5 hingga 2 derajat celcius. Syaratnya, harus ada penurunan 70% dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) untuk pengurangan emisi karena dianggap polutif. Menurutnya, harus ada kesepakatan bersama secara global untuk mengurangi penggunaan PLTU di tahun 2030.

Melalui Presidensi G20 lalu di penghujung tahun lalu, Indonesia mendorong upaya kolektif dunia dalam mewujudkan kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi global secara inklusif.



Mengingat negara-negara anggota G20 menyumbang sekitar 75% dari permintaan energi global. Maka dari itu, negara-negara G20 memegang tanggung jawab besar dan peran strategis dalam mendorong pemanfaatan energi bersih.