China Dianggap Jadi Ancaman Utama Terhadap Ekonomi Inggris
loading...
A
A
A
LONDON - China dianggap sebagai ancaman terbesar terhadap keamanan ekonomi Inggris , seperti disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri, Oliver Dowden. Hal ini terlihat ketika pemerintah harus campur tangan dalam delapan upaya pengambilalihan perusahaan-perusahaan Inggris oleh pembeli China tahun lalu dengan alasan kekhawatiran atas keamanan nasional.
Seperti dilansir dari BBC, Dowden mengatakan, keputusan itu bukan didasarkan pada 'negara agnostik', tetapi murni dengan pikiran yang jernih soal keamanan nasional Inggris.
"Saya berpikir dengan jernih, bahwa saya tidak ingin kita berpisah dari China. Saya tidak berpikir itu demi kepentingan kami," katanya.
"Tetapi pada saat yang sama, kita harus memikirkan tentang melindungi keamanan nasional, sama seperti orang China," bebernya.
Berdasarkan Undang-Undang Keamanan dan Investasi Nasional tahun 2021, pemerintah Inggris memiliki kekuatan untuk memblokir atau memberlakukan pemulihan atas investasi yang dianggap menimbulkan risiko terhadap keamanan nasional.
Dalam sebuah laporan, Cabinet Office mengatakan telah menerima 866 pemberitahuan tentang potensi pelanggaran keuangan pada tahun lalu, yang berkaitan dengan beberapa sektor seperti pertahanan, energi, material canggih dan komunikasi.
Dari total aduan, telah dipanggil sebanyak 65 pemberitahuan untuk diselidiki lebih lanjut. Dimana 42% di antaranya melibatkan akuisisi yang terkait dengan China, 32% dengan Inggris, dan 20% dengan AS (Amerika Serikat).
Secara kesluruhan, Cabinet Office menyetujui sebagian besar kesepakatan tersebut. Namun mereka mengeluarkan perintah akhir terhadap 15 kasus, apakah itu memblokir, melepaskan atau memaksakan kondisi pada kesepakatan untuk melindungi keamanan nasional.
Dikatakan delapan di antaranya melibatkan pengakuisisi yang terkait dengan China, empat dengan Inggris, dan tiga dengan AS.
Ditanya mengapa kesepakatan China ditargetkan secara tidak proporsional, Dowden mengatakan: "Alasan pertama adalah China merupakan investor yang sangat besar secara global. Dan yang kedua adalah, seperti yang kami tetapkan dalam tinjauan keamanan nasional kami, China merupakan ancaman berbasis negara terbesar terhadap keamanan ekonomi,".
"Jadi tidak mengherankan bahwa kita harus melihat dengan cermat transaksi China. Tapi secara bersamaan, kami juga melihat ke seluruh kesepakatan," ungkap Dowden.
Seperti diketahui perusahaan- perusahaan China telah menjadi sasaran regulator di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir di tengah kekhawatiran bahwa negara China mungkin menggunakannya untuk tujuan mata-mata.
Contoh yang paling menonjol di antaranya termasuk raksasa telekomunikasi China, Huawei yang dilarang pada tahun 2020 dari jaringan seluler 5G Inggris. Tahun lalu aplikasi media sosial China, TikTok juga dilarang pemerintah Inggris sebagai bagian dari tinjauan aplikasi yang lebih luas.
Dowden menerangkan, bahwa dengan memblokir atau memaksakan solusi pada kesepakatan, investor asing akan lebih percaya diri untuk berinvestasi di Inggris "karena mereka tahu itu aman".
"Tetapi pada saat yang sama, kita tidak dapat dalam situasi ini, di mana kita benar-benar memisahkan diri dari ekonomi seperti China. Hal itu bukanlah tujuan nasional kita dalam hal pekerjaan dan kemakmuran," tambahnya.
"Apa yang harus kita lakukan adalah mengurangi risiko keterlibatan itu. Dan itulah tepatnya yang mungkin kita lakukan berdasarkan undang-undang," bebernya.
Seperti dilansir dari BBC, Dowden mengatakan, keputusan itu bukan didasarkan pada 'negara agnostik', tetapi murni dengan pikiran yang jernih soal keamanan nasional Inggris.
"Saya berpikir dengan jernih, bahwa saya tidak ingin kita berpisah dari China. Saya tidak berpikir itu demi kepentingan kami," katanya.
"Tetapi pada saat yang sama, kita harus memikirkan tentang melindungi keamanan nasional, sama seperti orang China," bebernya.
Berdasarkan Undang-Undang Keamanan dan Investasi Nasional tahun 2021, pemerintah Inggris memiliki kekuatan untuk memblokir atau memberlakukan pemulihan atas investasi yang dianggap menimbulkan risiko terhadap keamanan nasional.
Dalam sebuah laporan, Cabinet Office mengatakan telah menerima 866 pemberitahuan tentang potensi pelanggaran keuangan pada tahun lalu, yang berkaitan dengan beberapa sektor seperti pertahanan, energi, material canggih dan komunikasi.
Dari total aduan, telah dipanggil sebanyak 65 pemberitahuan untuk diselidiki lebih lanjut. Dimana 42% di antaranya melibatkan akuisisi yang terkait dengan China, 32% dengan Inggris, dan 20% dengan AS (Amerika Serikat).
Secara kesluruhan, Cabinet Office menyetujui sebagian besar kesepakatan tersebut. Namun mereka mengeluarkan perintah akhir terhadap 15 kasus, apakah itu memblokir, melepaskan atau memaksakan kondisi pada kesepakatan untuk melindungi keamanan nasional.
Dikatakan delapan di antaranya melibatkan pengakuisisi yang terkait dengan China, empat dengan Inggris, dan tiga dengan AS.
Ditanya mengapa kesepakatan China ditargetkan secara tidak proporsional, Dowden mengatakan: "Alasan pertama adalah China merupakan investor yang sangat besar secara global. Dan yang kedua adalah, seperti yang kami tetapkan dalam tinjauan keamanan nasional kami, China merupakan ancaman berbasis negara terbesar terhadap keamanan ekonomi,".
"Jadi tidak mengherankan bahwa kita harus melihat dengan cermat transaksi China. Tapi secara bersamaan, kami juga melihat ke seluruh kesepakatan," ungkap Dowden.
Seperti diketahui perusahaan- perusahaan China telah menjadi sasaran regulator di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir di tengah kekhawatiran bahwa negara China mungkin menggunakannya untuk tujuan mata-mata.
Contoh yang paling menonjol di antaranya termasuk raksasa telekomunikasi China, Huawei yang dilarang pada tahun 2020 dari jaringan seluler 5G Inggris. Tahun lalu aplikasi media sosial China, TikTok juga dilarang pemerintah Inggris sebagai bagian dari tinjauan aplikasi yang lebih luas.
Dowden menerangkan, bahwa dengan memblokir atau memaksakan solusi pada kesepakatan, investor asing akan lebih percaya diri untuk berinvestasi di Inggris "karena mereka tahu itu aman".
"Tetapi pada saat yang sama, kita tidak dapat dalam situasi ini, di mana kita benar-benar memisahkan diri dari ekonomi seperti China. Hal itu bukanlah tujuan nasional kita dalam hal pekerjaan dan kemakmuran," tambahnya.
"Apa yang harus kita lakukan adalah mengurangi risiko keterlibatan itu. Dan itulah tepatnya yang mungkin kita lakukan berdasarkan undang-undang," bebernya.
(akr)