Defisit APBN 2021 Sentuh 5,2%, Ekonom Ingatkan Ancaman Fiskal
Selasa, 28 Juli 2020 - 15:33 WIB
loading...
Ekonom memproyeksikan langkah pelebaran defisit APBN akan terus berlangsung hingga tiga tahun ke depan atau pada 2023. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Pengamat ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mencatat, pelebaran defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2021 sebesar 5,2% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sangat membahayakan. Dia menilai besaran defisit tersebut berpotensi mengancam fiskal negara di tahun depan.
Bahkan, Tauhid Ahmad memperkirakan, langkah pelebaran defisit akan terus dilakukan pemerintah seiring dengan pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) di sejumlah sektor yang dia proyeksikan akan terus berlangsung hingga tiga tahun ke depan atau pada 2023. (Baca juga: Ssst, Ini Tiga Bocoran dari Sri Mulyani Soal Defisit Sebesar 5,2% )
Upaya itu memiliki resiko besar tidak hanya pada fiskal dan sistem moneter tapi juga akan berimplikasi pada sektor ekonomi riil dalam negeri bila pemerintah tidak mampu mengelolanya secara baik dan tepat sasaran.
"Dengan penambahan defisit, kemampuan pemerintah untuk menanggulangi pemulihan ekonomi itu harus dibagi dalam beberapa tahun mendatang dan sampai 2023. Proporsi naiknya defisit APBN 2022-2023 masih relatif tambah besar dan ini berbahaya kalau pemerintah tidak melakukan berbagai upaya," ujar Tauhid dalam Webinar, Jakarta, Selasa (28/7/2020).
Tauhid juga menyebut, ancaman fiskal berpotensi terjadi karena didorong oleh beban bunga utang pemerintah dari Surat Berharga Negara (SBN) yang terus membengkak. Dimana, utang pemerintah masih akan terus ada karena jangka waktu atau tenor SBN selama 5-10 tahun ke depan.
"Tenor SBN rata-rata tidak jangka pendek, tapi 5-10 tahun. Artinya yang menanggung utang adalah pemerintah berikutnya, meskipun utang itu dilakukan sekarang," kata dia. (Baca: Tambal Defisit, Pemerintah Terbitkan SBN Rp900,4 Triliun )
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas, Selasa (28/7) memutuskan untuk memperlebar defisit APBN 2021 sebesar 5,2%. Angka tersebut lebih tinggi dari desain awal yang dirancang oleh Kemenkeu serta hasil kesepakatan antara pemerintah dan DPR RI.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, awalnya desain awal defisit pada APBN 2021 sebesar 4,17%. Namun, di dalam rapat dengan DPR defisit ditingkatkan jadi 4,7% dari Produk domestik Bruto (PDB).
"Di dalam sidang kabinet Presiden sudah memutuskan akan memperlebar defisit menjadi 5,2% dari PDB. Lebih tinggi lagi dari desain awal yang sudah disepakati," ujar Sri Mulyani ketika memberikan paparan usai melakukan rapat terbatas dengan Presiden Jokowi. (Baca juga: Jokowi Sebut di Tengah Pandemi Pertumbuhan Ekonomi RI Urutan 3 Secara Global )
Lebih lanjut Bendahara Negara itu menjelaskan, dengan pelebaran defisit tersebut maka pemerintah memiliki tambahan cadagan belanja sebesar Rp179 triliun. Sri Mulyani menjelaskan, tambahan cadangan belanja tersebut akan digunakan dalam pemulihan perekonomian nasional yang masih akan berlangsung pada 2021 mendatang.
Bahkan, Tauhid Ahmad memperkirakan, langkah pelebaran defisit akan terus dilakukan pemerintah seiring dengan pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) di sejumlah sektor yang dia proyeksikan akan terus berlangsung hingga tiga tahun ke depan atau pada 2023. (Baca juga: Ssst, Ini Tiga Bocoran dari Sri Mulyani Soal Defisit Sebesar 5,2% )
Upaya itu memiliki resiko besar tidak hanya pada fiskal dan sistem moneter tapi juga akan berimplikasi pada sektor ekonomi riil dalam negeri bila pemerintah tidak mampu mengelolanya secara baik dan tepat sasaran.
"Dengan penambahan defisit, kemampuan pemerintah untuk menanggulangi pemulihan ekonomi itu harus dibagi dalam beberapa tahun mendatang dan sampai 2023. Proporsi naiknya defisit APBN 2022-2023 masih relatif tambah besar dan ini berbahaya kalau pemerintah tidak melakukan berbagai upaya," ujar Tauhid dalam Webinar, Jakarta, Selasa (28/7/2020).
Tauhid juga menyebut, ancaman fiskal berpotensi terjadi karena didorong oleh beban bunga utang pemerintah dari Surat Berharga Negara (SBN) yang terus membengkak. Dimana, utang pemerintah masih akan terus ada karena jangka waktu atau tenor SBN selama 5-10 tahun ke depan.
"Tenor SBN rata-rata tidak jangka pendek, tapi 5-10 tahun. Artinya yang menanggung utang adalah pemerintah berikutnya, meskipun utang itu dilakukan sekarang," kata dia. (Baca: Tambal Defisit, Pemerintah Terbitkan SBN Rp900,4 Triliun )
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas, Selasa (28/7) memutuskan untuk memperlebar defisit APBN 2021 sebesar 5,2%. Angka tersebut lebih tinggi dari desain awal yang dirancang oleh Kemenkeu serta hasil kesepakatan antara pemerintah dan DPR RI.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, awalnya desain awal defisit pada APBN 2021 sebesar 4,17%. Namun, di dalam rapat dengan DPR defisit ditingkatkan jadi 4,7% dari Produk domestik Bruto (PDB).
"Di dalam sidang kabinet Presiden sudah memutuskan akan memperlebar defisit menjadi 5,2% dari PDB. Lebih tinggi lagi dari desain awal yang sudah disepakati," ujar Sri Mulyani ketika memberikan paparan usai melakukan rapat terbatas dengan Presiden Jokowi. (Baca juga: Jokowi Sebut di Tengah Pandemi Pertumbuhan Ekonomi RI Urutan 3 Secara Global )
Lebih lanjut Bendahara Negara itu menjelaskan, dengan pelebaran defisit tersebut maka pemerintah memiliki tambahan cadagan belanja sebesar Rp179 triliun. Sri Mulyani menjelaskan, tambahan cadangan belanja tersebut akan digunakan dalam pemulihan perekonomian nasional yang masih akan berlangsung pada 2021 mendatang.
(ind)
Lihat Juga :
