Daftar Enam BUMN yang Pejabatnya Tidak Patuh Lapor LHKPN
Rabu, 26 Juli 2023 - 08:55 WIB
loading...
Daftar 6 BUMN yang pejabatnya tak patuh melaporkan LHKPN. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis daftar 6 Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) yang pejabatnya tak patuh melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN ).
Sejumlah BUMN tersebut di antaranya PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC), PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney, PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), PT Boma Bisma Indra (BBI), dan PT Indah Karya.
"Akan saya tindaklanjuti. Saya sudah bicara ke sesmen dan deputi untuk tindak tegas karena ini sebuah hal yang sudah saya wajibkan," ujar Menteri BUMN Erick Thohir, dikutip Rabu (26/7/2023).
Baca Juga: KPK Kantongi Nama-nama Pejabat Negara yang Hartanya Tak Wajar
Berdasarkan laporan KPK ada 155 pejabat yang tidak melaporkan harta kekayaan. Erick memastikan akan memeriksa nama-nama pejabat tersebut. "Kita lagi cek. Justru kalau kita ngecek sendiri kayaknya benar terus, cuma kalau KPK yang ngecek lebih mantap," tandasnya.
Baca Juga: Wakapolri Komjen Agus Andrianto Miliki Harta Rp18,9 Miliar
Dia meminta seluruh pejabat BUMN transparan dengan melaporkan LHKPN. Menurutnya tidak ada hal yang harus disembunyikan. "Kalau menterinya saja melapor, masak anak buahnya aja tidak melapor," jelasnya.
Sejumlah BUMN tersebut di antaranya PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC), PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney, PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), PT Boma Bisma Indra (BBI), dan PT Indah Karya.
"Akan saya tindaklanjuti. Saya sudah bicara ke sesmen dan deputi untuk tindak tegas karena ini sebuah hal yang sudah saya wajibkan," ujar Menteri BUMN Erick Thohir, dikutip Rabu (26/7/2023).
Baca Juga: KPK Kantongi Nama-nama Pejabat Negara yang Hartanya Tak Wajar
Berdasarkan laporan KPK ada 155 pejabat yang tidak melaporkan harta kekayaan. Erick memastikan akan memeriksa nama-nama pejabat tersebut. "Kita lagi cek. Justru kalau kita ngecek sendiri kayaknya benar terus, cuma kalau KPK yang ngecek lebih mantap," tandasnya.
Baca Juga: Wakapolri Komjen Agus Andrianto Miliki Harta Rp18,9 Miliar
Dia meminta seluruh pejabat BUMN transparan dengan melaporkan LHKPN. Menurutnya tidak ada hal yang harus disembunyikan. "Kalau menterinya saja melapor, masak anak buahnya aja tidak melapor," jelasnya.
(nng)
Lihat Juga :
