Mengawal Peran Penting Komisi Irigasi dalam Modernisasi Irigasi
Rabu, 26 Juli 2023 - 14:07 WIB
loading...
Meningkatnya kinerja pengelolaan irigasi melalui indikator terbangunnya 1 juta hektare lahan sawah beririgasi dan pulihnya fungsi jaringan irigasi yang rusak seluas tiga juta hektare menjadi target sasaran dalam RPJMN 2020-2024. Foto/Dok
A
A
A
BANDUNG - Meningkatnya kinerja pengelolaan irigasi melalui indikator terbangunnya 1 juta hektare lahan sawah beririgasi dan pulihnya fungsi jaringan irigasi yang rusak seluas tiga juta hektare menjadi target sasaran dalam RPJMN 2020-2024.
Baca Juga: Irigasi Pertanian Tingkatkan Kesejahteraan Petani Probolinggo
Selain itu terkait Sumber Daya Air (SDA) dan irigasi mencakup kegiatan strategis berupa pembangunan 60 bendungan, pembangunan 500.000 ha daerah irigasi rehabilitasi jaringan irigasi seluas 2,9 juta Ha, dan modernisasi irigasi pada DI terpilih, dan 1000 embung.
“Terkait perluasan irigasi khususnya di Pulau Jawa ini sudah sulit dikarenakan terdapat pertumbuhan penduduk sehingga untuk lahan persawahan semakin berkurang sehingga dilakukan modernisasi irigasi," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda), Restuardy Daud.
Hal itu disampaikan saat Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda), Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Evaluasi Kinerja Komisi Irigasi di Daerah - Komponen B, Selasa (25/7/2023) di Hotel Hemangini, Bandung.
Rakor ini yang dipimpin oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda), Restuardy Daud ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana peningkatan kapasitas komisi irigasi (Komir) dalam menjalankan tugas dan fungsinya mendukung pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada kegiatan SIMURP NPIU Bangda.
Baca Juga: Kemendagri Dorong Penguatan dan Integrasi Sistem Pengelolaan BLUD
Merujuk buku ketujuh Pedoman Pelaksanaan Proyek atau Project Operational Manual (POM) SIMURP, Kelembagaan Pengelolaan Irigasi dibentuk dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk berbagai pihak serta guna mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
Dalam konteks ini, Kelembagaan Pengelolaan Irigasi dibentuk untuk mewujudkan tertib pengelolaan irigasi yang terdiri dari satuan kerja perangkat daerah yang membidangi irigasi.
Salah satu komponen kelembagaan pengelolaan irigasi yang penting dan dapat memberikan sumbangsih terhadap meningkatkan kinerja pelayanan air irigasi yang efektif, efisien dan berkelanjutan adalah Komisi Irigasi (Komir).
Komir ini merupakan salah satu wadah untuk koordinasi dan komunikasi antar wakil pemerintah daerah, perkumpulan petani pemakai air dan pengguna jaringan irigasi dalam pengelolaan irigasi. Sehingga komir ini dapat mendorong pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk berbagai kepentingan masyarakat.
“Komir mempunyai peran sentral dalam mewujudkan pengembangan dan pengelolaan irigasi melalui koordinasi dan komunikasi, baik pada aspek penyediaan air, infrastruktur, manajemen, kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) dalam mendukung ketahanan pangan," ujar Ardy Daud
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja komir lokasi SIMURP Komponen A dan B yang dilaksanakan NPIU Bangda tahun 2022, disimpulkan sebagai berikut:
Komir Provinsi dengan kinerja Baik Sekali sebanyak 6, yaitu Komir Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan Komir Kabupaten dengan Kinerja Baik Sekali sebanyak 4 Komir.
Komir Provinsi dengan kinerja Baik sebanyak 1, yaitu Komir Provinsi Jawa Barat. Komir Kabupaten dengan Kinerja Baik sebanyak 11 Komir.
Komir Provinsi dengan kinerja Cukup sebanyak 2, yaitu Komir Provinsi Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tenggara. Komir Kabupaten dengan kinerja Cukup sebanyak 5 Komir.
Komir Provinsi dengan kinerja Kurang sebanyak 1, yaitu Komir Provinsi Nusa Tenggara Timur. Komir Kabupaten dengan kinerja Kurang sebanyak 4 Komir.
Khusus untuk Komisi Irigasi yang berada di wilayah SIMURP Komponen B, yaitu Provinsi Jawa Barat berkinerja Baik; Kabupaten Cirebon berkinerja Cukup; Kabupaten Subang berkinerja Cukup; Kabupaten berkinerja Kurang; dan Kabupaten Indramayu berkinerja Cukup.
“Dalam konteks pelaksanaan program, evaluasi kinerja komir memiliki urgensi yang perlu diperhatikan sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan kedepannya. maka, untuk tahun 2023 pelaksanaan monev komir ini akan dilaksanakan pada bulan November - Desember 2023,” ungka[] Ardy Daud
Untuk penguatan kapasitas komir mencakup beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu legalitas, sekretariat, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan komir, serta dukungan anggaran komir karena memiliki peran strategis untuk menunjang kegiatan yang akan dilakukan komir.
“Rakor ini diharapkan dapat menghasilkan beberapa hal penting sebagai berikut, yaitu terpetakannya kinerja komir di 10 provinsi dan 24 kabupaten wilayah SIMURP untuk ditindaklanjuti sehingga pemda dapat berkomitmen terhadap komir; mendapatkan konsep exit strategy komir agar dapat berfungsi secara operasional dalam pelaksanaan tupoksinya; dan tersusun konsep rumusan dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan monev ini," tutup Ardy Daud
Rakor ini dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah pusat yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, BBWS Citarum, dan perwakilan dari pemerintah daerah yaitu Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang.
Baca Juga: Irigasi Pertanian Tingkatkan Kesejahteraan Petani Probolinggo
Selain itu terkait Sumber Daya Air (SDA) dan irigasi mencakup kegiatan strategis berupa pembangunan 60 bendungan, pembangunan 500.000 ha daerah irigasi rehabilitasi jaringan irigasi seluas 2,9 juta Ha, dan modernisasi irigasi pada DI terpilih, dan 1000 embung.
“Terkait perluasan irigasi khususnya di Pulau Jawa ini sudah sulit dikarenakan terdapat pertumbuhan penduduk sehingga untuk lahan persawahan semakin berkurang sehingga dilakukan modernisasi irigasi," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda), Restuardy Daud.
Hal itu disampaikan saat Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda), Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Evaluasi Kinerja Komisi Irigasi di Daerah - Komponen B, Selasa (25/7/2023) di Hotel Hemangini, Bandung.
Rakor ini yang dipimpin oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda), Restuardy Daud ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana peningkatan kapasitas komisi irigasi (Komir) dalam menjalankan tugas dan fungsinya mendukung pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada kegiatan SIMURP NPIU Bangda.
Baca Juga: Kemendagri Dorong Penguatan dan Integrasi Sistem Pengelolaan BLUD
Merujuk buku ketujuh Pedoman Pelaksanaan Proyek atau Project Operational Manual (POM) SIMURP, Kelembagaan Pengelolaan Irigasi dibentuk dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk berbagai pihak serta guna mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
Dalam konteks ini, Kelembagaan Pengelolaan Irigasi dibentuk untuk mewujudkan tertib pengelolaan irigasi yang terdiri dari satuan kerja perangkat daerah yang membidangi irigasi.
Salah satu komponen kelembagaan pengelolaan irigasi yang penting dan dapat memberikan sumbangsih terhadap meningkatkan kinerja pelayanan air irigasi yang efektif, efisien dan berkelanjutan adalah Komisi Irigasi (Komir).
Komir ini merupakan salah satu wadah untuk koordinasi dan komunikasi antar wakil pemerintah daerah, perkumpulan petani pemakai air dan pengguna jaringan irigasi dalam pengelolaan irigasi. Sehingga komir ini dapat mendorong pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk berbagai kepentingan masyarakat.
“Komir mempunyai peran sentral dalam mewujudkan pengembangan dan pengelolaan irigasi melalui koordinasi dan komunikasi, baik pada aspek penyediaan air, infrastruktur, manajemen, kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) dalam mendukung ketahanan pangan," ujar Ardy Daud
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja komir lokasi SIMURP Komponen A dan B yang dilaksanakan NPIU Bangda tahun 2022, disimpulkan sebagai berikut:
Komir Provinsi dengan kinerja Baik Sekali sebanyak 6, yaitu Komir Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan Komir Kabupaten dengan Kinerja Baik Sekali sebanyak 4 Komir.
Komir Provinsi dengan kinerja Baik sebanyak 1, yaitu Komir Provinsi Jawa Barat. Komir Kabupaten dengan Kinerja Baik sebanyak 11 Komir.
Komir Provinsi dengan kinerja Cukup sebanyak 2, yaitu Komir Provinsi Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tenggara. Komir Kabupaten dengan kinerja Cukup sebanyak 5 Komir.
Komir Provinsi dengan kinerja Kurang sebanyak 1, yaitu Komir Provinsi Nusa Tenggara Timur. Komir Kabupaten dengan kinerja Kurang sebanyak 4 Komir.
Khusus untuk Komisi Irigasi yang berada di wilayah SIMURP Komponen B, yaitu Provinsi Jawa Barat berkinerja Baik; Kabupaten Cirebon berkinerja Cukup; Kabupaten Subang berkinerja Cukup; Kabupaten berkinerja Kurang; dan Kabupaten Indramayu berkinerja Cukup.
“Dalam konteks pelaksanaan program, evaluasi kinerja komir memiliki urgensi yang perlu diperhatikan sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan kedepannya. maka, untuk tahun 2023 pelaksanaan monev komir ini akan dilaksanakan pada bulan November - Desember 2023,” ungka[] Ardy Daud
Untuk penguatan kapasitas komir mencakup beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu legalitas, sekretariat, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan komir, serta dukungan anggaran komir karena memiliki peran strategis untuk menunjang kegiatan yang akan dilakukan komir.
“Rakor ini diharapkan dapat menghasilkan beberapa hal penting sebagai berikut, yaitu terpetakannya kinerja komir di 10 provinsi dan 24 kabupaten wilayah SIMURP untuk ditindaklanjuti sehingga pemda dapat berkomitmen terhadap komir; mendapatkan konsep exit strategy komir agar dapat berfungsi secara operasional dalam pelaksanaan tupoksinya; dan tersusun konsep rumusan dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan monev ini," tutup Ardy Daud
Rakor ini dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah pusat yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, BBWS Citarum, dan perwakilan dari pemerintah daerah yaitu Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang.
(akr)
Lihat Juga :
