Sikap Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar Terkait Pemilu Legislatif dan Pilpres 2024

JAKARTA - Mencermati situasi dan kondisi Partai Golkar dalam menyongsong Pemilu Anggota Legislatif dan Pemilu Presiden yang akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024, bersama ini Dewan Kehormatan perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pertama: Seluruh jajaran Pengurus dan Kader Partai Golkar dari tingkat DPP, DPD Provinsi, DPD Kabupaten/Kota, Tingkat Kecamatan sampai ke tingkat kelurahan dan desa harus menjaga kekompakan dan soliditas Partai. Dengan demikian, wacana mengenai penyelenggaraan Munas Luar Biasa (Munaslub) yang dilontarkan beberapa aktivis Partai agar dihentikan.

Kedua: Seluruh jajaran Partai Golkar hendaknya fokus pada persiapan dan pelaksanaan Pemilu 2024, hingga dapat menaikkan perolehan suara dan kursi di setiap daerah. Dengan demikian, Partai Golkar, InsyaAllah dapat menjadi pemenang sebagaimana pernah dicapai pada Pemilu 2004.

Untuk itu DPP Partai Golkar segera melakukan pertemuan dengan seluruh perangkat organisasi tingkat pusat dan daerah secara berjenjang, dengan secara aktif melibatkan organisasi yang mendirikan dan didirikan Partai Golkar (Hastakarya).

Ketiga: Meminta DPP Partai Golkar menyusun langkah strategis dan langkah aksi yang konkret untuk memastikan kemenangan Partai Golkar dalam Pemilu Legislatif danPemilihan Presiden tahun 2024. Karena itu, DPP Partai Golkar perlu segera menyusun dan mensosialisasikan platform pembangunan nasional sebagai pedoman bagi para calon anggota legislatif dan kader dalam mensosialisasi dan kampanye Pemilu.

Keempat: Meminta kepada DPP Partai Golkar, agar tetap konsisten mendukung dan mengawal Pemerintahan Presiden Jokowi periode 2019-2024 dalam menuntaskan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila.

Kelima: Dalam hal keputusan Munas dan Rapimnas yang memberikan mandat kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk menentukan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Kehormatan menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk mengambil sikap dan keputusan dengan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi Bangsa dan Negara.