BPS Soroti Ketimpangan Pendapatan Per Kapita Antardaerah
BPS Soroti Ketimpangan Pendapatan Per Kapita Antardaerah
A
A
A
JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) menyoroti ketimpangan pendapatan per kapita antardaerah di Indonesia. Meski secara nasional angkanya naik jadi Rp47,96 juta/tahun, namun ada perbedaan mencolok di antara kota besar dan kecil.
(Baca Juga: Pendapatan Per Kapita RI Naik Jadi Rp47,96 Juta/Tahun)
Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, contoh nyata dari ketimpangan itu ada di Ibu Kota dengan pendapatan perkapita yang cukup tinggi dibanding daerah lain seperti Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Kalau kita punya PDB per kapita per provinsi bagaimanapun menunjukan ketimpangan. Seperti di Jakarta USD18.000 dan di NTT USD3.000 sekian. PDB nasional meningkat tapi pendapatan per kapita antar provinsi antar kabupaten timpang," ujarnya di Jakarta, Senin (6/2/2017).
Dia menjelaskan, pemerintah perlu menjaga daya beli masyarakat supaya ketimpangan tersebut tidak makin luas. Caranya, yakni dengan mengendalikan angka inflasi tahun ini.
"Saya masih yakin pemerintah mampu kendalikan inflasi. Ada kenaikan harga diatur pemerintah," katanya.
Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI), kata dia, sudah memiliki langkah strategis dalam mengendalikan inflasi. Salah satu yang paling penting yaitu menjaga pasokan pangan agar harganya terkendali.
"Ada enam langkah strategis. Salah satunya jaga pasokan pangan, kendalikan harga pangan. Selama pemerintah komitmen antar pusat dan daerah untuk mengontrol harga pangan bisa terjaga. Pasokan pangan timing-nya puasa, Lebaran, dan Desember perlu dijamin rantai perdagangan efisien," terang Suhariyanto.
(Baca Juga: Pendapatan Per Kapita RI Naik Jadi Rp47,96 Juta/Tahun)
Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, contoh nyata dari ketimpangan itu ada di Ibu Kota dengan pendapatan perkapita yang cukup tinggi dibanding daerah lain seperti Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Kalau kita punya PDB per kapita per provinsi bagaimanapun menunjukan ketimpangan. Seperti di Jakarta USD18.000 dan di NTT USD3.000 sekian. PDB nasional meningkat tapi pendapatan per kapita antar provinsi antar kabupaten timpang," ujarnya di Jakarta, Senin (6/2/2017).
Dia menjelaskan, pemerintah perlu menjaga daya beli masyarakat supaya ketimpangan tersebut tidak makin luas. Caranya, yakni dengan mengendalikan angka inflasi tahun ini.
"Saya masih yakin pemerintah mampu kendalikan inflasi. Ada kenaikan harga diatur pemerintah," katanya.
Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI), kata dia, sudah memiliki langkah strategis dalam mengendalikan inflasi. Salah satu yang paling penting yaitu menjaga pasokan pangan agar harganya terkendali.
"Ada enam langkah strategis. Salah satunya jaga pasokan pangan, kendalikan harga pangan. Selama pemerintah komitmen antar pusat dan daerah untuk mengontrol harga pangan bisa terjaga. Pasokan pangan timing-nya puasa, Lebaran, dan Desember perlu dijamin rantai perdagangan efisien," terang Suhariyanto.
(izz)
Explore More