Luhut Pastikan Solusi Konflik Freeport Tak Korbankan Karyawan
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menegaskan pemerintah akan mencari solusi yang tepat terkait permasalahan kontrak karya (KK) PT Freeport Indonesia. Dia memastikan, solusi yang akan diambil nantinya tidak akan mengorbankan karyawan Freeport dan masyarakat yang ada di Papua.
(Baca Juga: Karyawan Freeport Ngadu ke Luhut Jadi Korban Konflik Kepentingan
Dia mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk melakukan perundingan dengan Freeport. Diharapkan, perundingan tersebut akan selesai dalam waktu yang tidak lama lagi.
"Pemerintah tidak akan mengorbankan rakyat. Kita, Presiden sudah menunjuk Menteri ESDM dan Menkeu untuk negosiasi dengan Freeport dengan spirit segera selesai," katanya saat menemui karyawan Freeport di kantornya, Jakarta, Kamis (9/3/2017).
Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini menilai, pada dasarnya raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut tidak seharusnya mengorbankan pegawai karena berselisih dengan pemerintah. Seharusnya, pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi pilihan terakhir yang ditempuh Freeport jika memang sudah tidak ada jalan keluar yang lain.
"Sebenarnya Freeport tidak boleh korbankan pegawainya hanya karna perbedaan dengan pemerintah. Saya jamin pemerintah tidak ingin korbankan karyawan Freeport," tandasnya.
(Baca Juga: Karyawan Freeport Ngadu ke Luhut Jadi Korban Konflik Kepentingan
Dia mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk melakukan perundingan dengan Freeport. Diharapkan, perundingan tersebut akan selesai dalam waktu yang tidak lama lagi.
"Pemerintah tidak akan mengorbankan rakyat. Kita, Presiden sudah menunjuk Menteri ESDM dan Menkeu untuk negosiasi dengan Freeport dengan spirit segera selesai," katanya saat menemui karyawan Freeport di kantornya, Jakarta, Kamis (9/3/2017).
Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini menilai, pada dasarnya raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut tidak seharusnya mengorbankan pegawai karena berselisih dengan pemerintah. Seharusnya, pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi pilihan terakhir yang ditempuh Freeport jika memang sudah tidak ada jalan keluar yang lain.
"Sebenarnya Freeport tidak boleh korbankan pegawainya hanya karna perbedaan dengan pemerintah. Saya jamin pemerintah tidak ingin korbankan karyawan Freeport," tandasnya.
(akr)