Pekerja Freeport Ragukan Kemampuan BUMN Kelola Tambang Grasberg
Kamis, 09 Maret 2017 - 18:33 WIB
Pekerja Freeport Ragukan Kemampuan BUMN Kelola Tambang Grasberg
A
A
A
JAKARTA - Para pekerja PT Freeport Indonesia yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Peduli Freeport (GSPF) meragukan kemampuan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengelola tambang Grasberg di Papua, yang selama ini dikelola Freeport. Pasalnya, medan yang ditempuh untuk sampai ke Grasberg sangat sulit.
(Baca: Luhut Pastikan Solusi Konflik Freeport Tak Korbankan Karyawan )
Salah seorang perwakilan karyawan Freeport, Bertha Julianus Ibo mengungkapkan, transportasi yang digunakan untuk mengangkut barang material tidak bisa lewat darat. Freeport biasanya mengangkut barang-barang kebutuhan pertambangannya menggunakan helikopter.
"Semua material harus diangkut menggunakan helikopter itu butuh biaya besar. Rumah dibangun jembatan asrama sekolah itu semua materialnya diangkut menggunakan helikopter, apa pemerintah melakukan itu?" katanya di Kantor Kemenko bidang Kemaritiman, Jakarta, Kamis (9/3/2017).
Dia mengaku tidak yakin pemerintah maupun perusahaan pelat merah akan mampu menjangkau hal tersebut. Pasalnya, untuk mendatangkan tenaga medis ke lokasi saja, pihaknya harus mengemis terlebih dahulu kepada pemerintah.
(Baca: Karyawan Freeport Ngadu ke Luhut Jadi Korban Konflik Kepentingan )
"Pemerintah saja mengirimkan tenaga medis ke sana harus kami yang mengemis, karena kami sudah siapkan puskesmas, sekolah. Tapi pemerintah tidak siapkan guru dan perawat di sana," ujar Bertha.
Menurutnya, BUMN akan tutup mata mengenai hal tersebut. Perusahaan negara dianggapnya hanya akan melakukan program-program sekadar untuk melengkapi kegiatannya semata.
"Jadi, omong kosong kalau pemerintah katakan bisa tanggulangi ini. Perusahaan asing yang dikatakan menggerogoti sekian tahun lamanya itu harus diklarifikasi kembali. Karena kami sebagai karyawan yang melakukan pekerjaan ini sehari-hari tidak terima itu," terang dia.
(Baca: Luhut Pastikan Solusi Konflik Freeport Tak Korbankan Karyawan )
Salah seorang perwakilan karyawan Freeport, Bertha Julianus Ibo mengungkapkan, transportasi yang digunakan untuk mengangkut barang material tidak bisa lewat darat. Freeport biasanya mengangkut barang-barang kebutuhan pertambangannya menggunakan helikopter.
"Semua material harus diangkut menggunakan helikopter itu butuh biaya besar. Rumah dibangun jembatan asrama sekolah itu semua materialnya diangkut menggunakan helikopter, apa pemerintah melakukan itu?" katanya di Kantor Kemenko bidang Kemaritiman, Jakarta, Kamis (9/3/2017).
Dia mengaku tidak yakin pemerintah maupun perusahaan pelat merah akan mampu menjangkau hal tersebut. Pasalnya, untuk mendatangkan tenaga medis ke lokasi saja, pihaknya harus mengemis terlebih dahulu kepada pemerintah.
(Baca: Karyawan Freeport Ngadu ke Luhut Jadi Korban Konflik Kepentingan )
"Pemerintah saja mengirimkan tenaga medis ke sana harus kami yang mengemis, karena kami sudah siapkan puskesmas, sekolah. Tapi pemerintah tidak siapkan guru dan perawat di sana," ujar Bertha.
Menurutnya, BUMN akan tutup mata mengenai hal tersebut. Perusahaan negara dianggapnya hanya akan melakukan program-program sekadar untuk melengkapi kegiatannya semata.
"Jadi, omong kosong kalau pemerintah katakan bisa tanggulangi ini. Perusahaan asing yang dikatakan menggerogoti sekian tahun lamanya itu harus diklarifikasi kembali. Karena kami sebagai karyawan yang melakukan pekerjaan ini sehari-hari tidak terima itu," terang dia.
(izz)
Lihat Juga :
