Pemerintah Dinilai Tak Punya Dalih untuk Naikkan Harga BBM dan Gas Bersubsidi
loading...
Kuota BBM dan gas subsidi dinilai masih aman. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah diminta tidak mengembangkan wacana untuk menaikkan harga bahan bakar minyak ( BBM ) dan gas bersubsidi. Pasalnya, hingga saat ini semua indikator kenaikan harga BBM dan gas LPG 3 kilogram masih aman sehingga tidak ada alasan untuk menaikkan harga.
"Permintaan BBM dan gas bersubsidi masih dalam batas aman dibandingkan dengan kuota yang tersedia. Dolar dan harga minyak mentah dunia juga relatif stabil sehingga tidak ada alasan untuk menaikkan harga BBM dan gas bersubsidi. Saya sudah memastikan dalam RDP Komisi VII dengan Dirut Pertamina dan seluruh jajarannya, Rabu (30/8/2023)," jelas Mulyanto, anggota Komisi VII DPR , Kamis (31/8/2023).
Ia menambahkan, prognosis penyerapan BBM bersubsidi tahun 2023 masih dalam batas aman dibandingkan dengan kuota yang ada. Apalagi harga BBM dunia juga masih di bawah angka asumsi APBN dan fluktuasi dolar yang relatif stabil.
Begitu juga prognosis permintaan gas LPG 3 kilogram yang diperkirakan melebihi kuota hanya sebesar 0.28 juta metrik ton dari kuota tahun 2023 yang sebesar 8 juta metrik ton. Bahkan APBN untuk subsidi gas melon ini dapat dihemat sebesar Rp25 triliun karena harga gas LPG CP Aramco yang jauh di bawah angka asumsi APBN.
Jadi menurut Mulyanto isu kenaikan harga BBM dan gas bersubsidi ini cuma hoax, jangan diambil pusing oleh masyarakat.
"Seharusnya pejabat yang bukan membidangi soal ini jangan sembarang bicara agar tidak memicu keresahan masyarakat. Kasihan kalau masyarakat harus dibebani oleh isu yang tidak jelas dan berdasar," kata Mulyanto.
RDP Komisi VII DPR RI dengan Dirut Pertamina dan seluruh jajarannya, Rabu 30/8/2023 membahas isu terkait bisnis internasional Pertamina, distribusi migas, dan perkembangan akuisisi Blok Masela. Dalam kesempatan tersebut Dirut Pertamina memastikan bahwa prognosis tahun 2023 atas kebutuhan BBM bersubsidi dan gas 3 kilogram masih dalam batas aman sesuai kuota yang ada.
"Permintaan BBM dan gas bersubsidi masih dalam batas aman dibandingkan dengan kuota yang tersedia. Dolar dan harga minyak mentah dunia juga relatif stabil sehingga tidak ada alasan untuk menaikkan harga BBM dan gas bersubsidi. Saya sudah memastikan dalam RDP Komisi VII dengan Dirut Pertamina dan seluruh jajarannya, Rabu (30/8/2023)," jelas Mulyanto, anggota Komisi VII DPR , Kamis (31/8/2023).
Ia menambahkan, prognosis penyerapan BBM bersubsidi tahun 2023 masih dalam batas aman dibandingkan dengan kuota yang ada. Apalagi harga BBM dunia juga masih di bawah angka asumsi APBN dan fluktuasi dolar yang relatif stabil.
Begitu juga prognosis permintaan gas LPG 3 kilogram yang diperkirakan melebihi kuota hanya sebesar 0.28 juta metrik ton dari kuota tahun 2023 yang sebesar 8 juta metrik ton. Bahkan APBN untuk subsidi gas melon ini dapat dihemat sebesar Rp25 triliun karena harga gas LPG CP Aramco yang jauh di bawah angka asumsi APBN.
Jadi menurut Mulyanto isu kenaikan harga BBM dan gas bersubsidi ini cuma hoax, jangan diambil pusing oleh masyarakat.
"Seharusnya pejabat yang bukan membidangi soal ini jangan sembarang bicara agar tidak memicu keresahan masyarakat. Kasihan kalau masyarakat harus dibebani oleh isu yang tidak jelas dan berdasar," kata Mulyanto.
RDP Komisi VII DPR RI dengan Dirut Pertamina dan seluruh jajarannya, Rabu 30/8/2023 membahas isu terkait bisnis internasional Pertamina, distribusi migas, dan perkembangan akuisisi Blok Masela. Dalam kesempatan tersebut Dirut Pertamina memastikan bahwa prognosis tahun 2023 atas kebutuhan BBM bersubsidi dan gas 3 kilogram masih dalam batas aman sesuai kuota yang ada.
(uka)
Explore More