Cegah Permainan LPG Subsidi, Pertamina Pelototi Penjualan Pangkalan
loading...
Pertamina akan memantau penjualan di pangkalan LPG. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menekankan perlunya antisipasi dalam penyaluran LPG 3 kg hingga BBM subsidi. Upaya itu untuk mencegah munculnya penyelewengan atau penimbunan pasokan yang kemudian membuat harga kedua bahan energi itu melonjak.
"Yang perlu kita antisipasi adalah permainan di dalam penyelewengan, baik itu LPG subsidi maupun BBM subsidi yang menahan stok sehingga harga di pasar meningkat," jelasnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2023 yang dipantau MNC Portal Indonesia pada Youtube Kemendagri, Senin (4/9/2023).
Khusus LPG 3 kg, lanjutnya, pemerintah telah mengubah regulasi soal distribusi gas melon itu yang semula pangkalan hanya menjual 50% kini menjadi 80%. Sementara sisanya sebanyak 20% dijual lewat pengecer.
"Artinya 80% harga LPG subsidi ini dikendalikan dengan harga eceran tertinggi yang diatur oleh pemda. Ini yang terus kami pastikan agar pelaksanaannya berjalan lancar dan 20% betul-betul bisa kita kendalikan harganya," katanya.
Menurut Nicke, dengan skema lama, yaitu pangkalan hanya bisa menjual 50%, pemerintah daerah tidak mengatur di pengecer sehingga inilah yang sering dipermainkan.
"Yang perlu kita antisipasi adalah permainan di dalam penyelewengan, baik itu LPG subsidi maupun BBM subsidi yang menahan stok sehingga harga di pasar meningkat," jelasnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2023 yang dipantau MNC Portal Indonesia pada Youtube Kemendagri, Senin (4/9/2023).
Khusus LPG 3 kg, lanjutnya, pemerintah telah mengubah regulasi soal distribusi gas melon itu yang semula pangkalan hanya menjual 50% kini menjadi 80%. Sementara sisanya sebanyak 20% dijual lewat pengecer.
"Artinya 80% harga LPG subsidi ini dikendalikan dengan harga eceran tertinggi yang diatur oleh pemda. Ini yang terus kami pastikan agar pelaksanaannya berjalan lancar dan 20% betul-betul bisa kita kendalikan harganya," katanya.
Menurut Nicke, dengan skema lama, yaitu pangkalan hanya bisa menjual 50%, pemerintah daerah tidak mengatur di pengecer sehingga inilah yang sering dipermainkan.
(uka)
Explore More