Susi Ingatkan Pegawai KKP Jangan Main-main dengan Kebijakan

JAKARTA - Program pemberantasan penangkapan ikan ilegal, tidak bisa dipisahkan dari peran besar nelayan. Karena profesi nelayan merupakan stakeholder langsung dari kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka KKP membuat program asuransi nelayan.

"Di laut, nelayan jarang tahu apa itu asuransi nelayan. Setiap saya ke daerah, pokoknya saya minta info Pemda setempat, daerah mana saja yang nelayannya belum didaftarkan asuransi. Kalau ABK kapal enggak masuk asuransi, karena dia anak buah kapal dari perusahaannya," terang Menteri KKP Susi Pudjiastuti dalam keterangan kepada SINDOnews, Sabtu (8/4/2017).

Dengan perhatian dan pemberdayaan kepada nelayan, Susi optimistis bahwa perikanan Indonesia pasti pulih dan kembali berjaya tanpa merusak laut dan biota yang berada di dalamnya.

"Nelayan di Jawa kan susah karena overfishing. Cantrang berhenti. Tapi akan pulih kembali seperti Indonesia Timur," ujarnya. (Baca Juga: Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia Ditiru Banyak Negara
Namun Susi menyadari kebijakannya soal pemberantasan penangkapan ikan ilegal tidak mudah. Bukan saja godaan dan tekanan dari luar, juga oknum dari dalam yang ingin bermain dan melenceng dari kebijakan KKP yang sudah digariskan.

Ia pun mengaku ada beberapa kebijakan KKP yang dibuat banyak tersendat, karena ada penyelewengan jabatan yang sudah menjadi budaya. Salah satunya ajakan kerja sama mendatangkan kapal Super Purseine dari China yang bisa mengganggu perikanan nasional tumbuh berkelanjutan.

"Saya berani menolak kerja sama dengan mendatangkan kapal Super Purseine dari China 1.000 kapal, rata-rata 800-1000 GT, jaringnya sama dengan Viking yang panjangnya 9.900 km. Apa untung super purseine? Hanya habiskan SDA kita. Kita mau perikanan tumbuh berkelanjutan," jelasnya.

Untuk itu, Susi mengajak jajarannya di KKP jangan masih mau main-main. Dan dalam birokrasi, hal-hal seperti itu sekarang harus dihilangkan. "Sudah semestinya kita fight bersama," tandasnya.