Menteri Rini Diminta Waspadai Agen Asing Saat Pilih Direksi BUMN

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno diingatkan agar kebijakan yang diambil sesuai dengan Nawa Cita Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, khususnya dalam mengangkat jajaran direksi pada beberapa perusahaan pelat merah. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Gerindra Andre Rosiade.

"Rencana penggantian jajaran direksi pada salah satu BUMN, memang menjadi hak Bu (Rini) khususnya yang mengelola potensi sumber daya alam seperti PT. Bukit Asam, PT. Aneka Tambang, PT. Timah, Pertamina dan lainnya. Namun selayaknya dalam memilih direksi, Ibu Rini memperhatikan calon yang berintegritas, calon yang anti korupsi dan calon yang mempunyai semangat patriotisme dan cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," terangnya di Jakarta, Kamis (27/4/2017).

Lewat keterangan tertulisnya, dia juga menyampaikan tantangan pemerintahan Jokowi-JK sangat besar, apalagi di tengah gejolak ekonomi dunia yang sedang tidak menentu. Dia menambahkan perlu diingat pula bahwa sejak awal Presiden Jokowi mengusung program Trisakti yang kini setelah menjabat sangat dinanti implementasinya oleh rakyat Indonesia.

"Sudah saatnya pula Ibu Menteri sebagai pembantu Presiden di Kabinet Kerja membawa semangat yang sama. Yakni bagaimana menjalankan roda kementerian berlandaskan kedaulatan negara. Mereka yang akan ditempatkan pada BUMN yang mengelola sumber daya alam selayaknya bukanlah agen dari perusahaan asing," paparnya.

Lebih lanjut dia memperingatkan bahwa direksi yang ditunjuk Menteri BUMN, bukanlah merupakan kepanjangan tangan dari perusahaan asing. Menurutnya banyak agen dari perusahaan asing di negeri ini yang mengincar BUMN. Mereka terus berusaha merangsek masuk dan berharap bisa menyetir pengelolaan potensi sumber kekayaan alam Indonesia.

"Sebagai warga negara Indonesia, saya sebagaimana rakyat Indonesia lainnya mempunyai kewajiban untuk mengingatkan Ibu (Rini). Karena bagaimanapun, kami, rakyat Indonesia, tidak ingin kedaulatan sumber daya alam kita secara perlahan terus dijual ke pihak asing. Sudah saatnya pengelolaan sumber daya alam dikelola putra-putri terbaik bangsa dan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia," tandasnya.