Sri Mulyani Sudah Gelontorkan Anggaran Belanja Pemilu Rp14 Triliun
Rabu, 20 September 2023 - 21:22 WIB
loading...
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mencatat realisasi anggaran pemilu mencapai Rp14 triliun hingga 19 September 2023. Adapun angka tesebut mencapai 30% dari total pagu anggaran Rp46,7 triliun.
"Ini untuk pembentukan badan adhoc penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan dan pengawasan penyelenggaraan pemilu," ungkap Sri dalam Konferensi Pers APBN KITA edisi September 2023 secara virtual di Jakarta, Rabu (20/9/2023).
Baca Juga: Tinggalkan Pasar Indonesia, Modal Asing Kabur Rp17,7 Triliun
Selain itu, realisasi ini juga mencakup untuk pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, serta pengelolaan, pengadaan, laporan, dan dokumentasi logistik.
Kemudian, adapula realisasi melalui 14 Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp1,4 triliun, dari total pagu Rp6,2 triliun. Hal ini antara lain untuk pengamanan pemilu, dan pengawasan dana penyelenggaraan Pemilu.
"Realisasi ini turut mencakup diseminasi informasi, sosialisasi, dan peliputan terkait pemilu, serta Bimtek hukum acara peradilan konstitusi, pembuatan pos pemilu, dan diklat terpadu pidana Pemilu," jelas Sri.
Baca Juga: Realisasi Belanja IKN Tembus Rp6,4 Triliun, Berikut Infrastruktur Sudah Dibangun
Dia menyebut total alokasi anggaran hingga 2024 mencapai Rp70,6 triliun. Realisasi 2022 mencapai Rp3,1 triliun, alokasi 2023 sebesar Rp30 triliun, dan Rancangan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2024 alokasinya sebesar Rp37,4 triliun.
"Jadi ini terlihat pesta demokrasi kita tidak hanya KPU dan Bawaslu, tapi juga ada 14 k/l yang memiliki peran," jelasnya.
"Ini untuk pembentukan badan adhoc penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan dan pengawasan penyelenggaraan pemilu," ungkap Sri dalam Konferensi Pers APBN KITA edisi September 2023 secara virtual di Jakarta, Rabu (20/9/2023).
Baca Juga: Tinggalkan Pasar Indonesia, Modal Asing Kabur Rp17,7 Triliun
Selain itu, realisasi ini juga mencakup untuk pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, serta pengelolaan, pengadaan, laporan, dan dokumentasi logistik.
Kemudian, adapula realisasi melalui 14 Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp1,4 triliun, dari total pagu Rp6,2 triliun. Hal ini antara lain untuk pengamanan pemilu, dan pengawasan dana penyelenggaraan Pemilu.
"Realisasi ini turut mencakup diseminasi informasi, sosialisasi, dan peliputan terkait pemilu, serta Bimtek hukum acara peradilan konstitusi, pembuatan pos pemilu, dan diklat terpadu pidana Pemilu," jelas Sri.
Baca Juga: Realisasi Belanja IKN Tembus Rp6,4 Triliun, Berikut Infrastruktur Sudah Dibangun
Dia menyebut total alokasi anggaran hingga 2024 mencapai Rp70,6 triliun. Realisasi 2022 mencapai Rp3,1 triliun, alokasi 2023 sebesar Rp30 triliun, dan Rancangan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2024 alokasinya sebesar Rp37,4 triliun.
"Jadi ini terlihat pesta demokrasi kita tidak hanya KPU dan Bawaslu, tapi juga ada 14 k/l yang memiliki peran," jelasnya.
(nng)
Lihat Juga :
