Tingkat Pemahaman Masyarakat soal Produk Keuangan Masih Rendah
Senin, 22 Mei 2017 - 12:22 WIB
Tingkat Pemahaman Masyarakat soal Produk Keuangan Masih Rendah
A
A
A
JAKARTA - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, survey dari World Bank terhadap Indonesia membuktikan bahwa pada 2014, baru 37% penduduk dewasa memiliki rekening bank. Data ini diperparah dengan presentase hanya 27% masyarakat yang memiliki simpanan formal dan 13% memiliki pinjaman formal.
(Baca: Pemerintah Gaet Australia dan Swiss Perkenalkan SOFIA )
Pada 2016 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa menurut survey, hanya 28,9% penduduk dewasa memahami produk-produk perbankan Indonesia. "Angka ini jauh lebih rendah dari negara-negara lain di Asia. Ini akibat dari rendahnya akses keuangan diikuti rendahnya literasi keuangan. Tidak hanya itu, tingkat pemahaman ini semakin rendah untuk produk jasa keuangan lainnya," kata Bambang di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (22/5/2017)
Menurutnya, saat ini keuangan inklusif menjadi agenda penting untuk pembangunan. Keuangan inklusif merupakan komponen penting dalam proses inklusi sosial dan ekonomi yanh berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas sistem keuangan, mendukung program penanggulangan kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan antar individu dan daerah.
Sistem keuangan inklusif ini kemudian diwujudkan melalui akses masyarakat terhadap layanan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang pada akhirnya bisa membuka jalan untuk keluar dari kemiskinan dan juga mengurangi kesenjangan ekonomi.
"Akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan merupakan hal penting dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam perekonomian," katanya.
Saat ini, meski masih banyak masyarakat yang belum tersentuh dengan keuangan inklusif, namun pemerintah dan perbankan harus terus mendorong terciptanya sistem keuangan hingga di daerah yang terpencil agar perekonomian Indonesia bisa lebih membaik setiap tahun.
(Baca: Pemerintah Gaet Australia dan Swiss Perkenalkan SOFIA )
Pada 2016 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa menurut survey, hanya 28,9% penduduk dewasa memahami produk-produk perbankan Indonesia. "Angka ini jauh lebih rendah dari negara-negara lain di Asia. Ini akibat dari rendahnya akses keuangan diikuti rendahnya literasi keuangan. Tidak hanya itu, tingkat pemahaman ini semakin rendah untuk produk jasa keuangan lainnya," kata Bambang di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (22/5/2017)
Menurutnya, saat ini keuangan inklusif menjadi agenda penting untuk pembangunan. Keuangan inklusif merupakan komponen penting dalam proses inklusi sosial dan ekonomi yanh berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas sistem keuangan, mendukung program penanggulangan kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan antar individu dan daerah.
Sistem keuangan inklusif ini kemudian diwujudkan melalui akses masyarakat terhadap layanan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang pada akhirnya bisa membuka jalan untuk keluar dari kemiskinan dan juga mengurangi kesenjangan ekonomi.
"Akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan merupakan hal penting dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam perekonomian," katanya.
Saat ini, meski masih banyak masyarakat yang belum tersentuh dengan keuangan inklusif, namun pemerintah dan perbankan harus terus mendorong terciptanya sistem keuangan hingga di daerah yang terpencil agar perekonomian Indonesia bisa lebih membaik setiap tahun.
(izz)
Lihat Juga :
