Kolaborasi Entaskan Kemiskinan lewat Pelatihan Tukang Bidang Konstruksi
Selasa, 26 September 2023 - 07:32 WIB
loading...
Keahlian pekerja sektor konstruksi perlu terus ditingktkan. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), PT Tatalogam Lestari, dan PT Tata Metal Lestar dan Habitat Humanity Indonesia, menggelar program peningkatan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah di Provinsi Banten melalui akses pelatihan Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK) di bidang konstruksi .
Baca juga: Backlog Capai 12,7 Juta Unit, Pengembang Fokus Bangun Perumahan untuk MBR
Program Development Specialist Habitat Humanity Indonesia Yudha Winarno, menilai ada dua masalah mendasar sehingga program ini penting dilakukan. Pertama, karena masih banyak rumah-rumah di Indonesia yang dibangun tidak sesuai dengan standart building code atau standar bangunan layak huni.
“Ketika ada kejadian bencana itu banyak korban meninggal sebenarnya bukan hanya karena akibat gempa misalnya, tapi justru karena rumah yang tidak layak huni itu secara struktur rentan dan mudah roboh sehingga membuat korban bertambah. Mandat Habitat selain memberikan bantuan rumah layak huni dan fasilitas dasar, kita juga concern untuk melakukan respons kebencanaan,” terang Yudha dikutip Rabu (26/9/2023).
Yang kedua Yudha menambahkan, kegiatan ini digelar untuk mendukung program pemerintah yang mewajibkan bahwa tukang-tukang harus memiliki standar kompetensi kerja, dibuktikan dengan adanya SKK atau Sertifikat Kompetensi Kerja. Selain itu, Yudha menyebut, langkah ini juga merupakan bagian dari upaya bersama dalam pengentasan masyarakat miskin di Provinsi Banten.
“Dalam kegiatan ini kita menyasar 600 tukang yang berada dalam kelompok ekonomi masyarakat yang dalam piramida ekonomi itu paling bawah. Yang biasa kita sebut sebagai masyarakat berpenghasilan rendah,” terang Yudha.
Vice Presiden Tatalogam Group, Stephanus Koeswandi menjelaskan, Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK) di bidang konstruksi sangat penting dilakukan karena tidak hanya mampu meningkatkan kompetensi pekerja saja, namun yang lebih penting adalah kaitannya dengan kualitas konstruksi yang mereka kerjakan. Dengan tenaga kerja konstruksi bersertifikat, keamanan sebuah bangunan konstruksi jadi lebih terjamin.
“Penggunaan produk baja ringan yang sudah memiliki standar SNI ditambah dengan pengaplikasian yang tepat yang dilakukan oleh aplikator yang bersertifikat, dapat menekan risiko terjadinya gagal konstruksi. Hingga saat ini sudah ribuan aplikator baja ringan yang sudah kami fasilitasi untuk mendapatkan sertifikasi dari BNSP,” terang Stephanus.
Para pekerja bangunan yang kali ini menjalani pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja nantinya akan bisa menaikkan taraf hidup mereka dan membuka peluang pekerjaan baru bagi yang lain sehingga dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu dalam pencapaian target bersama SDGs 2023.
Selain itu ia juga berharap, dengan meningkatnya kapasitas para pekerja yang dibuktikan dengan sertifikasi ini, para pekerja, khususnya di sektor konstruksi dapat meningkatkan daya saingnya menghadapi persaingan usaha yang terus bergerak.
Totalitas Tatalogam Group dalam program ini pun mendapatkan apresiasi dari Dewan Pertukangan Nasional yang menaungi 1,5 juta pekerja bangunan di Indonesia. Ketua Umum Dewan Pertukangan Nasional, Muhammad Kuswadi menerangkan, kewajiban sertifikasi untuk para pekerja konstruksi sebenarnya sudah tertuang dalam UU No. 2 tahun 2017 yang diperkuat dengan UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020.
Baca juga: Arab Saudi Hukum Siswi Selama 18 Tahun Penjara karena Tweet, Mohammed bin Salman Malu
“Jumlah tukang menurut perhitungan kami, dengan total 150 juta jenis bangunan, dibutuhkan 27 juta tukang. Tapi saat ini yang terdaftar di Dewan Pertukangan Nasional baru 1,5 juta kurang lebihnya. Dari jumlah itu yang tersertifikasi totalnya baru 600 ribu. Itu pun masih satu jenis sertifikat saja,” terang Kuswandi.
Baca juga: Backlog Capai 12,7 Juta Unit, Pengembang Fokus Bangun Perumahan untuk MBR
Program Development Specialist Habitat Humanity Indonesia Yudha Winarno, menilai ada dua masalah mendasar sehingga program ini penting dilakukan. Pertama, karena masih banyak rumah-rumah di Indonesia yang dibangun tidak sesuai dengan standart building code atau standar bangunan layak huni.
“Ketika ada kejadian bencana itu banyak korban meninggal sebenarnya bukan hanya karena akibat gempa misalnya, tapi justru karena rumah yang tidak layak huni itu secara struktur rentan dan mudah roboh sehingga membuat korban bertambah. Mandat Habitat selain memberikan bantuan rumah layak huni dan fasilitas dasar, kita juga concern untuk melakukan respons kebencanaan,” terang Yudha dikutip Rabu (26/9/2023).
Yang kedua Yudha menambahkan, kegiatan ini digelar untuk mendukung program pemerintah yang mewajibkan bahwa tukang-tukang harus memiliki standar kompetensi kerja, dibuktikan dengan adanya SKK atau Sertifikat Kompetensi Kerja. Selain itu, Yudha menyebut, langkah ini juga merupakan bagian dari upaya bersama dalam pengentasan masyarakat miskin di Provinsi Banten.
“Dalam kegiatan ini kita menyasar 600 tukang yang berada dalam kelompok ekonomi masyarakat yang dalam piramida ekonomi itu paling bawah. Yang biasa kita sebut sebagai masyarakat berpenghasilan rendah,” terang Yudha.
Vice Presiden Tatalogam Group, Stephanus Koeswandi menjelaskan, Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK) di bidang konstruksi sangat penting dilakukan karena tidak hanya mampu meningkatkan kompetensi pekerja saja, namun yang lebih penting adalah kaitannya dengan kualitas konstruksi yang mereka kerjakan. Dengan tenaga kerja konstruksi bersertifikat, keamanan sebuah bangunan konstruksi jadi lebih terjamin.
“Penggunaan produk baja ringan yang sudah memiliki standar SNI ditambah dengan pengaplikasian yang tepat yang dilakukan oleh aplikator yang bersertifikat, dapat menekan risiko terjadinya gagal konstruksi. Hingga saat ini sudah ribuan aplikator baja ringan yang sudah kami fasilitasi untuk mendapatkan sertifikasi dari BNSP,” terang Stephanus.
Para pekerja bangunan yang kali ini menjalani pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja nantinya akan bisa menaikkan taraf hidup mereka dan membuka peluang pekerjaan baru bagi yang lain sehingga dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu dalam pencapaian target bersama SDGs 2023.
Selain itu ia juga berharap, dengan meningkatnya kapasitas para pekerja yang dibuktikan dengan sertifikasi ini, para pekerja, khususnya di sektor konstruksi dapat meningkatkan daya saingnya menghadapi persaingan usaha yang terus bergerak.
Totalitas Tatalogam Group dalam program ini pun mendapatkan apresiasi dari Dewan Pertukangan Nasional yang menaungi 1,5 juta pekerja bangunan di Indonesia. Ketua Umum Dewan Pertukangan Nasional, Muhammad Kuswadi menerangkan, kewajiban sertifikasi untuk para pekerja konstruksi sebenarnya sudah tertuang dalam UU No. 2 tahun 2017 yang diperkuat dengan UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020.
Baca juga: Arab Saudi Hukum Siswi Selama 18 Tahun Penjara karena Tweet, Mohammed bin Salman Malu
“Jumlah tukang menurut perhitungan kami, dengan total 150 juta jenis bangunan, dibutuhkan 27 juta tukang. Tapi saat ini yang terdaftar di Dewan Pertukangan Nasional baru 1,5 juta kurang lebihnya. Dari jumlah itu yang tersertifikasi totalnya baru 600 ribu. Itu pun masih satu jenis sertifikat saja,” terang Kuswandi.
(uka)
Lihat Juga :
