Catatkan Total Aset hingga Rp1,85 Triliun, KSPPS NUS Tumbuh Bersama LPDB-KUMKM

JAKARTA - Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan koperasi yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah atau nilai-nilai Islami. Jenis koperasi ini tidak mengenakan bunga pada pinjaman yang diberikan pada anggotanya.



Namun sebagai gantinya, terdapat tambahan yang disebut bagi hasil maupun margin sesuai dengan akadnya "mudharabah" atau "murabahah," yang sebenarnya adalah bagian dari keuntungan yang diperoleh dari investasi yang dilakukan dengan dana tersebut.

Salah satu KSPPS di Provinsi Jawa Tengah adalah KSPPS Nusa Ummat Sejahtera. KSPPS NUS merupakan koperasi primer nasional yang berlokasi di Jalan Raya Semarang Kendal KM. 15 Nomor 99 Kota Semarang Jawa Tengah. Sejak awal berdiri di bulan Mei 2003, KSPPS NUS telah memiliki satu kantor pusat dan 105 kantor cabang, dengan total karyawan sebanyak 857 orang dan anggota sebanyak 227.360 orang.

Hingga 2023, KSPPS NUS mencatatkan total aset sebesar Rp1,85 triliun, dengan jumlah Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp16,93 miliar. Ketua KSPPS NUS, M. Amrullah Reza Putra Tara mengatakan, dalam upaya meningkatkan produktivitas dan pendapatan usaha, koperasi terus mencari informasi mengenai pembiayaan murah dari sumber-sumber penyedia dana atau lembaga-lembaga keuangan di Indonesia.

“Akhirnya melalui media sosial, kegiatan sosialisasi Dinas Koperasi dan UKM, dan informasi dari Kementerian Koperasi dan UKM, KSPPS NUS mengetahui mengenai Lembaga Pengelola Dana Bergulir, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ( LPDB-KUMKM ). LPDB-KUMKM yang merupakan lembaga pembiayaan di bawah Kementerian Koperasi dan UKM yang memberikan pembiayaan murah kepada insan koperasi, dengan menawarkan tarif bagi hasil yang paling rendah dibandingkan dengan lembaga keuangan atau perbankan lain,” jelas Amrullah.



Melalui LPDB-KUMKM, lanjut Amrullah, KSPPS NUS dapat menyalurkan pembiayaan dengan margin lebih rendah kepada anggota. Hingga kini, KSPPS NUS telah mendapatkan tujuh kali fasilitas pembiayaan LPDB-KUMKM, yang pertama tahun 2012 dengan plafond sebesar Rp10 miliar, dan yang kedua tahun 2020 dengan plafond sebesar Rp40 miliar. Kedua pembiayaan tersebut kini berstatus lunas.

Pada tahun 2021, KSPPS NUS mendapatkan pembiayaan ketiga sebesar Rp30 miliar, dan di tahun yang sama mendapat pembiayaan keempat sebesar Rp30 miliar, serta tahun 2022 mendapatkan pembiayaan yang kelima sebesar Rp50 miliar.

Pada tahun yang sama, KSPPS NUS mendapatkan pembiayaan keenam sebesar Rp75 miliar, dan yang ketujuh pada tahun 2023 dengan plafond pembiayaan sebesar Rp50 miliar. Kelima pembiayaan tersebut hingga kini berstatus kolekbilitas pembayaran lancar.