Ternyata, Ada Kesenjangan Kompensasi antara Pegawai BUMN dengan Kementerian

Rabu, 27 September 2023 - 22:30 WIB
loading...
Ternyata, Ada Kesenjangan...
Ada gap kesejahteraan antara Pegawai Kementerian BUMN dengan BUMN. Foto/Dok
A A A
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku ada kesenjangan kesejahteraan antara pegawai Kementerian BUMN dan karyawan perusahaan pelat merah. Kesenjangan itu terkait nilai kompensasi yang diterima karyawan.

Baca juga: Kantor Kementerian BUMN di IKN Belum Dibangun, Begini Kata Erick Thohir

Menurutnya, ada kecemburuan sosial dari pegawai Kementerian BUMN atas nilai kompensasi yang didapatkan karyawan perseroan negara. Erick tidak membeberkan nominal kompensasi yang diterima, terutama soal perbedaan nilai.

"By research yang saya lakukan sama McKinsey, semuanya bagus, tapi mereka merasakan ada kecemburuan kompensasi antara yang ada di kementerian dan sama BUMN-nya," ujar Erick saat ditemui di tempat kerjanya, Rabu (27/9/2023).

Dia mengatakan bila karyawan BUMN memperoleh kesejahteraan, seharusnya hal serupa juga dirasakan pegawai Kementerian. Kesetaraan ekonomi antara karyawan dan pegawai inilah yang terus didorong pemegang saham.

"Jadi jangan BUMN-nya aja yang baik, Kementerian BUMN juga harus baik, kasian," ucapnya.

Perkara keadilan ekonomi tersebut pun tengah didorong Erick Thohir melalui RUU BUMN. Salah satu poin yang digodok adalah peningkatan kesejahteraan pegawai Kementerian BUMN. Regulasi baru itu tengah digodok DPR RI.

"Dan saya sedang bekerja keras untuk mendorong RUU BUMN, kita tunggu berhasil atau enggak, karena itu kan inisiasi DPR yang diberikan kepada kita. Kita dorong, kita jaga, kesimpulannya apa kita lihat, tapi salah satunya yang saya tekankan di RUU BUMN itu bagaimana juga kesejahteraan pegawai kementerian itu bisa baik," tuturnya.

Baca juga: Timnas Thailand Keok, Iran Melaju ke Perempat Final Asian Games 2022

"Dan di RUU BUMN itu juga kita mendorong jalannya penugasan, tertulis black and white, bahwa ada kesepakatan kalau penugasan itu ada tiga menteri menandatanganinya. Menteri BUMN sebagai pengelolaan aset, Menkeu sebagai pemilik aset, dan menteri yang menugaskan, supaya penugasan ini transparansi," lanjut dia.

(uka)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Rosan Lapor Prabowo...
Rosan Lapor Prabowo soal Perampingan 258 BUMN, 300 Pelat Merah Lain Menyusul
PLN Rombak Jajaran Direksi,...
PLN Rombak Jajaran Direksi, Darmawan Masih Dirut dan Tambah Posisi Wadirut
Ini Jenis Produk Sawit...
Ini Jenis Produk Sawit dan Batu Bara yang Ekspornya Diatur Lewat PT DSI
Perdana, Danantara Terbitkan...
Perdana, Danantara Terbitkan Obligasi Global Senilai USD1,5 Miliar
Pertamina Pangkas 124...
Pertamina Pangkas 124 Anak Usaha, Ada yang di Merger hingga Likuidasi
Antam Tebar Dividen...
Antam Tebar Dividen Jumbo Rp5,04 Triliun, 70% dari Laba Bersih di 2025
Prabowo Panggil John...
Prabowo Panggil John Herdman ke Hambalang, Bahas Roadmap Timnas Indonesia Menuju Piala Dunia 2030
4 Keuntungan Besar Iran...
4 Keuntungan Besar Iran dalam Perjanjian Damai dengan AS, dari Kompensasi hingga Program Nuklir
Chatib Basri di Ajang...
Chatib Basri di Ajang Perang Ideologi Ekonomi
Rekomendasi
Atasi Kekeringan, Warga...
Atasi Kekeringan, Warga Bekasi Bisa Dapat Bantuan Air Bersih Gratis
Ilmuwan Mengembangkan...
Ilmuwan Mengembangkan Jaket Penghasil Air dari Udara Sekitar
Cara Praktis Pemesanan...
Cara Praktis Pemesanan Tiket Pesawat untuk Efisiensi Perjalanan Bisnis
Berita Terkini
Potensi Sensus Ekonomi...
Potensi Sensus Ekonomi Melahirkan Ribuan Keputusan
Sah! Potongan Komisi...
Sah! Potongan Komisi Ojol Jadi 8% per Juli 2026, Aplikator Sudah Sepakat
Prudential Syariah Raih...
Prudential Syariah Raih Penghargaan Brand of the Year 2026
Sensus Ekonomi 2026:...
Sensus Ekonomi 2026: Data untuk Memperkuat UMKM dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
IHSG Hari Ini Ditutup...
IHSG Hari Ini Ditutup Merosot 0,25% ke 6.101, Diwarnai Pelemahan 398 Saham
Wakil Kepala BPS RI:...
Wakil Kepala BPS RI: Sensus Ekonomi Akan Mampu Ukur Kontribusi Sektor Pendidikan terhadap Ekonomi DIY
Infografis
8 Negara dengan Aturan...
8 Negara dengan Aturan Berpakaian Paling Ketat, Ada yang Melarang Sandal Jepit
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved