Kantor Kementerian BUMN di IKN Belum Dibangun, Begini Kata Erick Thohir

JAKARTA - Hingga saat ini peletakan batu pertama (Groundbreaking) kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Ibu Kota Negara ( IKN ) Nusantara belum dilakukan. Padahal, infrastruktur Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) sudah dibangun.



Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan, peletakan batu pertama Kementerian BUMN akan segera dilakukan. Saat ini tim yang dipercaya tengah melakukan berbagai persiapan.

"Ya, nanti itu ada timnya InsyaAllah secepatnya karena kembali kita tidak mau membangun, tapi zonanya dalam tahap pembangunan," ujar Erick saat ditemui di tempat kerjanya, Rabu (27/9/2023).



Pemerintah, lanjut dia, mendahulukan pembangunan kantor Kemenko (Kementerian Koordinator) dan infrastruktur dasar lainnya terlebih dahulu. Erick Thohir menilai hal ini untuk menghindari mis koordinasi.

"Supaya jangan, istilahnya kita dahulukan dulu kantor Kemenko, kawasan lain, biar kita mengikuti. Supaya jangan sampai nanti ada miskoordinasi, tetapi kita siap bangun sesuai dengan deadline nanti ditentukan oleh IKN, misalnya IKN minta groundbreaking-nya Januari, ya kita lakukan Januari," ucapnya.

Di sisi lain, tidak semua BUMN akan melaksanakan aktivitas perkantor di IKN Nusantara. Pasalnya, sebagian kantor perseroan diopsikan akan dibangun di berbagai daerah.

Erick Thohir mengatakan, hanya aktivitas perkantoran Kementerian BUMN selaku pemegang saham yang dipusatkan di IKN. Sementara unit bisnisnya rencananya di sebarkan di beberapa wilayah strategis atau sesuai dengan historical perusahaan.

"Kalau kantor Kementerian iya, tapi kalau BUMN-nya sendiri ke depan, saya berharap kita akan petakan pertumbuhan daripada tentu BUMN, kantor-kantornya kita bisa lihat berbagai provinsi yang punya historical," kata dia.

Ihwal opsi pemindahan perkantoran BUMN masih dalam tahap kajian dan pemetaan, sehingga belum diketahui perseroan mana saja yang akan disebarkan ke beberapa wilayah di Indonesia. Kajian tersebut pun nantinya dimasukkan dalam blueprint atau cetak biru Kementerian BUMN.

Erick mencontohkan, kantor pusat PT Pertamina (Persero) bisa dipindahkan ke Balikpapan. Pilihan daerah di Kalimantan Timur (Kaltim) ini lantaran ada hubungan historical atau kawasan yang dipandang bisa memperkuat investasi perseroan di sektor minyak dan gas alam (migas).

Adapun aktivitas Holding BUMN Pertambangam bisa saja dipusatkan di kawasan Timur Indonesia. Pilihan ini didasarkan sumber daya alam yang sangat melimpah di wilayah timur.