Di Berlin, Sri Mulyani Ungkap Indonesia Butuh Rp3.500 Triliun untuk Transisi Energi
Jum'at, 29 September 2023 - 18:01 WIB
loading...
Sri Mulyani saat berbicara di Berlin Global Dialogue. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali menyuarakan perlunya dunia mendukung proses transisi menuju energi bersih pada agenda Berlin Global Dialogue (BGD). BGD merupakan forum diskusi global para pemimpin negara, pebisnis, dan akademisi dunia.
Baca juga: Jokowi Bentuk Panitia Piala Dunia U-17, Ada Nama Sri Mulyani
Sebagai negara yang memiliki komitmen tinggi untuk menurunkan emisi, Indonesia memerlukan dukungan pendanaan dari berbagai sumber, terutama untuk mendukung transisi menuju energi bersih.
"Pendanaan yang diperlukan mencapai Rp3.500 triliun atau sekitar USD246 miliar untuk mencapai target penurunan emisi di sektor energi," ungkap Sri di Berlin, Jumat (29/9/2023).
Sri menegaskan bahwa saat ini Pemerintah Indonesia dengan kapasitas fiskal yang sehat telah menyediakan berbagai perangkat, termasuk regulasi dan dukungan fiskal, agar proses transisi energi hijau tersebut dapat direalisasikan di Indonesia.
Pemerintah Indonesia secara proaktif telah melaksanakan berbagai langkah kebijakan guna mendorong partisipasi swasta dalam agenda perubahan iklim global, termasuk memperkenalkan berdirinya pasar karbon pada tanggal 26 September 2023 yang lalu.
"Proses transisi energi tersebut hendaknya memenuhi aspek adil dan terjangkau bagi semua pihak, termasuk bagi perekonomian nasional yang harus tetap terus bertumbuh untuk mencapai posisi sebagai negara maju. Untuk itu, komitmen dukungan pendanaan dari internasional dan swasta perlu segera direalisasikan," ungkap Sri.
Baca juga: Jokowi Bentuk Panitia Piala Dunia U-17, Ada Nama Sri Mulyani
Sebagai negara yang memiliki komitmen tinggi untuk menurunkan emisi, Indonesia memerlukan dukungan pendanaan dari berbagai sumber, terutama untuk mendukung transisi menuju energi bersih.
"Pendanaan yang diperlukan mencapai Rp3.500 triliun atau sekitar USD246 miliar untuk mencapai target penurunan emisi di sektor energi," ungkap Sri di Berlin, Jumat (29/9/2023).
Sri menegaskan bahwa saat ini Pemerintah Indonesia dengan kapasitas fiskal yang sehat telah menyediakan berbagai perangkat, termasuk regulasi dan dukungan fiskal, agar proses transisi energi hijau tersebut dapat direalisasikan di Indonesia.
Pemerintah Indonesia secara proaktif telah melaksanakan berbagai langkah kebijakan guna mendorong partisipasi swasta dalam agenda perubahan iklim global, termasuk memperkenalkan berdirinya pasar karbon pada tanggal 26 September 2023 yang lalu.
"Proses transisi energi tersebut hendaknya memenuhi aspek adil dan terjangkau bagi semua pihak, termasuk bagi perekonomian nasional yang harus tetap terus bertumbuh untuk mencapai posisi sebagai negara maju. Untuk itu, komitmen dukungan pendanaan dari internasional dan swasta perlu segera direalisasikan," ungkap Sri.
Lihat Juga :
