Inovasi Digital Jadi Kunci Sukses Pos Indonesia Salurkan Bansos

JAKARTA - PT Pos Indonesia (Persero) melakukan penyaluran Bansos Sembako dan PKH di Denpasar, Bali, pada awal Oktober 2023. Penyaluran ini jadi rangkaian dari penyaluran Bansos Sembako dan PKH triwulan III 2023, yang diamanahkan pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) kepada Pos Indonesia.

Penyaluran Bansos Sembako dan PKH di Denpasar, secara kelaeluruhan berjalan lancar. Hal ini berkat persiapan dan perencanaan matang yang dilakukan Pos Indonesia, sehingga bansos tersebut bisa tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Secara umum, penyaluran sembako di sini berjalan lancar. Teman-teman melakukan persiapan dari mulai proses pengumpulan data, pemilahan data, mengatur penjadwalan, pemberitahuan pembagian kepada KPM melalui desa atau kelurahan," kata Executive General Manager Kantorpos KCU Denpasar, Hendri Lasmana melalui siaran pers, Jumat (6/10/2023).



Dalam menjalani tugas tersebut, Pos Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Petugas Pos Indonesia harus masuk ke beberapa lokasi yang sulit dijangkau, untuk memastikan Bansos Sembako dan PKH terdistribusikan kepada KPM.

Namun, kendala tersebut tak membuat pihak Pos Indonesia patah arang. Bahkan, Hendri memastikan pihaknya mampu mengatasi permasalahan itu. Salah satunya dengan berkoordinasi dengan kepala desa setempat.

"Ada beberapa titik wilayah yang sulit dijangkau. Tapi, teman-teman bisa melakukan itu dengan berkoordinasi dengan kepala desa setempat. Apalagi, untuk warga masyarakat lansia, difabel, atau mereka yang sudah tidak memungkinkan datang, kami akan mengantarkan langsung. Jadi, kami berkoordinasi juga dengan desa berdasarkan hasil pembayaran," tutur Hendri.

Pos Indonesia menggunakan tiga metode dalam menyalurkan bansos sembako dan PKH. Mulai dari metode penyaluran di Kantorpos, metode penyaluran melalui komunitas, dan metode penyaluran door to door alias mengantarkan bantuan langsung ke rumah KPM.

Khusus metode door to door, dibutuhkan kinerja ekstra. Para petugas harus berkoordinasi dengan kepala desa untuk mengetahui kondisi para KPM yang dinilai tidak memungkinkan untuk mengambil bantuan di Kantorpos ataupun melalui komunitas.

"Kami melihat data, atau kami menerima informasi mengenai KPM-KPM yang tidak bisa mengambil dan kami simpan. Kemudian, kami berkoordinasi dengan desa. Dari informasi desa, kami menuju lokasi KPM. Memang ketika kami menuju lokasi KPM, ada yang benar-benar dalam kondisi tidak memungkinkan dan sakit," jelas Hendri.