Serikat Buruh: Saat Ini yang Dibutuhkan BLT, Bukan Pelatihan
loading...
Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) menegaskan bahwa saat ini buruh yang terkena PHK lebih butuh BLT daripada pelatihan melalui Program Kartu Pra Kerja. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos mendesak pemerintah mengalihkan dana kartu Pra Kerja yang semula untuk pelatihan dan sertifikasi ke program bantuan langsung tunai (BLT) atau bantuan pangan (sembako) bagi buruh korban pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan. Dia menegaskan, saat ini buruh lebih membutuhkan BLT daripada pelatihan kerja.
"Bagi buruh yang terkena dampak PHK lebih butuh BLT dibandingkan dengan pelatihan, karena mereka kehilangan sumber pendapatannya," kata Nining dalam acara market review di IDX channel secara virtual, Selasa (4/8/2020).
(Baca Juga: Presiden KSPI: Jutaan Buruh Terancam PHK Jika Covid-19 Tak Selesai hingga 2021)
Senada dengan Nining, Direktur Riset CORE Piter Abdullah menilai untuk saat ini program Kartu Pra Kerja tidak tepat dilakukan. Sebab, masyarakat terdampak lebih membutuhkan bantuan langsung. "Program Kartu Pra Kerja memang baik, tapi untuk saat ini masyarakat sangat butuh BLT," katanya.
Ia menilai, masyarakat yang mengikuti program ini bukan untuk mendapatkan pelatihan. Namun, hanya mencari insentif yang diberikan. "Yang dikejar oleh masyarakat itu itu bukan pelatihannya tapi insentifnya. Jadi lebih baik kasih saja BLT," ujarnya.
(Baca Juga: Survei Cyrus Network: 72% Responden Yakin Kartu Prakerja Bermanfaat)
Seperti diketahui, masyarakat yang mengikuti program Kartu Pra Kerja akan diberikan pendidikan dan pelatihan. Setelah lulus akan mendapatkan sertifikat. Selain itu, peserta akan mendapatkan insentif sebesar Rp3.550.000 per orang. Rinciannya, Rp1 juta untuk bantuan pelatihan, Rp600 ribu selama 4 bulan untuk insentif pelatihan dan Rp150 ribu insentif survei kebekerjaan yang dilakukan sebanyak 3 kali.
Untuk menjalankan program ini pemerintah sudah menaikkan anggaran dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun. Anggaran ini akan dikucurkan kepada 5.605.634 orang dan peserta program per minggu paling banyak 164.872 orang.
"Bagi buruh yang terkena dampak PHK lebih butuh BLT dibandingkan dengan pelatihan, karena mereka kehilangan sumber pendapatannya," kata Nining dalam acara market review di IDX channel secara virtual, Selasa (4/8/2020).
(Baca Juga: Presiden KSPI: Jutaan Buruh Terancam PHK Jika Covid-19 Tak Selesai hingga 2021)
Senada dengan Nining, Direktur Riset CORE Piter Abdullah menilai untuk saat ini program Kartu Pra Kerja tidak tepat dilakukan. Sebab, masyarakat terdampak lebih membutuhkan bantuan langsung. "Program Kartu Pra Kerja memang baik, tapi untuk saat ini masyarakat sangat butuh BLT," katanya.
Ia menilai, masyarakat yang mengikuti program ini bukan untuk mendapatkan pelatihan. Namun, hanya mencari insentif yang diberikan. "Yang dikejar oleh masyarakat itu itu bukan pelatihannya tapi insentifnya. Jadi lebih baik kasih saja BLT," ujarnya.
(Baca Juga: Survei Cyrus Network: 72% Responden Yakin Kartu Prakerja Bermanfaat)
Seperti diketahui, masyarakat yang mengikuti program Kartu Pra Kerja akan diberikan pendidikan dan pelatihan. Setelah lulus akan mendapatkan sertifikat. Selain itu, peserta akan mendapatkan insentif sebesar Rp3.550.000 per orang. Rinciannya, Rp1 juta untuk bantuan pelatihan, Rp600 ribu selama 4 bulan untuk insentif pelatihan dan Rp150 ribu insentif survei kebekerjaan yang dilakukan sebanyak 3 kali.
Untuk menjalankan program ini pemerintah sudah menaikkan anggaran dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun. Anggaran ini akan dikucurkan kepada 5.605.634 orang dan peserta program per minggu paling banyak 164.872 orang.
(fai)
Explore More