Rapat LRT, Luhut Dengarkan Hasil Kajian Konsultan Asal AS
Senin, 31 Juli 2017 - 13:51 WIB
Rapat LRT, Luhut Dengarkan Hasil Kajian Konsultan Asal AS
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan hari ini menggelar rapat koordinasi (rakor) mengenai proyek kereta ringan (light rail transit/LRT).
(Baca: Menhub: Subsidi LRT Akan Berkurang dari Rp1 Triliun )
Dalam rapat tersebut, pemerintah mendengarkan hasil kajian dari konsultan asal Amerika Serikat (AS) yakni Price Waterhouse Coopers (PwC) mengenai proyek prestisius tersebut.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang ditemui usai menghadiri rakor tersebut menyatakan, kajian yang dilakukan PwC sangat realistis. Termasuk mengenai adanya potensi proyek tersebut melibatkan swasta.
"Angka dan kondisi dijabarkan secara transparan. Artinya, dengan PVC kajian tentang proyek ini, maka saya lihat ada suatu potensi yang besar bahwa industri kereta api tidak saja harus dibiayai negara, tapi swasta sudah bisa dilibatkan," katanya di Gedung BPPT, Jakarta, Senin (31/7/2017).
Dalam rapat tersebut, kata mantan Bos PT Angkasa Pura II (Persero) ini, pemerintah berharap agar swasta dapat dilibatkan lebih banyak. Bahkan, pengembangan Transit Oriented Development (TOD) juga akan dilelang kepada swasta.
"TOD itu akan dibuat semacam TOR lelang kepada swasta. Tidak dikerjakan oleh PT KAI," imbuh dia.
Menurutnya, PwC juga memperkirakan bahwa subsidi Rp1 triliun yang disuntikkan pemerintah untuk proyek ini bisa turun seiring bertambahnya jumlah penumpang LRT di masa akan datang. Bahkan, subsidi tersebut tidak menutup kemungkinan akan hilang.
"Dari angka itu terlihat memang ada suatu asumsi yang cukup realistis, dan tarif Rp12.000, ada semacam subsidi tapi wajar. Tapi subsidi itu akan turun apabila jumlah penumpang naik. Jadi bahkan subsidi akan hilang apabila itu bisa dilakukan," tuturnya.
Budi menambahkan, KAI juga memiliki usulan agar jalur yang dilintasi LRT tidak hanya sampai Cibubur. Proyek tersebut diharapkan bisa terus hingga Bogor.
"Diusulkan oleh KAI, tidak sampai Cibubur saja, tapi sampai Bogor. Dan sampai Bogor ini kita harapkan biayanya lebih murah, kita ingin swasta juga sharing karena mereka akan mendapat manfaat suatu aksesabilitas yang bagus, tapi mereka juga sharing di situ," terang Menhub.
(Baca: Menhub: Subsidi LRT Akan Berkurang dari Rp1 Triliun )
Dalam rapat tersebut, pemerintah mendengarkan hasil kajian dari konsultan asal Amerika Serikat (AS) yakni Price Waterhouse Coopers (PwC) mengenai proyek prestisius tersebut.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang ditemui usai menghadiri rakor tersebut menyatakan, kajian yang dilakukan PwC sangat realistis. Termasuk mengenai adanya potensi proyek tersebut melibatkan swasta.
"Angka dan kondisi dijabarkan secara transparan. Artinya, dengan PVC kajian tentang proyek ini, maka saya lihat ada suatu potensi yang besar bahwa industri kereta api tidak saja harus dibiayai negara, tapi swasta sudah bisa dilibatkan," katanya di Gedung BPPT, Jakarta, Senin (31/7/2017).
Dalam rapat tersebut, kata mantan Bos PT Angkasa Pura II (Persero) ini, pemerintah berharap agar swasta dapat dilibatkan lebih banyak. Bahkan, pengembangan Transit Oriented Development (TOD) juga akan dilelang kepada swasta.
"TOD itu akan dibuat semacam TOR lelang kepada swasta. Tidak dikerjakan oleh PT KAI," imbuh dia.
Menurutnya, PwC juga memperkirakan bahwa subsidi Rp1 triliun yang disuntikkan pemerintah untuk proyek ini bisa turun seiring bertambahnya jumlah penumpang LRT di masa akan datang. Bahkan, subsidi tersebut tidak menutup kemungkinan akan hilang.
"Dari angka itu terlihat memang ada suatu asumsi yang cukup realistis, dan tarif Rp12.000, ada semacam subsidi tapi wajar. Tapi subsidi itu akan turun apabila jumlah penumpang naik. Jadi bahkan subsidi akan hilang apabila itu bisa dilakukan," tuturnya.
Budi menambahkan, KAI juga memiliki usulan agar jalur yang dilintasi LRT tidak hanya sampai Cibubur. Proyek tersebut diharapkan bisa terus hingga Bogor.
"Diusulkan oleh KAI, tidak sampai Cibubur saja, tapi sampai Bogor. Dan sampai Bogor ini kita harapkan biayanya lebih murah, kita ingin swasta juga sharing karena mereka akan mendapat manfaat suatu aksesabilitas yang bagus, tapi mereka juga sharing di situ," terang Menhub.
(izz)
Lihat Juga :
