Gugas Covid: Bebas Covid-19 tapi Tak Bisa Kerja, Ya Lama-Lama Mati juga

JAKARTA - Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menyatakan, untuk penanganan pemulihan ekonomi selama masa pandemi Covid-19 ada beberapa yang mesti dilakukan. Utamanya, terkait kelangsungan bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Wakil Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Achmad Djamaludin, menyatakan harus banyak insentif ke sektor ini dan produknya juga harus dibeli oleh pemerintah, agar keberlangsungan UMKM terjaga.

Beberapa kementerian juga harus menyerap produk yang dihasilkan UMKM, terutama produk-produk kesehatan yang dihasilkan para pelaku UMKM. Dia juga sudah menyarankan pihak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) agar memasukkan anggaran dalam belanja Kemenkes untuk membeli produk hasil UMKM.

“Saya sudah diskusi dengan mereka. Dan pihak Kemenkes juga merespons positif. Jadi produksi alat kesehatan, seperti APD-APD bisa diambil dan dibeli pemerintah sehingga UMKM jalan. Berapa juta pegawai yang kerja, jadi ekonomi tetap jalan. Jadi konsepnya, jalan bareng antara mengatasi Covid dan meningkatkan perekonomian,” beber dia saat dihubungi di Jakarta Selasa. ( Baca juga:Pak Jokowi! UMKM Butuh Ditransfer Cash Bukan Ditawari Utang )

Terkait bantuan sosial (bansos), dia pun menyarankan seharusnya diganti skemanya dengan bantuan langsung tunai (BLT). Sebab, dengan uang tunai, maka akan menghidupkan belanja masyarakat lebih kuat sehingga berdampak positif ke perekonomian yang akan terus bergeliat.

Djamaludin juga menyarakankan terkait pengembangan produk jamu atau obat herbal. Menurutnya, sektor ini bisa kembali diangkat, apalagi Indonesia kaya dengan herbal.

"Seolah kondisinya sangat tepat, karena memang produk herbal ini bisa memperkuat daya tahan tubuh. Cuma memang selama ini uji klinisnya panjang untuk jamu atau herbal. Dan dengan biaya sendiri. Mestinya tidak usahlah, percepat saja prosesnya. Karena itu hanya sebagai suplemen saja,” jelas dia.

Meskipun masih pandemi, pemerintah sudah mulai menerapkan era New Normal dan dalam hal ini perekonomian harus tetap dijalankan, meski dengan protokol kesehatan yang ketat.

“Karena bagi pemerintah orang terbebas Covid-19, tapi tidak bisa kerja, ya lama-lama jadi ‘mati’ juga istilahnya. Makanya ekonomi harus terus bergerak, tapi ya penanganan dari sisi ekonomi memang tidak mudah,” kata Djamaludin yang juga sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas).

Lebih lanjut dia mengungkapkan, ada beberapa hal yang bisa ditempuh dalam penanganan aspek ekonomi ini. Seperti dalam sistem penganggaran pengadaan barang dan jasa di kementerian dan lembaga (K/L) yang selama ini prosedural, mesti dibuat lebih mudah tapi tetap sesuai aturan yang ada.

“Karena prosedural, kadang-kadang mereka takut mau eksekusi. Takut nanti dianggap kerugian negara atau diperiksa BPK. Padahal prosedurnya harus diperpendek dalam suasana krisis ini. Dengan begitu bisa menghidupkan belanja K/L lebih tinggi,” terang dia.