Ekonomi Ditarget Tumbuh 5,4%, Swasta Perlu Diberi Porsi Lebih

JAKARTA - Meski pesimis target pertumbuhan ekonomi di angka 5,4% dalam RAPBN 2018 tercapai, namun Instutute for Development of Economics and Finance (Indef) masih percaya bisa dikejar. Untuk mencapai itu, pemerintah diminta memberikan porsi yang lebih untuk swasta.

Direktur Indef Enny Sri Hartati mengungkapkan, agar pemerintah membuat kebijakan sebagai stimulus pihak swasta tertarik untuk ikut mempercepat dan mengakselerasi potensi-potensi yang ada di Jawa maupun di luar Jawa. Sebab, yang dibutuhkan swasta adalah kepastian.

"Terutama kerja sama pemerintah dengan swasta itu seperti apa? Kalau kerja sama build operate and transfer (BOT) maka kerja samanya yang jelas. Bila semuanya sudah jelas, sekalipun itu pembangunan infrastruktur maka swasta pasti mau mengerjakannya," terang dia di Jakarta, kemarin.

Apalagi, lanjut Enny, dalam RAPBN 2018 belanja modal dianggarkan di atas Rp400 triliun. Angka sebesar itu dilakukan secara bertahap dan tidak serentak. Begitu juga di luar Jawa tidak seluruhnya harus bersumber APBN, tapi APBN hanya sebagai pioner.

"Karena pemerintah sebagai pioner harus ada jaminan atas komitmen. Maka hal itu akan membuat swasta tertarik melakukan public patnership private. Jadi libatkanlah swasta bisa berbagi peran," tuturnya.

Enny juga melihat potensi luar Jawa cukup banyak. Beberapa sektor komoditas masih mempunyai nilai kompetitifness di luar Jawa. Hanya selama ini dijual sebagai komoditas tapi belum dilakukan pengolahan dengan bagus dan profesional.

"Karena ini belum berkembang maka pemerintah harus mengambil inisiatif dengan memberi porsi lebih ke swasta. Beda dengan di Jawa semua pertumbuhan ekonomi yang prosfektif dan komersial sudah dijawab," terang dia.

Menurutnya, untuk mencapai angka pertumbuhan ekonomi 5,4% maka harus dengan kerja keras, karena sekarang elastisitas pertumbuhan nasional 1% itu sama dengan 200 ribu lapangan kerja baru. Justru yang mengkahwatirkan pengangguran yang terselubung.

Sebab, lanjut Enny, angka pengangguran terbuka sudah 10%, padahal yang terseluhung masih 15%. Maka, jika misalnya bisa diciptakan lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan kerja pengangguran, baru pemerintah bisa mempunyai kepercayaan.

"Persoalannya selama ini pertumbuhan masih dikonsentrasikan sektor jasa, dan perdagangan. Ini tidak akan bisa menumbuhkan kepercayaan pemerintahan. Harus ada kualitas pertumubuhan. Juga harus terukur dengan ekonomi kita yang harus terus digerakkan. Termasuk sektor produksi dan konsumsi gerak bersama-sama," pungkasnya.