25.000 Konkit BBM ke BBG Siap Dibagikan, Nelayan dan Petani Bisa Nikmati Energi Bersih

JAKARTA - Pemerintah resmi meneken Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) untuk Nelayan Sasaran dan Petani Sasaran Tahun Anggaran 2020 pada Selasa (4/8).

Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Ego Syahrial.

Sebagian besar nelayan dan petani di Indonesia tak lama lagi akan segera menikmati akses energi bersih guna menunjang aktivitas perekonomian mereka melalui pemanfaatan konversi BBM ke BBG. (Baca juga: Wall Street Lebih Tinggi di Tengah Ancang-ancang Stimulus USD1 Triliun Gedung Putih )

"Ini program yang sangat mulia karena membantu saudara-saudara kita meningkatkan taraf perekonomian mereka. Salah satu program yang betul-betul menyentuh masyarakat, sesuai dengan amanat Presiden di era pandemi," ujar Ego dalam keterangan tertulis, Rabu (5/8/2020).

Adapun total anggaran dari program ini mencapai Rp290 miliar yang akan didistribusikan sebanyak 25.000 paket konverter kit (konkit) untuk nelayan sasaran di 17 provinsi, 42 kabupaten/kota dengan pagu anggaran Rp210,5 miliar.

Ketujuhbelas provinsi tersebut adalah Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. (Baca juga: Derita Nelayan Tambak Lorok Semarang, Terdampak Covid-19 dan Gelombang Laut )

Sedangkan paket konkit untuk petani sasaran akan dibagikan sebanyak 10.000 paket di 6 provinsi, 24 kabupaten/kota dengan pagu anggaran Rp79,5 miliar.

"Jumlah tersebut merupakan paralel dari hasil Rapat Kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR pada Juni 2020 lalu, di mana disepakati dilakukan refocusing anggaran dan Kementerian ESDM diminta menjalankan program pendistribusian konverter kit (konkit) untuk nelayan dan petani sasaran," jelas Ego.

Ego menekankan semua pihak untuk tetap menjaga prinsip integritas dalam menjalankan program tersebut, mengingat program ini berdampak langsung kepada masyarakat yang kurang mampu.

"Saya minta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan seluruh pihak agar betul-betul menjaga pelaksanaan program ini karena uangnya dari rakyat (APBN) dan akan digunakan untuk rakyat. Dalam proses bertata negara, kita juga diaudit oleh banyak instansi seperti BPK dan BPKP. Demikian juga Pertamina dalam melaksanakannya, tentu harus prudent. Program ini harus kita amankan," tegas Ego Syahrial