Rini Kebut Holding Tambang Sebelum Ambil Alih Saham Freeport
A
A
A
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, perusahaan BUMN yang siap menyerap saham Freeport, terlebih dahulu merealisasikan holding tambang, meski tidak wajib. Namun, hal ini sifatnya tidak wajib
Menurutnya, holding tambang ditarget selesai sebelum akhir tahun ini. "Lagi proses tapi tidak harus menunggu (holding) karena yang ngambil kan Inalum. Memang proses holding kita akan selesaikan sebelum akhir tahun," katanya di Jakarta, Rabu (20/9/2017).
Sementara, Rini menargetkan pelepasan sebagian saham (divestasi) PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga 51% selesai pada 2018. Divestasi Freeport masih dalam proses.
Banyak yang harus disiapkan seperti financial advisor serta para lawyer agar harganya cocok. "Sedang proses (divestasi Freeport), kami sudah mengusulkan harus selesai Desember 2018. Jadi dengan financial advisor kami dan lawyer kami sedang menyiapkan timing-nya maupun cara valuasinya karena ini kan valuasinya berbeda-beda. Dari Freeport begini, BUMN begini," tuturnya.
Sebelumnya, divestasi Freeport Indonesia sebesar 51% saham sampai saat ini masih menunggu kepastian realisasi. Namun, wacana proses pengamblialihan sudah banyak didiskusikan.
Wacana yang terus didiskusikan adalah bentuk lembaga pemerintah yang nantinya menjadi pengelola Freeport. Mengerucut bentuk konsorsium BUMN atau membentuk holding BUMN baru.
Direktur Eksekutif Kolegium Jurist Institute, Ahmad Redi menyarankan, pemerintah bentuk konsorsium. Korsorsium terdiri dari beberapa BUMN yang bergerak dalam pertambangan.
Hal tersebut dikarenakan konsorsium dinilai lebih pas di tambang Grasberg, Papua yang padat modal dan risiko serta teknis tinggi. "Konsorsium itu lebih baik yang mengambil alih Freeport bila divestasi 51% direalisasikan," katanya beberapa waktu lalu.
Menurutnya, holding tambang ditarget selesai sebelum akhir tahun ini. "Lagi proses tapi tidak harus menunggu (holding) karena yang ngambil kan Inalum. Memang proses holding kita akan selesaikan sebelum akhir tahun," katanya di Jakarta, Rabu (20/9/2017).
Sementara, Rini menargetkan pelepasan sebagian saham (divestasi) PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga 51% selesai pada 2018. Divestasi Freeport masih dalam proses.
Banyak yang harus disiapkan seperti financial advisor serta para lawyer agar harganya cocok. "Sedang proses (divestasi Freeport), kami sudah mengusulkan harus selesai Desember 2018. Jadi dengan financial advisor kami dan lawyer kami sedang menyiapkan timing-nya maupun cara valuasinya karena ini kan valuasinya berbeda-beda. Dari Freeport begini, BUMN begini," tuturnya.
Sebelumnya, divestasi Freeport Indonesia sebesar 51% saham sampai saat ini masih menunggu kepastian realisasi. Namun, wacana proses pengamblialihan sudah banyak didiskusikan.
Wacana yang terus didiskusikan adalah bentuk lembaga pemerintah yang nantinya menjadi pengelola Freeport. Mengerucut bentuk konsorsium BUMN atau membentuk holding BUMN baru.
Direktur Eksekutif Kolegium Jurist Institute, Ahmad Redi menyarankan, pemerintah bentuk konsorsium. Korsorsium terdiri dari beberapa BUMN yang bergerak dalam pertambangan.
Hal tersebut dikarenakan konsorsium dinilai lebih pas di tambang Grasberg, Papua yang padat modal dan risiko serta teknis tinggi. "Konsorsium itu lebih baik yang mengambil alih Freeport bila divestasi 51% direalisasikan," katanya beberapa waktu lalu.
(izz)