Ibu Kota Full Pindah ke IKN pada 2031, Bagaimana Nasib MRT, LRT, dan Whoosh?

JAKARTA - Pemerintah telah membangun sarana transportasi publik , khususnya berbasis rel, di Jakarta dan wilayah sekitarnya. Tujuannya untuk menekan kemacetan Jakarta dan juga mengurangi emisi karbon kendaraan pribadi.



Mulai dari MRT, LRT Jabodebek , hingga kereta cepat Whoosh kini bisa dimanfaatkan masyarakat Jakarta dan sekitarnya untuk menunjang aktivitas. Semua moda transportasi itu dibangun dengan biaya yang tak sedikit.

MRT untuk fase I menghabiskan anggaran Rp16 triliun dan LRT Jabodebek sekitar Rp32,6 triliun. Sedangkan kereta cepat Whoosh yang menghubungkan Jakarta dan Bandung menelan dana hingga Rp131 triliun, terbesar di antara yang dua tadi.

Di sisi lain, pemerintah juga memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur mulai tahun depan. Pertanyaannya, jika ibu kota sepenuhnya pindah pada tahap III di tahun 2031, bagaimana nasib semua moda transportasi berbasis rel yang menghabiskan dana hingga seratusan triliun itu?

Bukan apa-apa, tak lagi menjadi ibu kota, tentu Jakarta akan kehilangan sebagian aktivitas pemerintahan karena banyak aparatur sipil negara (ASN) dan juga lalu lintas hubungan dunia usaha dengan pemerintah menjadi berkurang.

HU-E. Koordinasi Expert PT Kereta Cepat Indonesia (KCIC) Hanggoro Budi Wiryawan menyatakan bahwa pihaknya tak khawatir dengan perpindahan itu. Menurutnya semua itu sudah dipertimbangkan secara saksama.

"Tak akan membuat Jakarta lantas sepi. Jakarta akan tetap seperti biasa, ramai. Jakarta akan menjadi seperti New York (tetap ramai) kota bisnis," katanya saat seminar HUT 1 Tahun Perkumpulan Pakar Utama Bangunan Nusantara (PU-Bangun) di Jakarta, Kamis (2/11/2023).

Suara senada disampaikan oleh Program Managent Office Division Head PT MRT Jakarta, Rizki Shebubakar. Menurut Rizki pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara seperti halnya pemindahan ibu kota malaysia, dari Kuala Lumpur ke Putra Jaya.


^{HUT 1 Tahun Perkumpulan Pakar Utama Bangunan Nusantara}

"Hingga saat ini Kuala Lumpur tetap dibangun. Jadi tak masalah dengan pemindahan itu," teranganya.

General Manager Department Keretaapian PT Adhi Karya Tbk Isman Widodo, juga menyatakan pandangan yang sama. Melengkapi pandangan sebelumnya, dia menegaskan bahwa pemindahan ibu kota banyak terjadi di dunia.

"Ada 20 negara yang memindahkan ibu kotanya. Jadi tak masalah," tandas dia.

Di tempat yang sama, Sekretaris Jendral PU-Bangun sekaligus Direktur Human Capital & Legal PT Hutama Karya Muhammad Fauzan menyatakan bahwa mobilitas sumber daya manusia (SDM) di bidang konstruksi dan infrastruktur sangat tinggi. Selain itu juga minat masyarakat berkecimpung di dunia itu terbilang besar.

"Mereka yang memiliki sertifikat keahlian bisa pindah-pindah, sehingga kami, perusahaan, memaintance karyawan yang ahli tidak berpindah. Kami pernah membuka lowongan untuk 1 orang, yang melamar 1.000 orang," kata Fauzan,

Untuk mengikat karyawan yang memiliki kompetensi, perusahaan konstruksi akan memberikan berbagai insentif yang menarik, mulai dari remunerasi hingga gaji. Tak cuma itu, lanjut Fauzan, ahli konstruksi yang di BUMN juga memikirkan lebih dari sekadar materi.



"Bagi Hutama Karya, karena mengerjakan proyek penugasan, kami yakin, keryawan kami di samping memikirkan kesejahteraan juga (bersikap) nasionalisme, karena berbakti membangun negara lewat infrastruktur. Misi karyawan menjadi dua, sebagai agen pembangunan dan menciptakan nilai tambah bagi negara," jelas Fauzan.