Keuangan Israel Babak Belur Usai Gempur Hamas, Per Hari Rugi Rp4 Triliun

JAKARTA - Perang Israel-Hamas mulai menjadi beban keuangan bagi negara Yahudi itu, hingga memicu terjadinya perdebatan politik di Israel yang akan sulit bagi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Keuangannya, Bezalel Smotrich bergerak bebas.

Baca Juga: 5 Negara Investor Terbesar Israel, Salah Satunya Kucurkan Rp793,3 Triliun

Konflik dengan Hamas yang memanas sejak awal Oktober, lalu telah merugikan ekonomi Israel sekitar USD260 juta atau setara Rp4 triliun (Kurs Rp15.408 per USD) setiap harinya, berdasarkan perkiraan dari kementerian keuangan. Proyeksi tersebut jauh lebih besar dari prediksi awal ketika perang Israel-Hamas pecah di Oktober.

Pemerintah harus belanja lebih banyak untuk segala hal, mulai dari persenjataan hingga upah bagi ratusan ribu tentara cadangan yang dipanggilnya ketika operasi militer di Gaza berlanjut. Pada saat yang sama, pendapatan fiskal menurun karena sektor pariwisata dan konsumsi rumah tangga merosot.

Baca Juga: Gambaran Ekonomi Israel sejak Merdeka 1948 hingga 2023, Negara Kecil yang Disebut Maju

Ketegangan pada sektor keuangan publik telah menyebabkan perselisihan tentang pembayaran ke sekolah-sekolah ultra-ortodoks dan hal lain yang diperjuangkan oleh sayap kanan dalam koalisi Netanyahu yang berkuasa.

Hal itu masuk dalam program pengeluaran Israel yang disebut "dana koalisi," atau pengeluaran diskresioner yang dialokasikan untuk lima partai yang terdiri dari pemerintah Netanyahu, yang paling religius dalam sejarah Israel.

Transfer yang disetujui Mei lalu mencetak rekor hingga tembus 14 miliar shekel atau USD3,6 miliar, dimana sebagian dipakai untuk sekolah-sekolah agama – beberapa dibebaskan dari mata pelajaran seperti bahasa Inggris dan matematika. Proyek favorit lainnya termasuk pengembangan permukiman Yahudi di Tepi Barat yang diduduki.

Menteri keuangan akan mengungkap anggaran baru dalam beberapa hari ke depan, untuk membeberkan apa saja yang tersisa dari 2023 dan kemudian mempresentasikan rencana tahun depan.

Sementara itu mengutip angka awal Kementerian Keuangan, surat kabar keuangan Calcalist beberapa waktu lalu melaporkan perang Israel dengan Hamas di Jalur Gaza harus dibayar mahal. Dimana diperkirakan bakal menelan biaya sebesar 200 miliar shekel (USD51 miliar) yang jika dirupiahkan mencapai Rp795,1 triliun.

Tidak hanya itu, Israel juga telah menumpuk utang sekitar 30 miliar shekel atau USD7,8 miliar atau setara Rp120,9 triliun sejak dimulainya perang dengan Hamas. Data ini diungkap Kementerian Keuangan Israel, Senin kemarin (13/11/2023).

Perang yang dimulai pada 7 Oktober telah meningkatkan pengeluaran Israel secara tajam untuk mendanai militer serta memberikan kompensasi kepada bisnis di dekat perbatasan dan keluarga korban serta sandera. Pada saat yang sama, penerimaan pajak melambat.

Akibatnya, Israel mencatat defisit anggaran sebesar 22,9 miliar shekel atau hampir USD6 miliar pada bulan Oktober, melonjak dari USD1,12 miliar pada bulan September dan meningkatkan defisit pada 12 bulan sebelumnya menjadi 2,6%.

Bank Sentral Klaim Ekonomi Israel Kuat

Perang Israel dengan Hamas di Gaza bakal berdampak pada anggaran, tetapi Gubernur Bank Israel, Amir Yaron menegaskan, hal itu dapat dikendalikan. Alasannya ekonomi negara tersebut diklaim dalam kondisi posisi fiskal yang solid saat memulai perang.

Pernyataan itu disampaikan pada awal Oktober lalu, dalam pidatonya di panel G30. Yaron mengungkapkan, saat ini sulit untuk memberikan angka pasti mengenai dampak konflik terhadap anggaran negara.

“Tetapi tidak ada keraguan bahwa perang ini akan mempunyai implikasi fiskal yang akan bergantung pada intensitas dan durasinya,” katanya dalam pernyataan yang dipublikasikan.

“Namun, dengan penyesuaian anggaran yang tepat, yang saya yakini dapat dikelola, seharusnya tidak ada perubahan besar pada posisi fundamental fiskal kita," bebernya.

Dia mencatat bahwa Israel memasuki perang ini dengan posisi fiskal yang sangat solid – rasio utang terhadap PDB tepat di bawah 60% dan defisit anggaran sekitar 1,5% PDB dengan proyeksi serupa untuk tahun 2024.

“Pengalaman masa lalu telah menunjukkan ketahanan keuangan publik Israel terhadap konflik militer,” kata Yaron, seraya menambahkan, bahwa dalam konflik-konflik sebelumnya selama 30 tahun terakhir, pemerintah mampu menanggung biaya tambahan untuk beri dukungan militer dan sipil dalam kerangka fiskal yang bertanggung jawab.

Lalu “kembali dengan cepat ke penurunan rasio utang terhadap PDB karena kuatnya pemulihan perekonomian domestik," bebernya.

Yaron juga menerangkan, cadangan devisa Israel saat ini sebesar USD200 miliar "memberi kita kapasitas yang cukup untuk mendukung perekonomian Israel."

Dia menambahkan, risiko terbesar terhadap inflasi dalam sembilan bulan terakhir dan bahkan sekarang lebih besar lagi adalah depresiasi syikal. Tingkat inflasi mencapai 4,1% pada bulan Agustus dan masih terlalu dini untuk mengatakan bagaimana dislokasi penawaran dan permintaan akan berdampak pada inflasi.

Yaron juga meminta pemerintah untuk memerangi transaksi keuangan yang dilakukan kelompok teror. “Hentikan jalur dan sumber uang negara-negara dan organisasi-organisasi yang mensponsori terorisme, dan bertindak tegas untuk menghilangkan aliran keuangan yang berbahaya bagi diri kita sendiri dan sistem global kita,” ujarnya.