Terungkap Fakta, Sepertiga Masyarakat Indonesia Tak Punya Uang Buat Beli Rumah
Jum'at, 24 November 2023 - 17:48 WIB
loading...
Terungkap fakta bahwa sepertiga masyarakat Indonesia tidak punya uang buat beli rumah. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, berdasarkan Hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Kesehatan dan Perumahan Tahun 2019 menunjukkan bahwa ada 2 faktor utama yang menyebabkan masyarakat tidak berencana membeli/membangun rumah sendiri.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa alasan yang pertama karena mereka memang sudah punya rumah (58,60 %) dan karena tidak punya uang (36,94%).
"Artinya, lebih dari sepertiga masyarakat kita tidak punya rencana untuk membeli atau membangun rumah sendiri karena tidak punya uang," ungkap Sri dalam Konferensi Pers APBN KITA edisi November 2023 di Jakarta, Jumat (24/11/2023).
Baca Juga: Belanja Pemerintah Capai Rp1.572 Triliun, Dipakai Buat Pemilu hingga IKN
Dengan dilatarbelakangi hal-hal tersebut, maka pemerintah sejak tahun 2010 memutuskan untuk membantu masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) guna bisa memiliki rumah sendiri dengan sebuah fasilitas yang disebut dengan Fasilitas Likuiditas
Pembiayaan Perumahan (FLPP).
"Program FLPP merupakan intervensi pemerintah untuk mengatasi masalah affordability dan accessibility khususnya bagi MBR yang memiliki kapasitas keuangan yang terbatas. Dalam program ini, pemerintah membuat kebijakan untuk bisa membantu MBR yang ingin memiliki dan menghuni rumah sendiri," sambung Sri.
Dia menyebut, targetnya adalah MBR yang berpenghasilan bulanan maksimal dengan jumlah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, masyarakat yang berpenghasilan menengah atau tinggi dengan penghasilan melebihi batas tersebut tidak berhak untuk menerima fasilitas ini.
"Kuota jumlah penerimanya pun sudah ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)," tambah Sri.
Adapun total total alokasi dana FLPP sebesar Rp97,78 triliun sejak tahun 2010 hingga Oktober 2023. Selama 2023, pembiayaan investasi terhadap BP Tapera ditargetkan untuk menyalurkan 229 ribu unit rumah FLPP bagi MBR senilai Rp26,21 triliun.
"Tahun 2023 telah dialokasikan Rp19,4 triliun untuk pembiayaan investasi untuk FLPP. Per Oktober 2023 telah cair Rp18 triliun," ungkap Sri.
Tercatat hingga 31 Oktober 2023, disalurkan sebanyak 193.425 unit rumah FLPP bagi MBR senilai Rp22,06 triliun.
Dia pun menyebut ada sejumlah kontribusi FLPP selama ini telah dirasakan. "Yaitu ada peningkatan penyerapan tenaga kerja, peningkatan PDB, peningkatan konsumsi, dan peningkatan investasi," kata Sri.
Baca Juga: Pemerintah Tarik Utang Baru Rp203,6 Triliun, Sri Mulyani: Jauh Lebih Kecil
Selain itu, FLPP juga berkontribusi mendorong peningkatan daya beli masyarakat, berkontribusi pada pendapatan rumah tangga, serta mengurangi tingkat hunian kumuh yang secara tidak langsung menurunkan tingkat kriminalitas dan permasalahan sosial kemasyarakatan, dan isu keamanan lainnya.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa alasan yang pertama karena mereka memang sudah punya rumah (58,60 %) dan karena tidak punya uang (36,94%).
"Artinya, lebih dari sepertiga masyarakat kita tidak punya rencana untuk membeli atau membangun rumah sendiri karena tidak punya uang," ungkap Sri dalam Konferensi Pers APBN KITA edisi November 2023 di Jakarta, Jumat (24/11/2023).
Baca Juga: Belanja Pemerintah Capai Rp1.572 Triliun, Dipakai Buat Pemilu hingga IKN
Dengan dilatarbelakangi hal-hal tersebut, maka pemerintah sejak tahun 2010 memutuskan untuk membantu masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) guna bisa memiliki rumah sendiri dengan sebuah fasilitas yang disebut dengan Fasilitas Likuiditas
Pembiayaan Perumahan (FLPP).
"Program FLPP merupakan intervensi pemerintah untuk mengatasi masalah affordability dan accessibility khususnya bagi MBR yang memiliki kapasitas keuangan yang terbatas. Dalam program ini, pemerintah membuat kebijakan untuk bisa membantu MBR yang ingin memiliki dan menghuni rumah sendiri," sambung Sri.
Dia menyebut, targetnya adalah MBR yang berpenghasilan bulanan maksimal dengan jumlah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, masyarakat yang berpenghasilan menengah atau tinggi dengan penghasilan melebihi batas tersebut tidak berhak untuk menerima fasilitas ini.
"Kuota jumlah penerimanya pun sudah ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)," tambah Sri.
Adapun total total alokasi dana FLPP sebesar Rp97,78 triliun sejak tahun 2010 hingga Oktober 2023. Selama 2023, pembiayaan investasi terhadap BP Tapera ditargetkan untuk menyalurkan 229 ribu unit rumah FLPP bagi MBR senilai Rp26,21 triliun.
"Tahun 2023 telah dialokasikan Rp19,4 triliun untuk pembiayaan investasi untuk FLPP. Per Oktober 2023 telah cair Rp18 triliun," ungkap Sri.
Tercatat hingga 31 Oktober 2023, disalurkan sebanyak 193.425 unit rumah FLPP bagi MBR senilai Rp22,06 triliun.
Dia pun menyebut ada sejumlah kontribusi FLPP selama ini telah dirasakan. "Yaitu ada peningkatan penyerapan tenaga kerja, peningkatan PDB, peningkatan konsumsi, dan peningkatan investasi," kata Sri.
Baca Juga: Pemerintah Tarik Utang Baru Rp203,6 Triliun, Sri Mulyani: Jauh Lebih Kecil
Selain itu, FLPP juga berkontribusi mendorong peningkatan daya beli masyarakat, berkontribusi pada pendapatan rumah tangga, serta mengurangi tingkat hunian kumuh yang secara tidak langsung menurunkan tingkat kriminalitas dan permasalahan sosial kemasyarakatan, dan isu keamanan lainnya.
(nng)
Lihat Juga :
