Belanja Pemerintah Capai Rp1.572 Triliun, Dipakai Buat Pemilu hingga IKN
loading...
Kementerian Keuangan melaporkan realisasi belanja pemerintah pusat per Oktober 2023. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan realisasi belanja pemerintah pusat per Oktober 2023 mencapai Rp1.572,2 triliun atau 70% dari total pagu anggaran. Belanja tersebut didorong pelaksanaan pemilu hingga pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Ini terutama belanja yang cukup terlihat mulai dari pelaksanaan pemilu, pembangunan IKN, penyelesaian infrastruktur prioritas, dan berbagai belanja bansos," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi November 2023, Jumat (24/11/2023).
Terkait belanja non kementerian/lembaga (K/L) mencapai sebesar Rp 803,6 triliun atau 64,5% dari pagu anggaran. Realisasi tersebut terdiri dari realisasi subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik, program Kartu Prakerja, serta subsidi pupuk.
Dalam kategori belanja K/L, anggaran bansos PKH tercatat sebesar Rp19,6 triliun untuk 9,9 juta KPM, kartu Sembako Rp36,3 triliun untuk 18,5 juta KPM, PBI JKN Rp38,6 triliun untuk 96,4 juta peserta, dan bansos pangan Rp8,2 triliun. Selain itu, juga terdapat bantuan benih, mulsa, dan pupuk organik Rp1,2 triliun untuk 489,5 ribu Ha, bantuan alat dan mesin pertanian Rp574,6 miliar, dan bantuan ternak Rp196,6 triliun.
"Di sisi pendidikan, anggaran Program Indonesia Pintar sebesar Rp8,4 triliun untuk 14,3 juta siswa, program KIP Kuliah Rp11,4 triliun untuk 789,7 ribu mahasiswa, BOS Kemenag Rp10,5 triliun untuk 9,1 juta siswa, dan BOPTN Rp4,6 triliun untuk 197 PTN," tambah Sri.
Selain itu, dana belanja K/L ini juga dialokasikan untuk pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur seperti sarana prasarana pendidikan, sanitasi, air PAM, jalan jembatan, dan fasilitas lainnya sebesar Rp129,7 triliun dan bantuan bencana sebesar Rp1,8 triliun.
Subsidi dan kompensasi listrik Rp83.4 triliun untuk 39,6 juta pelanggan subsidi dan 48,2 juta pelanggan kompensasi, subsidi LPG 3 kg Rp52,2 triliun, subsidi dan kompensasi BBM Rp97.2 triliun, dan subsidi perumahan Rp724,2 triliun, serta Kartu Prakerja Rp4,3 triliun untuk 1,2 juta peserta.
"Ini terutama belanja yang cukup terlihat mulai dari pelaksanaan pemilu, pembangunan IKN, penyelesaian infrastruktur prioritas, dan berbagai belanja bansos," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi November 2023, Jumat (24/11/2023).
Terkait belanja non kementerian/lembaga (K/L) mencapai sebesar Rp 803,6 triliun atau 64,5% dari pagu anggaran. Realisasi tersebut terdiri dari realisasi subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik, program Kartu Prakerja, serta subsidi pupuk.
Dalam kategori belanja K/L, anggaran bansos PKH tercatat sebesar Rp19,6 triliun untuk 9,9 juta KPM, kartu Sembako Rp36,3 triliun untuk 18,5 juta KPM, PBI JKN Rp38,6 triliun untuk 96,4 juta peserta, dan bansos pangan Rp8,2 triliun. Selain itu, juga terdapat bantuan benih, mulsa, dan pupuk organik Rp1,2 triliun untuk 489,5 ribu Ha, bantuan alat dan mesin pertanian Rp574,6 miliar, dan bantuan ternak Rp196,6 triliun.
"Di sisi pendidikan, anggaran Program Indonesia Pintar sebesar Rp8,4 triliun untuk 14,3 juta siswa, program KIP Kuliah Rp11,4 triliun untuk 789,7 ribu mahasiswa, BOS Kemenag Rp10,5 triliun untuk 9,1 juta siswa, dan BOPTN Rp4,6 triliun untuk 197 PTN," tambah Sri.
Selain itu, dana belanja K/L ini juga dialokasikan untuk pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur seperti sarana prasarana pendidikan, sanitasi, air PAM, jalan jembatan, dan fasilitas lainnya sebesar Rp129,7 triliun dan bantuan bencana sebesar Rp1,8 triliun.
Subsidi dan kompensasi listrik Rp83.4 triliun untuk 39,6 juta pelanggan subsidi dan 48,2 juta pelanggan kompensasi, subsidi LPG 3 kg Rp52,2 triliun, subsidi dan kompensasi BBM Rp97.2 triliun, dan subsidi perumahan Rp724,2 triliun, serta Kartu Prakerja Rp4,3 triliun untuk 1,2 juta peserta.
(nng)
Explore More