Anggaran Bangun Rumah MBR 2024 Hanya Rp17 T, Bagaimana Nasib Program Sejuta Rumah?

Rabu, 29 November 2023 - 19:19 WIB
loading...
Anggaran Bangun Rumah MBR 2024 Hanya Rp17 T, Bagaimana Nasib Program Sejuta Rumah?
Pengurangan anggaran untuk membangun rumah MBR itu juga bisa berdampak pada realisasi program sejuta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah. Foto/Dok
A A A
JAKARTA - Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto merespons, adanya pengurangan anggaran untuk membangun rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk tahun 2024 mendatang. Joko menilai pengurangan anggaran untuk membangun rumah MBR itu juga bisa berdampak pada realisasi program sejuta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah.

Pada tahun 2023 ini Pemerintah mengalokasikan sebesar Rp23 triliun, sedangkan untuk tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp17 triliun.

"Ada pengurangan anggaran dari 225 ribu unit rumah (tahun 2023) menjadi 164 ribu(tahun 2024), atau dari Rp25 triliiun menjadi Rp17 triliun," ujar Joko saat ditemui usai acara Rakerda REI DKI Jakarta di Jakarta, Rabu (29/11/2023).



Menurutnya, dengan berkurangnya anggaran untuk membangkitkan rumah MBR ini tentunya bakal mengoreksi target pemerintah pada program sejuta rumah yang ditargetkan tercapai setiap tahunnya.

"Terakhir kita sampaikan (ke Presiden Jokowi) adalah mengenai program properti, terkait program sejuta rumah, saat ini harus ditopang lebih baik lagi dari sisi penganggaran, karena penganggaran tahun 2024 itu berkurang," sambungnya.

Namun demikian Joko mengaku, saat ini pihaknya juga telah menyampaikan pandangan anggota REI terkait jumlah anggaran untuk pembangunan rumah MBR yang dipangkas tahun depan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Menurutnya, Kementerian PUPR siap memberikan tambahan pada tahun 2024 mendatang untuk memacu kinerja produksi rumah MBR pada tahun depan. Namun memang tidak masuk dalam DIPA yang sudah ditetapkan sebesar Rp17 triliun untuk tahun depan.

"Memang anggarannya sudah diketok sebesar itu, namun konfirmasinya bahwa Kementerian PUPR akan segera merespon ketika realisasinya sudah mau habis, akan segera dibicarakan oleh Kemenkeu dan itu segera mendapatkan persetujuan penambahan," pungkasnya.
(akr)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1042 seconds (0.1#10.140)