Apakah Pinjaman Pinjol Ilegal Harus Dibayar? Ini Penjelasannya Berdasarkan Aturan OJK
Senin, 04 Desember 2023 - 14:52 WIB
loading...
Bagaimana nasib orang yang sudah terlanjur terjerat pinjol ilegal? Apakah harus dibayar? Foto/Ilustrasi/Freepik
A
A
A
JAKARTA - Pinjol ilegal tengah marak di masyarakat Indonesia. Sistemnya yang mudah membuat pinjol ilegal semakin disukai masyarakat yang membutuhkan uang tanpa harus mengikuti persyaratan yang memberatkan.
Hanya bermodal KTP, setiap orang bisa melakukan pinjaman online ilegal. Namun, kemudahan akses ini juga yang membuat banyak orang terjerat sistem pinjol ilegal.
Satu hal yang membedakan antara pinjol ilegal dan yang legal adalah pihak penyelenggara pinjol ilegal tidak melakukan pendaftaran dan perizinan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sampai saat ini Satgas Waspada Investasi dari OJK masih terus memburu penyelenggara pinjol ilegal dengan menutupnya.
Baca Juga Apa Ciri-Ciri Pinjol Ilegal? Ini 6 Hal yang Harus Diwaspadai
Hal tersebut membuat para penyelenggara pinjol ilegal akan berhadapan dengan hukum. Lantas bagaimana nasib si peminjam? Apakah uang yang dipinjamnya tetap harus dikembalikan? Berikut aturan pengembalian yang telah diatur dalam peraturan OJK.
Jika seseorang sudah terlanjur terjerat pinjol ilegal, rupanya pinjaman tersebut tetap harus dibayar meski sang penyelenggara pinjol telah berurusan dengan hukum.
Hal itu tercantum dalam POJK 10/2022, di mana pinjol melakukan praktek dengan mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana. Sedangkan penyelenggara pinjol berperan untuk menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.
Baca Juga Daftar Pinjol Ilegal yang Diberangus OJK per November 2023, Cek Nama dan Developernya
Dalam perjanjian pinjam meminjam lingkup pinjol, terdapat dua perjanjian yang dilakukan. Pertama, antara pemberi dana dengan penyelenggara. Kedua, pemberi dana dengan penerima dana.
Perjanjian antara pemberi dana dan penyelenggara pinjol berkaitan dengan jumlah pendanaan, besaran komisi, mekanisme penagihan pendanaan, mitigasi risiko jika pendanaan macet, dan sebagainya.
Sementara, perjanjian antara pemberi dana dengan penerima dana berkaitan dengan jumlah pendanaan, besaran angsuran, biaya terkait, denda, dan sebagainya.
Dalam aturan tersebut tidak ada hal yang menyebut tentang hak untuk tidak membayar utang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan meskipun pinjol bersifat ilegal, uang yang telah dipinjam tetap harus dikembalikan.
Namun, pengembalian ini kemungkinan besar tidak perlu menggunakan bunga yang telah ditetapkan. Hal ini karena perjanjian yang dilakukan antara pemberi dan penerima pinjaman pada pinjaman online yang tidak terdaftar dan berizin di OJK menjadi dapat dibatalkan.
Dapat dibatalkan dalam hal ini adalah keadaan kembali pulih seperti semula seperti sebelum perjanjian dibuat. Oleh karena itu, peminjam wajib mengembalikan semua uang yang telah dipinjam.
Hanya bermodal KTP, setiap orang bisa melakukan pinjaman online ilegal. Namun, kemudahan akses ini juga yang membuat banyak orang terjerat sistem pinjol ilegal.
Satu hal yang membedakan antara pinjol ilegal dan yang legal adalah pihak penyelenggara pinjol ilegal tidak melakukan pendaftaran dan perizinan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sampai saat ini Satgas Waspada Investasi dari OJK masih terus memburu penyelenggara pinjol ilegal dengan menutupnya.
Baca Juga Apa Ciri-Ciri Pinjol Ilegal? Ini 6 Hal yang Harus Diwaspadai
Hal tersebut membuat para penyelenggara pinjol ilegal akan berhadapan dengan hukum. Lantas bagaimana nasib si peminjam? Apakah uang yang dipinjamnya tetap harus dikembalikan? Berikut aturan pengembalian yang telah diatur dalam peraturan OJK.
Apakah Pinjaman Pinjol Ilegal Harus Dibayar?
Jika seseorang sudah terlanjur terjerat pinjol ilegal, rupanya pinjaman tersebut tetap harus dibayar meski sang penyelenggara pinjol telah berurusan dengan hukum.
Hal itu tercantum dalam POJK 10/2022, di mana pinjol melakukan praktek dengan mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana. Sedangkan penyelenggara pinjol berperan untuk menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.
Baca Juga Daftar Pinjol Ilegal yang Diberangus OJK per November 2023, Cek Nama dan Developernya
Dalam perjanjian pinjam meminjam lingkup pinjol, terdapat dua perjanjian yang dilakukan. Pertama, antara pemberi dana dengan penyelenggara. Kedua, pemberi dana dengan penerima dana.
Perjanjian antara pemberi dana dan penyelenggara pinjol berkaitan dengan jumlah pendanaan, besaran komisi, mekanisme penagihan pendanaan, mitigasi risiko jika pendanaan macet, dan sebagainya.
Sementara, perjanjian antara pemberi dana dengan penerima dana berkaitan dengan jumlah pendanaan, besaran angsuran, biaya terkait, denda, dan sebagainya.
Dalam aturan tersebut tidak ada hal yang menyebut tentang hak untuk tidak membayar utang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan meskipun pinjol bersifat ilegal, uang yang telah dipinjam tetap harus dikembalikan.
Namun, pengembalian ini kemungkinan besar tidak perlu menggunakan bunga yang telah ditetapkan. Hal ini karena perjanjian yang dilakukan antara pemberi dan penerima pinjaman pada pinjaman online yang tidak terdaftar dan berizin di OJK menjadi dapat dibatalkan.
Dapat dibatalkan dalam hal ini adalah keadaan kembali pulih seperti semula seperti sebelum perjanjian dibuat. Oleh karena itu, peminjam wajib mengembalikan semua uang yang telah dipinjam.
(okt)
Lihat Juga :
