Pasar Modal Jadi Alternatif Pendanaan UMKM
Sabtu, 08 Agustus 2020 - 09:06 WIB
loading...
Founder KAHMIPreneur yang juga Anggota DPR Komisi XI Kamrussamad (dua kiri) bertukar naskah dengan Direktur Utama BEI Inarno Djajadi (tengah) disaksikan (dari kiri ke kanan) pengusaha nasional Sandiaga Uno, Anggota Dewan Komisioner/Kepala Eksekutif Pengaw
A
A
A
JAKARTA - Selama ini para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih mengandalkan permodalan dari perbankan. Padahal pasar modal juga bisa menjadi alternatif pendanaan bagi para pelaku UMKM.
“Pasar modal menjadi alternatif pendanaan bagi UMKM,” ujar pengusaha nasional Sandiaga Salahudin Uno saat menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara KAHMIPreneur dan Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta kemarin.
Dalam kesempatan tersebut, pria yang akrab disapa Sandi ini mengatakan bahwa saat ini Indonesia tengah dihantui resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19. Bahkan, negara besar dan negara kecil sudah jatuh ke jurang resesi. (Baca: Ekonomi Jabar Anjlok, Ridwan Kamil Minta Belanja Rutin Dimaksimalkan)
Ancaman resesi, kata Sandi, semakin menjadi kenyataan jika peningkatan jumlah kasus baru korona tak bisa ditekan. “Saya sampaikan bahwa kita masuk ke resesi sudah semakin nyata di depan kita. Apabila skema penyaluran dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) kepada pemerintah daerah (pemda) dan UMKM lambat realisasinya,” katanya.
Menurut dia, pemerintah pusat hendaknya memberikan skema khusus, misalnya memberikan pinjaman dengan bunga 0% bagi delapan provinsi yang memiliki produk domestik bruto (PDB) tertinggi secara nasional. “Tak hanya bunga 0%, tapi nilainya juga harus besar,” cetus Sandi. (Baca juga: Pemerintah Membolehkan Sekolah Tatap Muka di Zona Kuning)
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II/2020 mengalami kontraksi -5,32%. Jika pada kuartal III mau selamat, kata Sandi, maka pemerintah pusat harus menjadikan pemda dan UMKM sebagai garda terdepan dalam penyerapan anggaran untuk menggerakkan sektor riil.
Dia menilai, penyaluran dana PEN melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Pembangungan Daerah (BPD) sudah berjalan baik. Tapi nilainya masih terlalu kecil, karena hanya Rp30 triliun. Jumlah tersebut belum mampu menopang secara menyeluruh daya beli masyarakat yang terus menurun saat pandemi ini.
Karena itu, Sandi mendesak pemerintah segera mempercepat realisasi program PEN agar terhindar dari resesi. Adapun percepatan yang harus dikebut dari program PEN adalah penyaluran anggaran kesehatan, bantuan sosial (bansos) untuk mendongkrak konsumsi masyarakat, dan dorongan di sektor UMKM serta korporasi pada industri padat karya. (Lihat Videonya: Melanggar Protokol Kesehatan, 31 Perkantoran Ditutup Sementara)
Anggota Komisi XI Kamrussamad menambahkan, Tim PEN harusnya dipimpin oleh Menteri Keuangan karena skema kebijakan keuangan negara serta industri keuangan untuk mengatasi dampak Covid yang menyiapkan adalah Menteri Keuangan. “Ini sesuai UU No 2/2020,” ujar Kamrussamad yang juga Founder KAHMIPreneur ini.
Pemberian bantuan langsung tunai (BLT) sebanyak Rp600.000 pekerja non-PNS dan non-BUMN bergaji di bawah Rp5 juta bisa meningkatkan daya beli pekerja. “Namun, belum tentu bisa menyelamatkan resesi ekonomi,” katanya. (Sudarsono)
“Pasar modal menjadi alternatif pendanaan bagi UMKM,” ujar pengusaha nasional Sandiaga Salahudin Uno saat menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara KAHMIPreneur dan Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta kemarin.
Dalam kesempatan tersebut, pria yang akrab disapa Sandi ini mengatakan bahwa saat ini Indonesia tengah dihantui resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19. Bahkan, negara besar dan negara kecil sudah jatuh ke jurang resesi. (Baca: Ekonomi Jabar Anjlok, Ridwan Kamil Minta Belanja Rutin Dimaksimalkan)
Ancaman resesi, kata Sandi, semakin menjadi kenyataan jika peningkatan jumlah kasus baru korona tak bisa ditekan. “Saya sampaikan bahwa kita masuk ke resesi sudah semakin nyata di depan kita. Apabila skema penyaluran dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) kepada pemerintah daerah (pemda) dan UMKM lambat realisasinya,” katanya.
Menurut dia, pemerintah pusat hendaknya memberikan skema khusus, misalnya memberikan pinjaman dengan bunga 0% bagi delapan provinsi yang memiliki produk domestik bruto (PDB) tertinggi secara nasional. “Tak hanya bunga 0%, tapi nilainya juga harus besar,” cetus Sandi. (Baca juga: Pemerintah Membolehkan Sekolah Tatap Muka di Zona Kuning)
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II/2020 mengalami kontraksi -5,32%. Jika pada kuartal III mau selamat, kata Sandi, maka pemerintah pusat harus menjadikan pemda dan UMKM sebagai garda terdepan dalam penyerapan anggaran untuk menggerakkan sektor riil.
Dia menilai, penyaluran dana PEN melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Pembangungan Daerah (BPD) sudah berjalan baik. Tapi nilainya masih terlalu kecil, karena hanya Rp30 triliun. Jumlah tersebut belum mampu menopang secara menyeluruh daya beli masyarakat yang terus menurun saat pandemi ini.
Karena itu, Sandi mendesak pemerintah segera mempercepat realisasi program PEN agar terhindar dari resesi. Adapun percepatan yang harus dikebut dari program PEN adalah penyaluran anggaran kesehatan, bantuan sosial (bansos) untuk mendongkrak konsumsi masyarakat, dan dorongan di sektor UMKM serta korporasi pada industri padat karya. (Lihat Videonya: Melanggar Protokol Kesehatan, 31 Perkantoran Ditutup Sementara)
Anggota Komisi XI Kamrussamad menambahkan, Tim PEN harusnya dipimpin oleh Menteri Keuangan karena skema kebijakan keuangan negara serta industri keuangan untuk mengatasi dampak Covid yang menyiapkan adalah Menteri Keuangan. “Ini sesuai UU No 2/2020,” ujar Kamrussamad yang juga Founder KAHMIPreneur ini.
Pemberian bantuan langsung tunai (BLT) sebanyak Rp600.000 pekerja non-PNS dan non-BUMN bergaji di bawah Rp5 juta bisa meningkatkan daya beli pekerja. “Namun, belum tentu bisa menyelamatkan resesi ekonomi,” katanya. (Sudarsono)
(ysw)
Lihat Juga :
