Hingga Akhir Tahun, BPJS TK Targetkan Dana Kelolaan Rp400 T

MEDAN - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) menargetkan dana kelolaan hingga akhir tahun 2018 mencapai Rp400 triliun. Pada periode November 2017, dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan telah mencapai Rp305 triliun atau tumbuh 22,2%, atau melampaui target manajemen pada RKAT 2017 sebesar Rp296,9 triliun.

"Kami berharap dana kelolaan sampai akhir tahun ini bisa lebih dari Rp400 triliun," kata Direktur Perencanaan Strategis dan TI BPJS Ketenagakerjaan Sumarjono seusai penyerahan piagam MURI untuk kepesertaan terbanyak di Medan, Sumatera Utara, akhir pekan ini.

Dia meyampaikan, untuk mencapai target-target tersebut perseroan akan melakukan berbagai inovasi salah satunya gencar memperkenalkan kepada generasi milenial melalui aplikasi BPJS TK mobile, melalui internet, facebook, twitter dan lainnya. "Jadi kami akan memberikan kemudahan, karena mereka bisa akses langsung melalui BPJS TK mobile," ujarnya.

Sementara itu, pada bulan Februari perseroan juga berencana akan mengeluarkan sistem informasi yang baru. Meski belum dijelaskan secara rinci, namun diharapkan dengan sistem baru ini, para peserta ataupun perusahaan bisa lebih cepat dan mudah untuk mendaftar ataupun membayar iuran.

Dalam kesempatan yang sama, BPJS Ketenagakerjaan memberikan kartu tanda kepesertaan kepada 31.465 pekerja rentan di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Pemberian kartu kepesertaan kepada para pekerja rentan di wilayah Sumatera Utara ini merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara melalui Bank Sumut.

Deputi Direktur Wilayah Sumbagut BPJS Ketenagakerjaan Umardin Lubis mengungkapkan, nantinya para pekerja di Provinsi Sumatera Utara bisa bekerja dengan lebih tenang, khususnya para pekerja rentan, karena Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah memberikan upaya yang baik untuk melindungi para pekerja rentan melalui program GN Lingkaran (Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan).

Menurut dia, kepesertaan yang diberikan kepada 31.000 lebih pekerja rentan ini diberikan secara gratis oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk perlindungan selama 3 bulan dalam 2 program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm).

"Nanti sebanyak 31.465 pekerja rentan selama 3 bulan akan dibiayai pemerintah Pemprov Sumut. Lalu setelah 3 bulan masa perlindungan, para pekerja bisa melanjutkan program perlindungan mereka secara mandiri,” paparnya.

Pihaknya akan terus memberikan palayanan terbaik atas program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada seluruh peserta khususnya di wilayah Sumatera Utara.

Setelah berhasil membukukan rekor dari Museum Rekor Indonesia (MURI) pada 2016 lalu, BPJS Ketenagakerjaan kembali mendapatkan pengakuan MURI dengan mematahkan rekor personal sebelumnya. Kali ini, perseroan mendapatkan rekor MURI atas pemberian kepesertaan kepada 31.465 pekerja rentan di Medan, Sumatera Utara.

"Angka ini memecahkan rekor, karena sebelumnya memberikan kepesertaan gratis kepada 7.200 pekerja rentan di Makassar, dan sekarang meningkat 4 kali lipat menjadi lebih dari 31.000 pekerja rentan," ungkap Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi.

Tengku berharap, perhatian dari Pemprov Sumatera Utara ini dapat dimanfaatkan oleh para pekerja sebagai suatu momen untuk dapat bekerja sebaik-baiknya dengan tenang dan nyaman karena sudah mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Hingga saat ini, terhitung sebanyak 1,3 juta peserta telah terdaftar dalam program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Sumatera Utara, yang terbagi dalam empat sektor pekerja, yaitu pekerja Penerima Upah (PU), pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), pegawai non Aparat Sipil Negara (ASN), dan sektor Jasa Konstruksi.

"Data potensi yang kami himpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 menjelaskan bahwa terdapat 4,5 juta angkatan kerja yang ada di Provinsi Sumatera Utara, dimana 1,3 juta pekerja di antaranya sudah terdaftar," ungkapnya.