Mayoritas Warga Yakin Indonesia Mampu Keluar dari Krisis Ekonomi

JAKARTA - Sekitar 79% warga percaya bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) mampu membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19. Hanya sekitar 20% yang menyatakan tidak percaya.

Temuan tersebut dipaparkan Manajer Program Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad dalam presentasi survei nasional SMRC bertajuk “Ekonomi Covid-19 dan Persepsi Publik tentang Investasi” di Jakarta kemarin.

Survei dilakukan pada 29 Juli-1 Agustus 2020 dengan wawancara per telepon kepada 1.203 responden yang terpilih secara random dengan margin of error 2,9%. Menurut Saidiman, data ini menunjukkan kenaikan stabil dukungan terhadap Presiden Jokowi dalam tiga bulan terakhir.

Pada survei 20-22 Mei, tingkat kepercayaan pada kemampuan Presiden Jokowi menangani krisis ekonomi sempat turun menjadi 69%. Namun, setelah itu secara perlahan tingkat kepercayaan tersebut terus menaik. “Ini adalah modal penting bagi Presiden Jokowi, terutama karena warga menilai ekonomi Indonesia terus memburuk,” ujar Saidiman. (Baca: Ekonomi Minus dan Presiden Marah-marah, Ekonom Bilang Pemerintah Biang Kerok Krisis)

Survei SMRC menunjukkan 87% warga menganggap kondisi ekonomi nasional sekarang lebih buruk dibandingkan tahun lalu. Padahal, pada akhir Juni persentase warga yang menganggap kondisi ekonomi lebih buruk adalah 72%. Di sisi lain, survei ini menunjukkan persentase warga yang menganggap kondisi ekonomi rumah tangga lebih buruk mencapai 69%. Angka ini hampir tidak ada perubahan dibandingkan akhir Juni ketika angkanya mencapai 70%.

Dalam jajak pendapat ini juga terungkap jika sekitar 54% warga tidak setuju dengan anggapan kehadiran pengusaha asing membawa efek positif bagi perbaikan ekonomi, sementara yang setuju hanya 37%. Menurut Saidiman, perbedaan cara pandang ini tampaknya berhubungan dengan tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, wilayah tempat tinggal, dan penilaian warga atas kondisi ekonomi saat ini.

“Mereka yang berpendidikan lebih tinggi dan berpendapatan lebih tinggi dan mereka yang tinggal di perkotaan akan cenderung menganggap lebih positif kehadiran investasi asing bagi ekonomi Indonesia dibandingkan mereka yang berpendidikan dan berpendapatan lebih rendah serta tinggal di perdesaan,” ucap Saidiman.

Demikian pula warga yang menganggap kondisi ekonomi rumah tangga dan ekonomi nasional lebih baik akan cenderung memiliki penilaian lebih positif kehadiran investasi asing dibandingkan warga yang menganggap kondisi ekonomi rumah tangga dan ekonomi nasional jauh lebih buruk. (Baca juga: Anies Baswedan Bikin Keok Kang Emil, Ganjar dan Khofifah)

Menurut Saidiman, temuan ini penting untuk diperhatikan pemerintah mengingat peningkatan investasi asing adalah satu di antara strategi utama yang diperlukan untuk menggenjot ekonomi nasional. “Kehadiran RUU Cipta Kerja misalnya dikatakan bertujuan untuk membuat iklim investasi asing di Indonesia menjadi lebih baik,” ungkapnya.

Karena itu, menurut Saidiman, sangat penting untuk memahami sikap masyarakat tentang investasi asing dalam hubungannya dengan perbaikan ekonomi nasional. “Sentimen positif publik terhadap investasi tentu diharapkan ikut membantu menciptakan iklim kondusif bagi investasi di Indonesia,” katanya.

Temuan survei nasional SMRC menunjukkan masih ada pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah untuk membangun sikap positif tersebut. Dalam pemaparannya, Saidiman menunjukkan ada perbedaan penilaian terhadap investasi asing di antara warga perkotaan dan perdesaan, demikian juga antarwilayah DKI dan Banten dengan wilayah-wilayah lainnya.

Sekitar 42% warga kota menganggap investasi asing membawa pengaruh positif, sementara hanya 32% warga perdesaan setuju dengan pendapat itu. Di DKI dan Banten, 51% warga menganggap investasi asing membawa pengaruh positif, sementara di Jawa Barat hanya 45% warga berpandangan sama. Di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan provinsi lainnya, persentase warga yang setuju investasi asing membawa efek positif hanya berada di kisaran 30-35%.

Perbedaan cara pandang juga terlihat di antara warga berpendidikan rendah dan lebih tinggi, serta antara warga yang berpenghasilan rendah dan lebih tinggi. Di kalangan warga yang berpendidikan SD, hanya 34% yang menganggap positif investasi asing, sementara 44% warga berlatar belakang perguruan tinggi menganggap positif investasi asing. (Baca juga: Jet Tempur Patungan Korsel-Indonesia Akan Gunakan Radar Array)

Demikian pula, hanya 34% warga berpenghasilan di bawah Rp1 juta/bulan yang menilai investasi asing membawa perbaikan ekonomi, sementara sekitar 41% warga yang berpendapatan di atas Rp4 juta/bulan menilai investasi asing positif bagi perbaikan ekonomi Indonesia.

Bila dilihat dari profesi, kalangan yang paling percaya bahwa investasi asing membawa perbaikan ekonomi adalah pegawai/guru/dosen/profesional, sementara yang paling negatif melihat kontribusi investasi asing adalah kalangan pengangguran/pencari pekerjaan. Sekitar 46% pegawai/guru/dosen/profesional percaya pada efek positif investasi asing, sementara hanya 13% pencari pekerjaan yang berpandangan sama.

Di pihak lain, perbedaan penilaian terhadap investasi asing ini juga berhubungan dengan cara pandang warga terhadap kondisi ekonomi rumah tangga dan ekonomi nasional saat ini. Mereka yang menganggap kondisi ekonomi rumah tangga dan ekonomi nasional saat ini memburuk cenderung untuk menilai kehadiran investasi asing positif bagi ekonomi nasional. Sebaliknya, mereka yang menganggap kondisi ekonomi saat ini lebih baik tidak percaya bahwa kehadiran investasi asing berefek positif bagi ekonomi nasional.

Sekitar 52%-53% warga yang menganggap kondisi ekonomi rumah tangga dan ekonomi nasional sekarang jauh lebih buruk menganggap investasi asing positif bagi ekonomi Indonesia. Sementara 30-40% warga yang menganggap kondisi ekonomi rumah tangga dan ekonomi nasional sekarang lebih baik menganggap positif investasi asing positif bagi ekonomi Indonesia.

Menurut Saidiman, secara umum survei ini menunjukkan warga yang berpendidikan tinggi, berpendapatan tinggi, dan tinggal di perkotaan memiliki sikap lebih positif terhadap investasi asing. Ini tampaknya terkait dengan kepercayaan diri untuk berkompetisi dengan kehadiran perusahaan asing yang mungkin juga membawa kehadiran pekerja asing. “Kalangan ini lebih siap untuk berkompetisi dan tidak takut berhadapan dengan tenaga kerja asing,” ujar Saidiman. (Lihat videonya: Gunung Sinabung Erupsi, Empat Kecamatan Tertutup Abu Vulkanik)

Untuk jangka panjang, kata Saidiman, ini adalah pekerjaan rumah pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kementerian Tenaga Kerja dan pihak-pihak lain yang bertanggung jawab di bidang pengembangan sumber daya manusia.

“Investasi di bidang pendidikan harus benar-benar dijalankan untuk memperkuat kualitas SDM nasional. Dengan cara itu, bonus demografi akan menjadi berkah bagi Indonesia, dan bukan sebaliknya, justru bisa menjadi sumber kutukan bagi kita,” pungkasnya. (Abdul Rochim)