Saatnya Pemerintah Melihat Multiplayer Effect ketika Harga Solar Diturunkan

“Penurunan harga solar, tarif listrik dan gas ini akan menjadi insentif yang sangat efektif bagi pelaku usaha dan masyarakat di tengah kesulitan ekonomi akibat corona. Dampaknya sangat besar bagi perekonomian dan stabilitas keamanan nasional,” ujarnya.

Bambang Haryo mengingatkan, Presiden SBY menjelang akhir masa pemerintahannya pernah menahan kenaikan harga BBM meskipun harga minyak dunia sempat mencapai level tertinggi, yakni di atas USD100 per barel (Februari 2014).

Saat itu, pemerintah menggelontorkan subsidi BBM sekitar Rp190 triliun agar harga BBM subsidi stabil, yakni premium Rp6.500 per liter dan solar Rp5.500 per liter. Hasilnya, ekonomi bisa tetap tumbuh sekitar 5% pada 2014 karena dunia usaha, terutama UMKM, bisa bertahan dari ancaman krisis.

Dia menilai strategi SBY ini berhasil menyelamatkan UMKM yang kontribusinya sangat besar bagi perekonomian yakni 60% produk domestik bruto (PDB) dan menyerap 90% tenaga kerja.

Ancam Konektivitas

Bambang Haryo mengingatkan pemerintah, apabila harga solar tidak segera diturunkan bisa menghancurkan sektor transportasi beserta sistem konektivitas nasional yang sangat kompleks dan dibangun dengan susah payah.

Sebagai negara kepulauan dengan luas 5 juta km2, Indonesia dinilai memiliki sistem antarmoda atau konektivitas yang sudah terbangun sedemikian rupa. Kondisi ini berbeda dengan negara kontinen, seperti Australia atau China.

“Kalau transportasi sampai kolaps, untuk menghidupkannya lagi akan susah. Sebagai negara kepulauan, apabila konektivitas hancur maka NKRI terancam bubar sebab distribusi barang menjadi mandeg,” ungkap Bambang Haryo.

Oleh sebab itu, dia berharap pemerintahan Presiden Jokowi bertindak cepat dan cerdas dalam menyelamatkan ekonomi nasional, salah satunya dengan memanfaatkan kesempatan menurunkan harga solar ketika harga minyak dunia sedang sangat murah. “Saya yakin Presiden Jokowi bisa melakukannya jika ada kemauan kuat,” tegasnya.