Modernisasi Militer, Trump Anggarkan Dana USD716 Miliar

WASHINGTON - Persaingan tiga kekuatan militer dunia: Amerika Serikat, Rusia, dan China, membuat ketiga negara jor-joran dalam mengeluarkan anggaran pertahanan. Mengutip dari CNBC, Selasa (13/2/2018), Presiden AS Donald Trump mengajukan anggaran pertahanan untuk tahun fiskal 2019 sebesar USD716 miliar. Nilai ini setara dengan Rp9.757 triliun! Estimasi kurs Rp13.628 per USD.

Gedung Putih menyatakan biaya sebesar itu untuk menambah lebih banyak tentara, pesawat tempur, membangun kembali armada Angkatan Laut, memodernisasi senjata nuklir, meningkatkan penelitian bidang cyber, perang elektronik, kecerdasan buatan, dan perlombaan ruang angkasa.

"Sangat jelas, anggaran sebesar itu ditargetkan untuk kemampuan high-end dalam upaya membendung Rusia dan China," kata analis pertahanan Cowen, Roman Schweizer.

Pentagon alias Departemen Pertahanan AS menjelaskan kepada wartawan bahwa peningkatan anggaran pertahanan untuk menghadapi persaingan negara adidaya dalam situasi keamanan internasional. Selain itu, untuk menghadapi dari negara-negara yang mereka anggap "nakal" seperti Iran dan Korea Utara.

"Amerika Serikat menghadapi lingkungan keamanan internasional yang semakin kompetitif dan berbahaya, yang ditandai dengan kemunculan kembali persaingan kekuatan yang lebih besar dengan Rusia dan China," ujar dokumen anggaran untuk Departemen Pertahanan.

Dokumen menjabarkan, dari jumlah USD716 miliar, sebanyak USD686,1 miliar untuk anggaran Pentagon, di mana USD617 miliar untuk operasional dan USD69 miliar untuk mendanai operasi kontinjensi di luar negeri.

Jika dirinci lagi, USD84 miliar untuk investasi kegiatan penelitian, rekayasa kecerdasan buatan, dan pengembangan teknologi mutakhir. Sebanyak USD24 miliar untuk memodernisasi sistem nuklir, yaitu sistem komando, kontrol, dan komunikasi nuklir.

Adapun belanja personel, permintaan itu akan menambah jumlah tentara sebanyak 56.600 hingga tahun 2023. Pengawas Keuangan Pentagon, David Norquist mengatakan Departemen menitikberatkan merekrut lebih banyak pilot pesawat tempur dan ahli keamanan di bidang cyber. Sementara untuk Angkatan Darat bisa memodernisasi brigade lapis baja menjadi empat brigade, dengan memodernisasi tank Abrams buatan General Dynamics.

Untuk Angkatan Laut, anggaran tersebut untuk pembelian 10 kapal tempur pada tahun 2019. Hal ini untuk mencegah ancaman dan mempertahankan kontrol terhadap laut. Juga pembelian pesawat tempur F/A-18 E/F Super Hornet buatan Boeing dari 14 unit menjadi 24 unit, demi mengatasi kekurangan operasional di Angkatan Laut.

Untuk Angkatan Udara, jumlah dana termasuk pembelian 77 pesawat tempur F-35 Joint Strike Fighter milik pabrikan Lockheed Martin. Sebelumnya, pada tahun fiskal 2018, Pemerintah AS telah memesan 70 pesawat tempur ini. Anggaran juga untuk mendanai pesawat pembom B-21 Northrop Grumman dan mendukung pengembangan pesawat latih T-X.

Jumlah anggaran pertahanan tahun fiskal 2019 ini naik USD74 miliar atau 10% dari tingkat yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun, David Norquist membela tentang kenaikan anggaran. Kata dia, meski kenaikan tergolong signifikan, namun dibandingkan kekuatan ekonomi AS sendiri, jumlah tersebut dinilai termasuk rendah.

Menurut Norquist, belanja pertahanan AS setelah 2010 sekitar 3,1% dari produk domestik bruto (PDB). Pada 2010, belanja pertahanan mencapai 4,5% dari PDB. Dan yang tertinggi pada era Ronald Reagan yang mendekati 6% dari PDB.

Untuk menggolkan permintaan ini, Pemerintah AS harus melewati Kongres terlebih dahulu. Meski demikian, analis kebijakan anggaran pertahanan di Heritage Foundation, Frederico Bartels menilai permintaan ini untuk mengejar inovasi dan reformasi militer. "Permintaan anggaran ini menunjukkan Trump serius membangun kembali militer AS bukan sekadar janji kampanye," katanya.

Bartels menambahkan Gedung Putih telah "mengambil kepemimpinan yang baik" soal permintaan anggaran pertahanan di tahun fiskal 2019. Pasalnya, pada tahun fiskal 2018, ia menilai permintaan anggaran pertahanan agak malu-malu. Saat itu, penyusunan anggaran masih dibuat pemerintahan Obama. "Sekarang (era Trump), mereka benar-benar ingin menentukan langkah sendiri pada anggaran dan menunjukkan apa yang ingin mereka lakukan".