Kementerian ESDM Hadirkan LTSHE, Asmat Semakin Membaik

JAKARTA - Kabupaten Asmat Provinsi Papua, menjadi rangkaian terakhir kunjungan kerja Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM dan Rombongan di tanah Papua.

Kondisi sebulan terakhir, Kabupaten Asmat menjadi ramai dikunjungi para petugas kesehatan dan relawan karena Wilayah Asmat ditetapkan sebagai daerah Kejadian Luar Biasa (KLB) gizi buruk dan penyakit campak.

Namun, penetapan Kondisi Luar Biasa sudah dicabut dua pekan lalu dan berangsur-angsur semua masalah kesehatan ditangani dengan baik. Kementerian ESDM melalui Ditjen EBTKE, terdapat program Lampu Terang Surya Hemat Energi (LTSHE) Untuk Kabupaten Asmat.

Namun, pembagian ini bukan karena adanya KLB gizi buruk tersebut, tapi sudah diprogramkan sebelumnya. "Program pembagian lampu gratis ini bukan karena adanya KLB tersebut, namun kami sudah memprogramkan lama untuk saudara-saudara kita yang belum menikmati listrik sama sekali," kata Dirjen EBTEK Kementerian ESDM Rida Mulyana, Minggu (18/2/2018).

Kabupaten Asmat mendapatkan alokasi sebanyak 922 unit LTSHE yang berada di delapan kecamatan/distrik di 15 desa, yaitu Kecamatan Fayit terdapat dua desa sebanyak 145 Unit, Kecamatan Betcbamu terdapat satu desa sebanyak 93 unit, Kecamatan Pulau Tiga terdapat dua desa sebanyak 75 unit, Kecamatan Kopay terdapat satu desa sebanyak 62 unit.

Kemudian, Kecamatan Pulau Aswi terdapat satu desa sebanyak 56 unit, Kecamatan Suru-Suru terdapat dua desa sebanyak 75 unit, Kecamatan Suator terdapat satu desa sebanyak 103 unit, dan Kecamatan Kolf Braza terdapat lima desa sebanyak 313 unit.

Bupati Asmat Elisa Kambu menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah pusat dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Adanya lampu LTSHE ini masyarakat merasa senang karena adanya terang di Kampung-kampung Asmat, dengan adanya lampu ini kondisi masyarakat akan semakin membaik," ujarnya.

Namun, masih terdapat kekhawatiran karena kondisi masyarakat yang tidak paham teknologi ini. "Saya mengharapkan pemerintah juga memberikan Pusat Listrik Tenaga Surya (PLTS), karena akan lebih mudah mengelolanya karena terpusat," jelas Elisa.

Kekhawatiran Bupati dijawab Rida bahwa yang dibeli adalah terangnya. "Yang dibeli adalah terangnya selama tiga tahun bukan produknya, jika ada masalah silakan sampaikan ke penyedia atau kami, penyedia akan memperbaikinya," tegas Rida.

Usulan tersebut akan jadi masukan dalam penyusunan program penerangan dikawasan 3T (terluar, terdepan, tertinggal). "Kalau emang butuhnya PLTS silakan Pak sediakan lahannya dan diajukan proposal ke kami. Kami bangun PLTS seperti itu di tempat lain. Kita sudah bangun 500-an unit PLTS di Indonesia," ujar Rida.

Kondisi kebutuhan energi dan cara pemenuhan energi daerah akan menjadi acuan ke depannya, karena pemenuhan kebutuhan listrik adalah hak dasar.