Menteri ESDM Buka Suara Soal Dugaan Aliran Dana Kampanye dari Tambang Ilegal
Jum'at, 22 Desember 2023 - 21:54 WIB
loading...
Menteri ESDM Arifin Tasrif akhirnya buka suara perihal dugaan aliran dana mencurigakan dari perusahaan tambang ilegal ke partai politik (parpol). Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif akhirnya buka suara perihal dugaan aliran dana mencurigakan dari perusahaan tambang ilegal ke dana kampanye partai politik (parpol). Kecurigaan ini berawal dari temuanPusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).
"Oh itu harus kita dalemin lagi ya," jelas Menteri ESDM ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (22/12/2023).
Baca Juga: PPATK Temukan Peningkatan Transaksi Mencurigakan Selama Kampanye Pemilu 2024
Mengenai nama perusahaan tambang ilegal yang mengalirkan dana itu, Arifin mengaku pihaknya kan meminta data lebih lanjut dari PPATK lantaran dugaan ini datang dari lembaga tersebut."Ya kita nanti akan minta, pasti kan dari teman PPATK nanti disebut ke mana, perusahaannya apa, nanti pasti juga ada ujungnya kita kan dari mana sumbernya, itu kita tunggu," tuturnya.
Sebagai informasi, sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana melaporkan, bahwa pihaknya mendeteksi dugaan pendanaan kampanye Pemilu 2024 dari sumber-sumber ilegal, termasuk tambang ilegal yang nilainya mencapai triliunan rupiah.
Namun Ivan tidak menyebut nama caleg atau partai yang diduga menggunakan dana hasil tindak pidana tersebut. Baca Juga: Berantas Tambang Ilegal
"Kami lihat transaksi terkait dengan pemilu masif sekali laporannya ke PPATK. Kenaikan lebih dari 100 persen. Di transaksi keuangan tunai, transaksi keuangan mencurigakan, ini kami dalami," kata Ivan, Kamis (14/12/2023) lalu.
Ivan menjelaskan, rekening khusus dana kampanye yang seharusnya untuk membiayai kegiatan kampanye politik justru flat, cenderung tidak bergerak transaksinya. Ivan menyebut transaksi yang bergerak justru dari pihak-pihak lainnya.
"Ini kan artinya ada ketidaksesuaian bahwa pembiayaan, kita kan bertanya pembiayaan kampanye dan segala macamnya itu dari mana kalau RKDK-nya tidak bergerak kan,” tuturnya.
“Itu kita melihat ada potensi misalnya orang mendapatkan sumber dari hasil ilegal. Sumber dari hasil ilegal, dipakai untuk yang membantu yang seperti itu,” jelasnya.
Sementara itu dilansir dari beragam sumber, Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menemukan dugaan adanya dana dari aktivitas tambang ilegal yang mengalir kepada tim pemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman bahkan menyebutkan besaran dana dari tambang ilegal untuk keperluan kampanye itu mencapai Rp400 miliar.
Dikatakan Boyamin, temuan tersebut akan dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Boyamin berharap laporan tersebut segera ditindaklanjuti oleh KPK.
”Pemilik utamanya itu inisial ATM, salah satu tim kampanye. Saya mohon maaf, tidak menyebut dari pasangan nomor berapa,” kata Boyamin kepada wartawan di Gedung KPK, Kamis (21/12/2023) kemarin.
"Oh itu harus kita dalemin lagi ya," jelas Menteri ESDM ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (22/12/2023).
Baca Juga: PPATK Temukan Peningkatan Transaksi Mencurigakan Selama Kampanye Pemilu 2024
Mengenai nama perusahaan tambang ilegal yang mengalirkan dana itu, Arifin mengaku pihaknya kan meminta data lebih lanjut dari PPATK lantaran dugaan ini datang dari lembaga tersebut."Ya kita nanti akan minta, pasti kan dari teman PPATK nanti disebut ke mana, perusahaannya apa, nanti pasti juga ada ujungnya kita kan dari mana sumbernya, itu kita tunggu," tuturnya.
Sebagai informasi, sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana melaporkan, bahwa pihaknya mendeteksi dugaan pendanaan kampanye Pemilu 2024 dari sumber-sumber ilegal, termasuk tambang ilegal yang nilainya mencapai triliunan rupiah.
Namun Ivan tidak menyebut nama caleg atau partai yang diduga menggunakan dana hasil tindak pidana tersebut. Baca Juga: Berantas Tambang Ilegal
"Kami lihat transaksi terkait dengan pemilu masif sekali laporannya ke PPATK. Kenaikan lebih dari 100 persen. Di transaksi keuangan tunai, transaksi keuangan mencurigakan, ini kami dalami," kata Ivan, Kamis (14/12/2023) lalu.
Ivan menjelaskan, rekening khusus dana kampanye yang seharusnya untuk membiayai kegiatan kampanye politik justru flat, cenderung tidak bergerak transaksinya. Ivan menyebut transaksi yang bergerak justru dari pihak-pihak lainnya.
"Ini kan artinya ada ketidaksesuaian bahwa pembiayaan, kita kan bertanya pembiayaan kampanye dan segala macamnya itu dari mana kalau RKDK-nya tidak bergerak kan,” tuturnya.
“Itu kita melihat ada potensi misalnya orang mendapatkan sumber dari hasil ilegal. Sumber dari hasil ilegal, dipakai untuk yang membantu yang seperti itu,” jelasnya.
Sementara itu dilansir dari beragam sumber, Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menemukan dugaan adanya dana dari aktivitas tambang ilegal yang mengalir kepada tim pemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman bahkan menyebutkan besaran dana dari tambang ilegal untuk keperluan kampanye itu mencapai Rp400 miliar.
Dikatakan Boyamin, temuan tersebut akan dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Boyamin berharap laporan tersebut segera ditindaklanjuti oleh KPK.
”Pemilik utamanya itu inisial ATM, salah satu tim kampanye. Saya mohon maaf, tidak menyebut dari pasangan nomor berapa,” kata Boyamin kepada wartawan di Gedung KPK, Kamis (21/12/2023) kemarin.
(akr)
Lihat Juga :
